Mendag Sebut Penjualan Furnitur Indonesia Kalah Saing Dari Vietnam

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui penjualan furnitur Indonesia masih kalah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam. Kekalahan penjualan furnitur tersebut, disebabkan banyaknya regulasi untuk ekspor bagi para pelaku usaha di dalam negeri.

Budi menyampaikan, di tahun 2024 Indonesia menduduki posisi ke 20 di dunia sebagai eksportir furnitur dan kerajinan. Posisi tersebut mencatatkan nilai penjualan sebesar US$2,43 miliar. Sayangnya menurut Mendag, posisi tersebut masih terlalu rendah bagi Indonesia.

“Nomor 20 itu besar banget. Jangan senang kalau nomornya besar, kalau bisa ya kita 10 besar,” ujar Budi dalam acara Peluncuran Indonesia International Furnitur Expo (IFEX) 2026, di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (21/5).

Baca Juga: Gelaran IFEX 2025 Diharap Bisa Tingkatkan Penjualan Furnitur RI Di Global

Setelah ditelusuri, Budi membeberkan yang menjadi penyebab Indonesia kalah saing dari Vietnam dalam penjualan furnitur ke pasar global adalah, karena banyaknya regulasi yang harus dipenuhi produsen dalam negeri untuk ekspor.

Salah satu regulasi yang selama ini dinilai menghambat adalah V-Legal, yaitu dokumen yang membuktikan penjaminan kayu sebagai bahan baku furnitur dan kerajinan yang akan diekspor adalah legal. Dokumen tersebut harus dipenuhi eksportir untuk melakukan ekspor.

Sementara selama ini, negara-negara tujuan ekspor yang sangat membutuhkan dokumen tersebut adalah Uni Eropa dan Inggris. Sehingga menurut Budi, untuk memudahkan para eksportir dan meningkatkan jumlah penjualan furnitur dan kerajinan, maka untuk ekspor komoditas ini ke negara selain Inggris dan Uni Eropa, tak memerlukan V-Legal. Langkah ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan deregulasi.

“Kemarin sudah diskusi dengan teman-teman asosiasi, kemudian juga dengan kehutanan. Kita sih maunya kalau produk turunan dari kayu seperti furnitur dan kerajinan tidak perlu V-Legal. V-Legal boleh, tapi hanya untuk negara yang membutuhkan, UK dan Uni Eropa. Tapi ke negara lain, kami mengusulkan sebaiknya nggak perlu V-Legal,” lanjut Budi.

Kendati begitu, Budi menyatakan untuk produk-produk kayu tetap harus memiliki V-Legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Baca Juga: Menapaki Jejak Menuju Produksi Furnitur Yang Berkelanjutan

Ketidakwajiban eksportir melampirkan V-Legal untuk produk yang diekspor ke selain dua negara tujuan tersebut, kata Budi, karena untuk menerbitkan V-Legal memerlukan biaya. Walau tanpa dokumen legalitas tersebut, Budi meyakini para eksportir pasti telah memenuhi legalitas kayu dengan sesuai.

“Menurut saya tidak harus wajib (V-Legal), karena perlu biaya dan perlu waktu. Kecuali barang mau masuk, mungkin wajar agak ribet ya. Tapi kalau keluar seharusnya dipermudah agar bisa bersaing dengan negara lain,” ungkapnya.

Dengan adanya deregulasi ini, Budi optimis para eksportir lebih efisien untuk produksi dan lebih mampu bersaing dengan negara lain.

"Termasuk juga biar UMKM ini tidak terbebani biaya dan waktu pengurusannya dan sebagainya. Sehingga kita lebih efisien, lebih punya daya saing untuk menghadapi pesaing-pesaing seperti Vietnam, Malaysia aja kita sudah mulai kalah," tambah dia.

Adapun salah satu negara pesaing bagi Indonesia dalam hal ekspor komoditas furnitur dan kerajinan yaitu Vietnam.

“Kita sekarang sama Vietnam itu kalah,” tukas Budi.