Menhub Kumpulkan Aplikator Ojol Bahas Potongan Tarif

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumpulkan sejumlah aplikator ojek online, menyusul keluhan asosiasi terkait isu potongan tarif yang dinilai melebihi 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Ini hadir para pelaku usaha dari bisnis digital transportasi dengan harapan bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan beberapa isu yang berkembang di tengah masyarakat," kata Menhub di sela mengumpulkan sejumlah perusahaan aplikator di Jakarta, Senin (19/5) melansir Antara.

Pertemuan itu dihadiri pelaku usaha transportasi digital seperti Grab, Maxim, Goto dan inDrive. Pemerintah berharap dapat membahas isu-isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian publik, termasuk soal potongan biaya dari aplikator.

Kementerian Perhubungan berharap, isu-isu tersebut dapat dikomunikasikan secara terbuka dengan semua pihak, bukan hanya satu sisi. Demi mencari solusi terbaik secara menyeluruh dan berimbang.

Menurut Menhub, ekosistem transportasi daring nasional melibatkan banyak pihak. Sehingga penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus dengan pendekatan kolaboratif dan dialog konstruktif.

"Tentu akan sangat arif apabila kita bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan atau apa yang menjadi isu yang ada pada bisnis online ini," ujar Menhub.

Menhub menilai, akan sangat bijak jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan memahami permasalahan yang muncul di industri transportasi online secara jernih dan objektif.

"Begitu juga dari pihak pemerintah tentu tidak hanya semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan, tapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemerintahan," tambahnya.

Menhub menegaskan, pentingnya duduk bersama untuk merumuskan solusi atau membangun komunikasi terhadap persoalan yang belum terjawab secara menyeluruh.

Hingga pukul 13.42 WIB, pertemuan antara Menhub dan sejumlah perusahaan aplikasi ojol masih terus berlangsung. Menteri Perhubungan memimpin langsung pertemuan tersebut.

Terpisah, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu meminta aplikator layanan transportasi online, termasuk ojek online (ojol), agar dapat menurunkan tarif komisi dari yang sebelumnya 20% menjadi 10%. Adian menilai, potongan jasa aplikator sebesar 20% terlalu membebani para pengemudi transportasi online.

"Karena ini menyangkut hidup mati pengemudi, keluarganya, dan masa depan anak-anak mereka. Maka angka-angka itu tak ada artinya dibanding nilai kemanusiaan. Setuju 10% (potongan tarif)," ujar Adian dalam keterangannya, Senin (19/5).

Dia menjelaskan, dukungan itu muncul karena para ojol menghadapi kondisi kerja yang tidak pasti dan pendapatan yang fluktuatif. Untuk itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini mengimbau agar pihak aplikator pun memikirkan kesejahteraan pengemudi selaku mitra.

"Pendapatan mereka tidak menentu setiap harinya, dengan penurunan potongan itu bisa jadi meningkatkan kesejahteraan mereka," ucap Politikus PDIP ini.

Ojol Gelar Unjuk Rasa Masif
Sebelumnya, sekitar 500 ribu pengemudi ojol berencana akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025. Unjuk rasa ini sebagai bentuk protes ojol terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

"Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek karena pada hari Selasa, 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205," kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, Senin (19/5).

Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung, dan wilayah Banten Raya.

Aksi akbar ini rencananya berlangsung dimulai pukul 13.00 hingga selesai, dan akan dipusatkan di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, sehingga berpotensi melumpuhkan sebagian Jakarta akibat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.

Aksi ini juga diperkirakan berlangsung serentak di hampir seluruh kota Indonesia, melibatkan ratusan ribu pengemudi online roda dua dan roda empat secara masif.

Sekitar 500.000 pengemudi akan terlibat, baik melalui aksi turun langsung maupun mematikan aplikasi, dengan fokus utama di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat merespons kekecewaan para pengemudi online roda dua dan roda empat yang merasa kurang mendapat perhatian terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah aplikator. 

Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20%, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50%.