Membaik, Sri Mulyani: Realisasi APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 April 2025 akhirnya berada di posisi surplus, dengan nilai Rp4,3 triliun.

“Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit berturut-turut hingga Maret, pada bulan April mengalami turn-around atau perubahan. Bulan April, APBN mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun,” ujar Menkeu Sri dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Jakarta, Selasa (20/5).

Baca Juga: Defisit APBN Maret Rp104,2 T, Menkeu: Bukan Hal Mengkhawatirkan

Lebih lanjut, dirinya mengungkap, keseimbangan primer juga berada dalam posisi surplus atau positif sebesar Rp173,9 triliun, dengan posisi kas negara surplus Rp283,6 triliun dari SiLPA, dan total kas negara di atas Rp600 triliun.

Menkeu Sri juga menyampaikan, realisasi penerimaan negara terus menunjukkan tren penguatan, terlihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp810,5 triliun atau mencapai 27% dari target. 

Adapun pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp657 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp153,3 triliun.

Kondisi tersebut, menurut Menkeu Sri menunjukkan, bahwa aktivitas ekonomi terus mengalami tren penguatan, meskipun dihadapkan pada berbagai guncangan. 

Meski sebenarnya, dia menyampaikan, kinerja pendapatan negara ini mengalami kontraksi sebesar 12,37% dibandingkan periode sama di tahun lalu.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Nilai ini juga mengalami penurunan sebesar 5,06% dibandingkan periode sama di tahun 2024.

“Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat,” tambahnya.

Mendetail, nilai pengeluaran yang dimaksud terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun, dan Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp259,4 triliun. 

Menkeu Sri menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga keseimbangan APBN agar tetap berfungsi secara optimal.

“APBN tetap akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha,” jelasnya.