c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

EKONOMI

18 Mei 2021

09:34 WIB

Menakar Untung-Rugi Merger GoTo Bagi Ekonomi Nasional

Ada dua potensi keuntungan, namun juga terdapat dua ancaman.

Penulis: Khairul Kahfi

Editor: Fin Harini

Menakar Untung-Rugi Merger GoTo Bagi Ekonomi Nasional
Menakar Untung-Rugi Merger GoTo Bagi Ekonomi Nasional
Driver Gojek memilih berbelanja untuk konsumen beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Feny Selly

JAKARTA – Gebrakan korporasi yang dibuat oleh Gojek dan Tokopedia yang bergabung menjadi satu entitas bisnis GoTo dinilai HIPMI menguntungkan ekonomi nasional.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan, merger bisnis antara e-commerce dan ride hailing ini otomatis akan melambungkan nilai valuasi dan penguasaan pasar GoTo.

Diketahui bersama, Tokopedia merupakan startup dengan status unicorn dari Indonesia. Sedangkan Gojek menyandang predikat yang lebih mentereng sebagai perusahaan decacorn. 

"Pertama, digitalisasi ekonomi dan kemudahan bagi konsumen. Ini akan memberikan harga terbaik untuk konsumen di Indonesia atas kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima, Jakarta, Selasa (19/5).

Ajib menilai, persaingan menjadi sangat bebas dari sisi produsen. Efek lanjutannya adalah menjadi bagian instrumen yang bisa menekan inflasi, karena persaingan terjadi secara sempurna untuk seluruh pelaku ekonomi.

Kedua, Indonesia disinyalir akan menerima potensi pajak yang bakal menguntungkan di tingkat nasional. Karenanya, perlu peningkatan pengawasan atau tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo. Produsen juga akan diketahui omzetnya.

Sisi lain, konsumen juga akan diketahui kemampuan belanjanya, sehingga bisa diukur berapa penghasilan bulanan. Digitalisasi bisa menjadi alat buat negara untuk mempermudah pengawasan. 

"Tetapi dengan catatan, tax officer mengeluarkan regulasi bersifat mandatory untuk membuat koneksi database GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia," jelasnya. 

Ajib pun optimis skema tersebut bakal mendongkrak rasio pajak pada tahun-tahun mendatang. Per tahun lalu, kisaran rasio pajak nasional berada di kisaran 8%. 

Mencuplik data GoTo, pada 2020 kedua usaha memiliki lebih dari 1,8 miliar lalu lintas transaksi di Indonesia. Jumlah itu ditopang oleh lebih dari 2 juta mitra driver, lebih dari 11 juta mitra usaha atau merchant, dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (MAU). 

Ke semua hal itu memberikan perputaran ekonomi yang luar biasa, mencapai lebih dari US$22 miliar atau setara Rp314 triliun. Jika dibandingkan PDB Indonesia pada tahun yang sama sekitar Rp15.434,2 triliun rupiah, perputaran di GoTo berkontribusi kepada ekonomi setidaknya 2%.

Ancaman Ekonomi Nasional
Selain kontribusi positif, Ajib juga menjabarkan dua hal yang perlu diwaspadai dan bakal mengancam ekonomi nasional dalam proses bisnis ini. 

Pertama, soal kesiapan UKM di Indonesia. Penopang lebih dari 60% PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas dan terbuka. 

Apalagi sejauh ini, UKM di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah mendasar. Mulai dari rendahnya produktivitas dan tingginya Harga Pokok Produksi atau HPP karena proses ekonomi yang tidak efisien. 

"Sepanjang UKM Indonesia berkutat dengan masalah-masalah ini, produk asing akan membanjiri Indonesia, dan tren ini sudah mulai terjadi," paparnya. 

Kedua, ia juga menyoroti kepemilikan mayoritas dalam struktur bisnis GoTo nantinya. Seperti diketahui, kedua perusahaan secara ikonik menjadi representasi Indonesia, karena para founders-nya merupakan orang Indonesia.

Namun, dalam perjalanan bisnis terdapat potensi pemegang saham mayoritas dimiliki orang asing. Sejatinya secara bisnis, hal ini akan menentukan arus uang yang menjadi keuntungan usaha. 

"Apakah akan tetap mengalir di dalam negeri atau justru mempermulus aliran uang ke luar negeri?" katanya. 

Untuk itu, pengusaha mengajak pemerintah untuk mengantisipasi segala potensi keuntungan dan ancaman yang jelas di depan mata. 

Dengan infrastruktur BUMN serta kewenangan regulasi yang dimiliki, pemerintah seharusnya mengakselerasi pembuatan digital platform yang bisa menjadi penyeimbang. 

"Karena tujuan BUMN, selain untung secara finansial, juga untuk kesejahteraan sosial. Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional," pungkasnya. 


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar