Selamat

Rabu, 22 September 2021

31 Agustus 2021|20:38 WIB

Menkop: Rumitnya Perizinan Hambat Pertumbuhan UMKM

Per Agustus 2021 hanya sekitar 2,68 juta pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB.

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi.

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, proses perizinan berusaha yang rumit dan memakan waktu masih menjadi tantangan besar dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku UMKM.

Teten meyakini rumitnya proses tersebut rentan mendorong praktik kecurangan, baik dari pemangku kebijakan ataupun stakeholders terkait yang kemudian akan mendistorsi pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian.

Kendala utama terkait pengurusan izin, pajak, pendaftaran aset, serta pelaksanaan kemudahan ekspor, lanjut Teten, membuat Indonesia masih berada di peringkat ke 73 dalam Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) oleh World Bank. Catatan pemerintah yang terpantau dalam Online Single Submission (OSS) sendiri hanya sekitar 2,68 juta pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB.

Meski begitu, Teten meyakini kemudahan dan pelindungan pelaku usaha telah diatur oleh pemerintah melalui dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Khususnya terkait perizinan usaha dan pendampingan NIB pada Pasal 39-41 serta perizinan usaha tunggal dan investasi pada Pasal 43," ucap Menkop dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/8).

Regulasi tersebut kemudian juga akan mendorong dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM. Guna mewujudkannya, Teten meminta sinergi dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak terkait guna melahirkan KUMKM yang unggul ke depannya.

"Saya mengharapkan sinergi dan kolaborasi agar terus kita perkuat untuk melahirkan UMKM dan koperasi yang unggul di masa depan," kata dia.

Di sisi lain, Menteri Teten juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah turut menyelamatkan UMKM di tengah pandemi dengan memastikan pengalokasian 40% anggaran pengadaan barang dan jasa untuk produk-produk UMKM.

Secara keseluruhan, data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 2 Agustus 2021 kemarin menunjukkan realisasi belanja paket usaha kecil mencapai Rp144,31 triliun atau sekitar 33% dari total target tahun ini Rp446,96 triliun.

Meski begitu, pencadangan pada RUP sudah menyentuh Rp311,5 triliun atau sekitar 70% dari target alokasi sehingga Teten meyakini target tahun ini dapat terlampaui.

Sebagai informasi, catatan jumlah pelaku usaha kecil dalam SPSE per 26 Juli 2021 telah sebanyak 173.265 unit usaha serta UKM onboarding dalam laman Bela Pengadaan dalam catatan LKPP sebanyak 133.086 pelaku usaha per 25 Agustus 2021.

Proses pengadaan barang dan jasa secara daring itu tak lepas dari potensi praktik korupsi. Melalui penyelenggaraan secara elektronik, Teten meyakini pengadaan barang dan jasa K/L akan berjalan lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Teten menambahkan, pengadaan yang buruk kemudian akan meningkatkan biaya pembangunan, membuka peluang korupsi, penyedia yang tidak profesional, sampai kepada produk yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Penyelenggaraan pengadaan elektronik terus didorong mengingat proses pengadaan barang atau jasa itu rentan korupsi sehingga dengan skema elektronik akan berjalan secara transparan," tuturnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER