Menko PM: Data Tunggal Sosial Ekonomi Segera Selesai Dalam Sebulan

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar memastikan, data tunggal sosial ekonomi nasional akan segera selesai dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.

"Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan segera selesai, setidaknya, paling tidak dua minggu dan satu bulan ke depan," kata Menko Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat bersama sejumlah menteri. Di antaranya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Setelah tuntas, kata Muhaimin, data tersebut akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan, sekaligus menyalurkan berbagai program-program pembangunan. Penuntasan penunggalan data itu, lanjut Muhaimin, sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dimuat dalam instruksi presiden.

"Insya Allah, segera turun instruksi presiden terbaru, menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar Menko Muhaimin Iskandar.

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan, pemerintah tidak hanya berfokus menuntaskan penunggalan data, tetapi juga akan dilakukan pemutakhiran untuk menjamin data tetap selalu diperbarui.

"Pemutakhirannya itu juga sedang dibuat mekanismenya oleh tim yang dikomandani oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat," kata Mensos.

Sebelumnya, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, data tunggal sosial ekonomi akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

"Data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk pertama kali, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal," kata Gus Ipul.

Pemadanan Oleh BPS
Ia menyebutkan, sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Ke depan, data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.

"Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian/lembaga, maka ke depan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.

Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Mensos juga meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut. "Cara formal (pemutakhiran data oleh pilar sosial) bisa melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau desa seperti biasa," ucapnya.

Sementara itu Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya terus mengupayakan penuntasan penunggalan data itu. Berbagai data yang dimaksud, kata dia, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Saat ini BPS sedang melakukan penyelesaian penunggalan data. Jadi dari data-data yang DTKS, P3KE, dan Regsosek, kami tunggalkan dan kami update dengan data Dukcapil dan beberapa sumber data lainnya," tuturnya.