Menhub Intensifkan Pendanaan Kreatif Non-APBN

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur transportasi nasional.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Budi Karya menyebut hal itu wajib dilakukan agar konektivitas antarwilayah di Indonesia bisa semakin membaik di tengah keterbatasan fiskal negara. 

Apalagi saat ini terdapat ketidakpastian global yang masih tinggi terkait covid-19 maupun perang antara Rusia dan Ukraina.

Keterbatasan fiskal negara itu terlihat dari selisih yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang dijatahkan pada Kementerian Perhubungan. Begitupun tahun depan, pagu kebutuhan Kemenhub tercatat Rp73,8 triliun. Namun, pagu indikatif yang dialokasikan hanya Rp33,02 triliun atau terdapat kekurangan Rp40,78 triliun.

"Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara," imbuhnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/6).

Namun demikian, ia menambahkan hingga saat ini peran swasta baik nasional maupun global semakin membaik dalam pembangunan infrastruktur transportasi. 

Di sisi lain, Kemenhub pun terus membuka peluang kerja sama dengan sejumlah negara, seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa.

"Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan," tutur Budi Karya.

Untuk diketahui, merujuk pada Surat Bersama Menkeu RI dan Bappenas tertanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2023, pagu indikatif Kemenhub meliputi rupiah murni Rp18,23 triliun, PNBP Rp3,55 triliun, BLU Rp1,48 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp958 miliar, serta SBSN Rp8,78 triliun.

Secara rinci dari total pagu indikatif TA 2023 itu, telah dilakukan rekomposisi alokasi anggaran dan SBSN, yakni Setjen Kemenhub Rp541 miliar, Inspektorat Jenderal Rp96 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,15 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp8,86 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun.

Sementara untuk Badan Kebijakan Transportasi mendapatkan jatah Rp160 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,66 triliun, dan terakhir Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek senilai Rp259 miliar.

Skala Prioritas
Di samping mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendongkrak peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan BLU, Menteri Budi Karya menegaskan penyusunan skala prioritas dalam membangun infrastruktur transportasi tetap dilakukan oleh pemerintah.

Fokus dan kebijakan penyusunan anggaran belanja tahun 2023, misalnya, diarahkan pada proyek yang sedang berjalan untuk pemenuhan target RPJMN, proyek besar, serta direktif, seperti PSN, Perpres, dan kegiatan prioritas.

Kebijakan penyusunan anggaran belanja tahun depan pun tak luput dari akomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta mempersiapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Menurut Budi Karya, memang sudah sepatutnya kebijakan pembangunan terfokus pada proyek yang tengah berjalan. Andaikata terdapat inisiatif proyek baru, Menhub menegaskan kebijakannya hanyalah sebatas perencanaan dan penentuan lokasi.

"Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Di mana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya," kata Menhub.