Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

05 Juli 2021|08:04 WIB

Menkop: Koperasi Pasar Bisa Jadi Role Model

INKOPPAS sudah mengembangkan lini bisnis distribusi barang pokok sehingga tak hanya terfokus pada sektor simpan pinjam

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImageWarga melintas di depan logo koperasi beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

JAKARTA – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan kehadiran Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) beserta Pusat Koperasi Pedagang Pasar dan Koperasi Pedagang Pasar bisa menjadi role model pengembangan koperasi moderen.

Dalam keterangan tertulisnya, Menkop Teten meyakini koperasi pasar itu tak hanya menyejahterakan anggotanya, tapi juga mengeksplorasi pemanfaatan teknologi sebagai langkah penyempurnaan proses bisnis.

"Untuk itu, INKOPPAS harus selalu peka terhadap isu terbaru, tren pasar, serta relevansi di zaman yang sangat dinamis ini," ungkap Teten Masduki di Jakarta, Minggu (4/7).

Teten menyebut INKOPPAS sudah menjalankan kegiatan usaha lewat penetapan sejumlah program kerja. Salah satunya ialah pengembangan lini bisnis distribusi barang pokok sehingga tidak hanya terfokus pada sektor simpan pinjam.

Pengembangan lini usaha distribusi pangan, kata Teten, sangat berguna guna menjaga stabilisasi harga barang pokok. 

Langkah ini diimplementasikan lewat kerja sama, salah satunya dengan PT. Mitra BUMDes Nusantara dalam hal penyediaan sumber bahan pokok yang kompetitif.

"Sebut saja telur ayam, beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Langkah ini bisa memperpendek rantai perdagangan agar harga pangan di masyarakat terkendali," kata dia.

Tak hanya itu, INKOPPAS juga melancarkan digitalisasi pasar melalui pengembangan core koperasi yang lengkap dan terintegrasi dengan sistem pembayaran guna membantu konsumen dan pedagang dalam bertransaksi.

Potensi INKOPPAS sebagai role model koperasi modern juga terlihat dari penataan kelembagaan yang sudah dilakukan. Jadi, INKOPPAS bisa menjadi apex atau regulator koperasi pasar yang berperan menjaga likuiditas koperasi.

Fungsi model apex, lanjut Teten, dititikberatkan pada peran dalam penyatuan atau pengumpulan dana, pemberian bantuan keuangan (financial assistance), hingga dukungan teknis bagi para anggota.

"Dalam situasi sulit, koperasi sekunder berperan sebagai jaring pengaman bagi para anggotanya," tegas Menteri Teten.

Sebagai informasi, INKOPPAS merupakan satu dari sekitar 869 koperasi sekunder di Indonesia. INKOPPAS memiliki anggota sebanyak 35 koperasi yang terdiri dari 7 Pusat Koperasi Pedagang Pasar (PUSKOPPAS) di tujuh provinsi serta 28 Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) di 18 kabupaten/kota.

Kendala Operasional
Lebih lanjut, Teten mengemukakan terdapat sejumlah kendala yang ditemukan dalam kegiatan usaha pasar. Salah satunya keberadaan rentenir atau tengkulak yang menjerat pelaku usaha kecil atau pedagang di pasar tradisional dengan beban utang tinggi.

"Modus yang sering dipakai adalah mengatasnamakan diri sebagai koperasi. Untuk itu, mari bersama-sama mengawasi praktik di lapangan dengan meningkatkan literasi keuangan melalui sosialisasi dan publikasi himbauan di media sosial," jelas dia.

Kehadiran INKOPPAS, ungkap Teten, bisa menekan keberadaan praktik rentenir atau tengkulak yang sering menjebak pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Ia pun menegaskan pemerintah akan terus mendorong INKOPPAS untuk mengembangkan diri supaya bisa menjadi entitas bisnis pilihan.

"INKOPPAS kami dorong aktif dan bersinergi untuk meregulasi para pedagang pasar agar tidak mencari modal ke para rentenir atau tengkulak," sebut Menkop Teten.

Teten juga mengimbau agar masyarakat bisa melakukan konfirmasi terkait pinjaman melalui berbagai cara, seperti cek nomor badan hukum KSP dari Kemenkum HAM, Dinas KUMKM setempat, serta Kemenkop UKM melalui sistem ODS dan NIK.

Khusus untuk pinjaman online, ia menyebut pengecekan bisa dilakukan langsung melalui sistem di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait daftar fintech yang resmi beroperasi.

"Lalu harus ada pengawasan terpadu lewat Satgas Waspada Investasi agar penanganan kasus bisa diupayakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum," pungkasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA