Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|20:30 WIB

Menperin Bangga Industri Manufaktur Resilien Hadapi Pandemi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, daya tahan yang dimiliki industri manufaktur setidaknya telah teruji dalam dua krisis.

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ANTARAFOTO/Galih Pradipta.

JAKARTA – Pemerintah mengklaim industri manufaktur Indonesia secara umum memiliki resiliensi yang baik, dengan terus bergeliat positif di tengah tekanan dampak pandemi covid-19. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, daya tahan yang dimiliki industri manufaktur setidaknya telah teruji dalam dua krisis. Yaitu krisis ekonomi 1998 dan krisis pandemi covid-19. 

"Di mana industri manufaktur mampu kembali bangkit setelah sebelumnya mengalami tekanan yang sangat kuat,” katanya dalam webinar 'Growth in Pandemic', Jakarta, Rabu (15/9).

Belum lama, di kuartal II/2021, pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas meningkat cukup signifikan sebesar 6,91%. Berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34% atau lebih tinggi dibanding sektor ekonomi lainnya.

Menurutnya, secara keseluruhan, kinerja industri manufaktur Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif, ditandai dengan kontribusi terhadap PDB yang selalu meningkat. 

Kemudian, investasi yang selalu bertambah, dan kontribusi ekspor yang selalu dominan dalam struktur ekspor nasional. Serta resiliensi yang tinggi terhadap gejolak lingkungan, termasuk terhadap krisis. 

“Realita kinerja industri manufaktur tersebut menepis pandangan bahwa tengah terjadi deindustrialisasi di Indonesia,” tegasnya.

Kinerja gemilang industri juga ditandai dengan PMI Manufaktur Indonesia dalam delapan bulan terakhir sejak November 2020 yang berada di level 50 atau fase ekspansif. Pada Juni 2021, posisinya berada di angka 53,5. Penilaian ini menunjukkan, terjaganya optimisme di sektor industri.

PMI manufaktur sempat terkontraksi ke level 40,1 akibat dampak pembatasan mobiltas dan operasi industri di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

“Namun per Agustus 2021, posisi PMI manufaktur Indonesia bangkit kembali berada di angka 43,7. Saya optimistis dalam satu atau dua bulan kita sudah dalam jalur ekspansi lagi,” ujarnya.

Ketangguhan lainnya tercermin dari capaian nilai ekspor industri pengolahan nonmigas Januari-Juli 2021 yang mencapai US$94,62 miliar, berkontribusi sebesar 78,47% dari total ekspor nasional. 

Dibandingkan dengan Januari–Juli 2020 (coc), kinerja ekspor industri manufaktur pada Januari-Juni 2021 sesungguhnya meningkat sebesar 31,36%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari capaian sepanjang 2020.

Di tengah masa kedaruratan yang telah berlangsung sejak Maret 2020, Kemenperin terus menyempurnakan kebijakan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional dan mobilitas kegiatan industri. Bahkan, saat PPKM, sebagai salah satu cara untuk membendung dan memutus mata rantai penyebaran covid-19.

“Melalui kebijakan tersebut, aktivitas sektor industri, baik yang berkaitan dengan aspek kesehatan dan keselamatan pekerja serta manajemen perusahaan, maupun keberlangsungan proses produksinya dapat terus berjalan baik. Jadi, sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin menerbitkan SE Menperin, di antaranya berkaitan dengan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Teranyar, pemerintah menerbitkan SE Menperin 5/2021 tentang Perubahan SE 3/2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan Covid-19. 

Beberapa penyempurnaan yang diatur di dalam SE Menperin 5/2021 tersebut, antara lain mengenai penjelasan operasional dan mobilitas kegiatan industri. 

Meliputi seluruh aktivitas perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri sepanjang rantai nilainya. Mulai dari pengadaan barang baku dan bahan penolong dari pemasok, operasional produksi dan pendukungnya, sampai dengan distribusi produk, termasuk mobilitas dan aktivitas staf, pekerja, karyawan, atau pegawainya.

Selain itu, di SE baru juga ada pengaturan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga pegawai dapat terpantau dengan baik. 

"Kami juga melaksanakan vaksinasi untuk pelaku industri dan tenaga kerja perusahaan di bidang industri di Jawa-Bali, dengan target 5 juta orang atau sebanyak 10 juta dosis yang dilaksanakan sejak Juli 2021,” ungkap Agus.

Nilai pembangunan industri
Menperin menambahkan, kemandirian, kedaulatan, kemajuan, dan keadilan sosial adalah nilai yang harus disepakati dan dilestarikan sebagai paradigma, sehingga menjadi arus utama setiap upaya pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan sektor industri manufaktur.

“Dengan demikian, pembangunan industri harus diarahkan pada tiga prinsip, yaitu membangun industri mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan Industri yang berkeadilan dan inklusif,” tuturnya.

Industri yang mandiri dan berdaulat dapat diartikan, keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri. 

Di samping itu, produk-produk industri manufaktur dalam negeri mesti menjadi ‘tuan’ di negeri sendiri serta dipakai oleh dan menjadi kebanggaan anak bangsa.

Industri yang maju dan berdaya saing bermakna, industri manufaktur dalam negeri memiliki daya saing global, menguasai pasar internasional, dan mengedepankan aspek keberlanjutan. 

Sementara, berkeadilan dan inklusif berarti, pembangunan industri manufaktur harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia. Sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah.

“Dalam kerangka pembangunan industri mandiri dan berdaulat, Kemenperin terus mendorong optimalisasi beberapa program. Seperti program Subtitusi Impor 35% 2022, lalu P3DN, dan hilirisasi sumber daya alam,” sebutnya.

Selanjutnya, upaya mewujudkan industri maju dan berdaya saing dilakukan melalui empat program. Pertama, program Making Indonesia 4.0, lalu program industri hijau dan industri biru, kemudian program stimulus produksi dan daya beli, serta terakhir implementasi non-tarrif barrier.

“Kemudian kebijakan yang mengarah pada upaya mewujudkan industri berkeadilan dan inklusif di antaranya adalah implementasi harga gas bumi tertentu. Kemudian, program pengembangan IKM dan Bangga Buatan Indonesia (BBI) pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, serta program industri halal,” pungkasnya. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA