Menkeu Masih Kaji Student Loan Untuk Mahasiswa Seperti di AS

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji kebijakan student loan atau pinjaman pendidikan untuk mahasiswa seperti yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kajian itu dibahas bersama Dewan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani juga sudah membahas student loan dari sisi kemampuan finansial perbankan LPDP memberikan pinjaman. Ia mewanti-wanti agar pinjaman nantinya tidak memberatkan mahasiswa, dan tidak menimbulkan moral hazard, seperti penipuan (fraud) atau penyalahgunaan student loan.

"Kita sekarang sebetulnya sedang membahas dengan Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan, develop, kemungkinan yang disebut student loan," ujarnya dalam Konpers KSSK di Jakarta, Selasa (30/1).

Baca Juga: Viral Bayar Kuliah Lewat Pinjol, OJK Kaji Alternatif Pembiayaan Lain

Konotasi student loan ini positif karena memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Kendati demikian, Sri Mulyani khawatir penerapannya akan menimbulkan masalah jangka panjang.

Menkeu mencontohkan di Amerika Serikat, bantuan berupa student loan ini kerap menjadi masalah jangka panjang. Dia ingin mengantisipasi hal tersebut, sehingga substansi pemberian student loan ini perlu dikaji terlebih dahulu.

"Tapi kita juga waspada, di negara maju seperti Amerika itu (student loan) sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang," tutur Bendahara Negara.

Dilansir dari Reuters, biaya pendidikan tinggi di Amerika Serikat telah meroket dalam tiga dekade terakhir. Riset yang dilakukan lembaga nirlaba College Board menunjukkan biaya naik dua kali lipat di perguruan tinggi swasta, dan bahkan naik lebih tinggi di sekolah negeri. Hal ini membuat saldo pinjaman mahasiswa naik empat kali lipatdari 2006 hingga 2019.

Total nilai diperkirakan mencapai US$1,77 triliun. Kesulitan untuk membayar pinjaman membuat pemerintah Joe Biden berencana memberikan pengampunan pinjaman mahasiswa. Namun, hal ini akan utang federal US$$300 miliar hingga US$600 miliar.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, perihal student loan ini perlu dikaji secara menyeluruh. Mulai dari affordability dari pinjaman tersebut sehingga tidak memberatkan mahasiswa, juga pencegahan terjadinya moral hazard.

Hingga memberikan afirmasi, terutama kepada kelompok yang membutuhkan bantuan, serta penyaluran student loan nanti diharapkan kredibel terutama dalam menyasar pelajar yang berasal dari kelompok orang tidak mampu.

"Itu semua kombinasi yang harus kita capture dalam desainnya. Saat ini, LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian kita sampaikan dan kita putuskan dalam dewan pengawas," imbuh Menkeu.

Baca Juga: Membidik Masa Depan Dengan Student Loan

Untuk akses pendidikan saat ini, Sri Mulyani menyampaikan rodanya ada di LPDP dan dana pendidikan lain, termasuk dana abadi pendidikan dan transfer ke daerah. Ia juga mengatakan LPDP sekarang ini sudah memiliki banyak program yang dimodifikasi, dan anggarannya pun makin meningkat, dari Rp1 triliun hingga hampir mendekati Rp150 triliun tahun ini.

Jadi, menurutnya, LPDP sebagai instrumen dana abadi melakukan banyak hal untuk merespons kebutuhan mahasiswa. Di antaranya, kebijakan beasiswa afirmasi, terutama untuk tingkat S1, atau dulu namanya program Bidikmisi, serta program untuk menambah jumlah dokter spesialis di Indonesia.

"Kalau Anda lihat LPDP itu banyak jendelanya, ada dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, dan dana abadi yang sekarang bahkan dari Kementerian Agama ada ekualisasi untuk agama yang lain," tutur Menkeu.

Sri Mulyani juga menilai dalam mempersiapkan program student loan, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tidak hanya perihal student loan, menurutnya secara keseluruhan SDM yang andal dibutuhkan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

"Untuk mencapai SDM yang baik kualitasnya, maka kita akan terus memperbaiki, mempertajam berbagai isu mengenai human capital terutama di pendidikan melalui program yang didanai LPDP," ucap Menkeu.