Menkeu: MoU ETM Framework Wujudkan Transisi Energi Adil-Terjangkau

DUBAI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berbagai program dan proyek dalam lingkup transisi energi akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan MoU sejumlah program dan proyek dalam Kerangka Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM Framework).

"Ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk mewujudkan transisi energi yang adil dan terjangkau," ujar Menkeu sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati yang dipantau Validnews, Jakarta, Senin (4/12).

Berbagai program dan proyek tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain PT PLN, PT SMI, INA, Asian Development Bank (ADB), KfW, Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), GPST, dan NREL.

Sejumlah MoU yang akan ditandatangani yaitu Framework Agreement, yakni Accelerating the Managed Phase Out CFPP Cirebon-1 (1x660 MW), Project Development Facility untuk Pumped Storage di Sumatera (2x250 MW) dan Grindulu (4x250 MW), pengembangan Systems Control Centers di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, serta berbagai potensi kolaborasi untuk mendukung inisiasi transisi energi di Indonesia.

Baca Juga: Menteri ESDM Luncurkan Bali Statement di COP28

Menkeu menegaskan, mewujudkan transisi energi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mewujudkan energi hijau pun tidak bisa dilakukan hanya dengan pembicaraan di tataran konsep atau kebijakan. 

Karenanya, semua pihak mesti terus mendorong dan merealisasikan target energi hijau secara bertahap, satu demi satu. "Saya senang hari ini ada progress yang sangat berarti dalam langkah Indonesia menuju transisi energi,” ungkap Menkeu. 

Ia pun mengapresiasi atas dukungan Presiden ADB Masatsugu Asakawa kepada Indonesia selama ini. Apresiasi juga ia tujukan kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Cirebon Electric Power Hisahiro Takeuchi, jajaran Kemenkeu termasuk INA dan PT SMI, juga berbagai stakeholders terkait yang telah bekerja keras dalam merealisasikan proyek transisi energi.

"Semoga apa yang kita upayakan menjadi contoh yang baik serta punya dampak besar dan positif bagi Indonesia," sebutnya.

Sejumlah Pertemuan Bilateral
Selain itu, di sela-sela agenda United Nations FCCC Conference of the Parties (COP) 28, Menkeu Sri juga melakukan serangkaian kegiatan pertemuan bilateral. 

Menkeu mengawali agenda dengan sebuah diskusi bersama Direktur Green Climate Fund (GCF), Mafalda Duarte. Green Climate Fund sendiri diketahui merupakan pendanaan multilateral terbesar dunia untuk permasalahan iklim.

Secara garis besar, Menkeu menyampaikan, pertemuan itu membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Pendanaan Iklim Hijau atau GCF, selaras dengan tema besar yang dibahas pada COP-28 kali ini. “Salah satunya, mengenai kontribusi Indonesia pada GCF,” paparnya dari laman Instagram @smindrawati yang dipantau, Minggu (3/12).

Pada pendanaan GCF-1 di Desember 2022 lalu, Indonesia telah menyumbangkan sebesar US$500 ribu. Rencananya, Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kembali pada pendanaan GCF-2 periode 2024-2027.

“Ini merupakan sebuah langkah konkret yang menunjukkan konsistensi dan ambisi Indonesia dalam mendukung inisiatif dan proyek-proyek terkait perubahan iklim,” tegasnya. 

Dirinya menggarisbawahi, Indonesia berkomitmen penuh untuk memimpin pemecahan permasalahan iklim di tingkat dunia. Salah satunya, dengan menjadi Board Member GCF pada periode berikutnya.

”Kita siap untuk walk the talk,” ungkap Menkeu.

Baca Juga: ADB-Indonesia Luncurkan Strategi Nol Bersih Untuk IKN

Terpisah, Sri Mulyani juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Managing Director, Global Head, Public Sector Banking Citi, Julie Monaco dan Managing Director, Banking, and Capital Markets Advisory Citi, Stephanie von Friedeburg.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu membahas berbagai inovasi instrumen pembiayaan di bidang transisi energi. Selain itu, Menkeu juga menelisik sejumlah potensi-potensi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Citi Group terkait beberapa hal.

Mencakup dukungan Citi terhadap Energy Transition Mechanism (ETM), JETP, serta proses transisi rendah karbon Indonesia. 

"Berbicara mengenai perubahan iklim, tidak akan selesai dengan upaya dari pemerintah saja. Perlu kerja sama yang apik dengan sektor swasta juga. Kerja sama ini pun datang dalam ragam bentuk,” sebut Sri Mulyani.

Ia pun mengapresiasi dukungan dan masukan dari Citigroup kepada Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. "Saya berterima kasih akan dukungan Citi terhadap upaya-upaya Indonesia dalam mengatasi dampak-dampak perubahan iklim ini," ucap Bendahara Negara.