Melihat Taktik Calon RI 1 Kembangkan UMKM

JAKARTA – UMKM kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Hal itu tak lepas dari jumlahnya yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, serta menyerap sebanyak 97% tenaga kerja.

Segmen tersebut juga digadang-gadang sebagai perisai ekonomi bangsa dari krisis ke krisis, mulai dari krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, hingga terbaru krisis pandemi covid-19.

Sayangnya, perisai ekonomi itu didominasi usaha mikro yang tak memiliki kemampuan menghadapi guncangan. Tercermin dari banyaknya usaha yang kolaps saat pandemi merebak. 

Meskipun kemudian berbagai jenis usaha baru muncul sebagai sekoci penyelamat lantaran kehilangan pekerjaan, beberapa bertahan hingga kini, namun juga tak sedikit yang berujung gagal.

Tak heran, pengembangan UMKM mendapat perhatian khusus karena pelaku usaha cilik kerap terhambat oleh sejumlah faktor dalam mengembangkan bisnis mereka. Mulai dari pendanaan hingga akses pasar.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom sekaligus peneliti kebijakan publik dari Center of Reform on Economic (CORE) menyebutkan terdapat masalah mendasar yang dihadapi UMKM, khususnya yang masih merintis usaha. Bentuk usaha yang umumnya tak formal menjadi kendala dalam mengakses pendanaan perbankan. 

”Misalnya usaha rintisan dari UMKM, menurut saya membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk pengembangan usaha mereka. Dan kalau bentuk kan usahanya itu informal, tentu akan cukup menantang dalam mengakses   pembiayaan dari lembaga formal seperti perbankan,” paparnya pada Validnews, Kamis (4/11).

Sementara itu, usaha yang berada di usia menengah kerap berhadapan dengan sulitnya akses pasar. Diakui Rendy, kehadiran e-commerce membantu UMKM memasarkan produknya. Namun, ada pasar besar yang sulit tertembus UMKM. 

”Akses pasar di tempat penjualan modern seperti katakanlah retail modern Itu juga masih menjadi tantangan utama. Padahal kita tahu bahwa akses retail modern itu punya potensi market yang begitu besar sehingga seharusnya itu menjadi salah satu tujuan market utama dari produk UMKM,” imbuhnya.   

Salah satu penyebabnya minimnya UMKM yang berhasil mengantongi sertifikasi, termasuk sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi menjadi garansi kualitas produk UMKM dan menjadi modal untuk menembus akses ke retail modern.

Berbagai tantangan UMKM jelas memberi tantangan bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga pada Pesta Demokrasi Februari 2024 mendatang. Calon-calon RI 1 harus mampu merumuskan strategi yang pas dalam pengembangan UMKM demi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dari Universitas Surakarta Agus Trihatmoko mengingatkan presiden yang nantinya terpilih harus melihat realita di lapangan soal kondisi yang dihadapi para pelaku UMKM.

Secara mendasar, Agus menilai tidak perlu ada perubahan regulasi untuk menumbuhkan UMKM. Pasalnya, berbagai beleid yang sudah ada cukup menjadi senjata meningkatkan iklim usaha UMKM.

Namun, ketiga calon presiden harus secara konsisten meneruskan kebijakan hilirisasi yang melibatkan UMKM. Selain itu, down stream industri utama harus melibatkan UMKM dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kepemilikan bisnis.

"Down stream dari industri utama harus melibatkan UMKM dan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kepemilikan bisnis, selain untuk usaha mikronya mereka sendiri," jelas Agus kepada Validnews, Kamis (21/12).

Soal menaikkan kelas UMKM, pandangan secara konvensional baru sebatas pertumbuhan usaha dan profil bisnis yang mengikuti tren ekonomi modernis, seperti digitalisasi dan produk inovatif.

Agus mengingatkan langkah menaikkan kelas UMKM pada esensinya ialah menjadikan bisnis yang tangguh dan berkelanjutan dengan produk yang andal. Di sisi lain, persaingan di pasar bebas telah menciptakan kuatnya ekonomi kapitalis yang membuat usaha mikro dan kecil seolah jalan di tempat.

"Oleh sebab itu untuk UMKM naik kelas perlu dibangun ke dalam union dalam format korporasi. Dalam konteks itu, korporasi murakabi, yaitu para pemegang saham perusahaan para UMKM untuk bidang bisnis tertentu," imbuhnya.

Pendanaan Perbankan
Dari sederet permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, faktor pendanaan jadi salah satu yang mencuat ke permukaan. Hal ini tak lepas dari rendahnya kredit yang disalurkan perbankan bagi pelaku UMKM, yakni di kisaran 20%.

Ya, masih banyak pelaku UMKM yang butuh pendanaan, sekalipun pemerintah punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan baik melalui koperasi maupun bank-bank pelat merah.

Rendahnya pembiayaan perbankan bagi UMKM itu menjadi perhatian pemerintah. Seruan agar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada beberapa kesempatan, Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) itu berharap perbankan mau meningkatkan porsi penyaluran kredit mereka bagi pelaku UMKM.

Teranyar, Menteri Teten membandingkan penyaluran kredit perbankan bagi UMKM di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara lain, seperti Jepang, India, hingga Korea Selatan.

”Pembiayaan perbankan lebih banyak pada korporasi, hanya 21% sekarang (untuk UMKM) dan ini tidak ada yang menganggap masalah. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Korea Selatan sudah di atas 80%, Jepang, India sudah di atas 60%, kita baru sekitar 20%. Jadi, ini satu paradoks,” jabar Teten dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Sementara, catatan AFPI, dari kebutuhan pembiayaan di Indonesia yang mencapai Rp2.650 triliun, industri keuangan baru bisa menyediiakan sekitar Rp1.000 triliun. Dus, masih ada credit gap sebesar Rp1.650 triliun.

Ketiga paslon yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 pun mengakui isu pendanaan sebagai salah satu hambatan dalam pengembangan UMKM. Dalam Visi Misi Program AMIN, salah satu poin yang disampaikan adalah memfasilitasi akses pendanaan yang mudah dan murah dengan memperluas dan memperbaikin program pembiayaan bagi kopersi dan UMKM, termasuk melalui KUR.

Juru Bicara Anies Baswedan Surya Tjandra mengungkapkan Paslon 01 telah merumuskan beberapa strategi untuk menyalurkan pendanaan bagi pelaku UMKM.

Politisi Partai Nasional Demokrat itu menjelaskan salah satu gagasan yang disuarakan adalah pinjaman ringan sebesar Rp10 juta tanpa agunan dan bunga untuk modal usaha bagi anak muda.

"Pinjaman ini juga dirancang menunjang kegiatan produktif oleh pedagang pasar dan UMKM, termasuk wirausahawan muda sehingga pengembalian pinjaman lebih terjamin," sebut Surya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (21/12).

Paslon 01 juga akan mengikuti pola penyaluran kredit yang saat ini tersedia, dengan tambahan program bunga 0% yang dipaketi dengan fasilitas pendampingan untuk pengembangan usaha.

"Pendampingan serupa telah dilaksanakan di Jakarta era Gubernur Anies Baswedan, di mana wirausahawan yang difasilitasi program Jakpreneur bukan hanya melunasi kredit, tapi berhasil mengekspor produk ke luar negeri," tambah dia.

Selain itu, Surya menyebut Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan meniru skema penyaluran kredit yang dilakukan organisasi kredit mikro asal Bangladesh, yakni Grameen Bank yang menyalurkan pinjaman kepada individu yang tergabung pada kelompok usaha atau koperasi.

Dengan begitu, dia optimis risiko yang ada dapat ditanggung bersama oleh kelompok dan mendorong upaya kolektif dalam memastikan produktivitas usaha dan pengembalian pinjaman.

Nantinya, pemerintah akan menugaskan lembaga keuangan atau perbankan tertentu untuk menyalurkan pendanaan bagi individu anggota koperasi, termasuk di dalamnya dana subsidi bunga yang juga diberikan pemerintah.

"Tentunya ada pemanfaatan dana APBN, tetapi sangat minimal jumlahnya untuk manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat," kata dia.

Sementara Paslon 02, aspek pendanaan akan difokuskan secara sektoral. Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan pada dasarnya rencana pengembangan UMKM sudah dirumuskan dalam Asta Cita, yakni dokumen Visi, Misi, dan Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada poin prioritas nomor 14, tercantum penguatan pendanaan UMKM antara lain akan menyasar Kredit Usaha Tani, Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, dan Industri Hilir UKM.

"Termasuk juga kredit untuk usaha startup dan kredit untuk para milenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan anak muda," ucap Drajad kepada Validnews, Rabu (3/1).

Pada hari yang sama, Validnews juga menghubungi Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran Cheryl Anelia Tanzil. Dia mengatakan, selain menyasar kredit sektoral, Prabowo-Gibran juga akan memberi bantuan atau insentif untuk membuka bisnis lewat Gerakan Ekonomi Kerakyatan.

Langkah itu dilakukan dengan membangun pusat kewirausahaan tingkat kabupaten untuk memperkuat produk UMKM, hingga kapasitas sumber daya manusia (SDM) UMKM.

"Nantinya, pemerintah juga akan mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan dan program pembiayaan ultra mikro," tuturnya.

Beralih ke Paslon 03, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD Ammarsjah Purba mengakui pendanaan jadi salah satu masalah yang kerap dialami oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis mereka.

Karena itu, kemudahan berusaha jadi salah satu strategi khusus untuk menyelesaikan permasalahan UMKM. Dalam hal ini, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membidik presentase kredit perbankan bagi UMKM bisa meroket hingga 35%.

"Termasuk juga menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM dan usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum," ungkap Ammar saat dihubungi Validnews, Rabu (3/1).

Akses Pasar
Permasalahan UMKM, sambung Ammar, tak lepas dari tumpang tindihnya kebijakan 18 kementerian/lembaga terkait, termasuk soal pengembangan akses pasar. Ammar meyakini 18 K/L punya definisi yang berbeda untuk memberdayakan UMKM dan hal tersebut wajib disamaratakan.

Dengan membenahi akses pasar, diharapkan UMKM bukan sekedar mendapat jaminan serapan produk, tetapi juga bisa naik kelas. Dalam visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD disebutkan beberapa program untuk penyerapan pasar seperti mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Serta, meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM.

Mengutip catatan FEB UI 2022 dan KemenkopUKM 2022, terdapat sekitar 63,95 juta usaha mikro, 193,95 ribu usaha kecil, 44,7 ribu usaha menengah, dan 5,5 ribu usaha besar.

"Dari data itu, hampir 99,62% adalah usaha mikro dan ini yang disasar untuk naik kelas," kata dia.

Di samping kemudahan berusaha, laju ekonomi kreatif juga menjadi program prioritas Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam program ini, akses pasar yang menjadi concern, salah satunya dengan memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.

"Visi-Misi Menuju Indonesia Unggul salah satunya menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah," sebut Ammar.

Janji terkait jaminan pasar juga diungkapkan TKN Prabowo-Gibran. Drajad Wibowo menyebutkan tanpa pasar dan harga yang baik, setiap perusahaan tidak akan mampu bertahan. Dampaknya, kredit menjadi macet, serta semua pelatihan dan fasilitas hanya mejadi sunk costs.

Jaminan pasar dia sebut tertuang dalam program makan siang dan susu gratis. Bukan hanya untuk mencegah stunting, program itu akan memutar dana sekitar Rp400 triliun pada ekonomi kerakyatan, yakni UMKM.

Dengan program makan siang dan susu gratis, Drajad yakin negara yang menjadi pasar bagi UMKM dan secara paralel memberi jaminan harga.

Praktis, hal tersebut menjadi insentif bagi UMKM peternak ayam pedaging, ayam petelur, sapi perah, sapi pedaging, petani palawija, petani sayur dan buah, hingga petani padi.

"Termasuk juga jasa katering yang kebanyakan ibu-ibu, jasa transportasi, dan sebagainya. Jadi, uang itu berputar di rakyat," kata Drajad.

Tak sampai situ, komitmen Prabowo-Gibran untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan Ibu Kota Nusantara juga akan memberi jaminan pasar bagi pelaku UMKM.

Dalam hal ini, Drajad menyebut Prabowo dan Gibran akan mengambil kebijakan afirmatif supaya proyek-proyek IKN menjadi pasar yang seksi bagi pelaku UMKM, utamanya yang bergerak di bidang IT, desain pertamanan, furnitur, hingga kerajinan tangan.

"IKN itu contoh pembangunan yang jadi jaminan pasar untuk berbagia UMKM. Berbagai pembangunan lewat Keynesian Stimulus itu akan jadi sumber jaminan pasar bagi UMKM," tegasnya.

Hilirisasi
Sementara itu, Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar cenderung fokus pada hilirisasi industri kerakyatan untuk meningkatkan resiliensi atau daya tahan UMKM.

Surya menilai pemerintah harusnya bisa mendorong pengembangan industri derivatif atau turunan dari sumber daya ekonomi yang sudah ada di masyarakat.

Sebagai contoh, banyak petani buah dan sayur yang membuang sekitar 70% produksi karena mereka menjual produk mentah yang notabene cepat membusuk. Padahal, presentasi produk terbuang bisa lebih sedikit jika ada industri pengolahan buah dan sayur lebih dikembangkan.

"Atau juga petani kelapa, harus membuang sekam atau sabut kelapanya. Padahal kalau ada industri bata atau plywood bisa memberi nilai tambah bagi petani," jelas Surya Tjandra.

Semestinya, pemerintah bisa mengambil peran dalam menghilirkan produk-produk pertanian yang digarap UMKM. Misalnya, dengan memetakan potensi masing-masing daerah dengan UMKM sebagai subjek pemetaannya.

"Kami sebutnya sebagai hilirisasi industri rakyat, bukan hilirisasi di industri ekstraktif yang saat ini jadi pilihan utama pemerintah," katanya.

Sekadar Janji Politik
Dari sederet program kerja yang ditawarkan ketiga paslon capres-cawapres, Ekonom Agus Trihatmoko menilai janji politik itu secara teoritis relatif baik dan benar, tetapi harus dilihat kondisi nyata di lapangan agar penyusunan kebijakan bisa dilakukan lebih tepat dan realistis.

Misalnya soal program fasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha besar yang diungkapkan oleh Paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu, sejatinya harus dijadikan program utama mereka.

"Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha itu lebih perlu untuk dibangun, itu bagus jika dijadikan program yang utama dari Paslon 01," ucap Agus.

Selain itu program digitalisasi, akses pasar, dan pembiayaan UMKM yang dikemukakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga ia nilai sudah tepat untuk menegaskan komitmen keberlanjutan program Presiden Joko Widodo.

Apalagi, program digitalisasi agaknya menghadapi hambatan dengan kasus korupsi yang menggerogoti tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Alhasil, ekonomi digital belum maksimal terakses oleh masyarakat di pelosok.

"Sedangkan Capres 03 tentang kemudahan berusaha, masih terlalu teoritis dan abstrak. Artinya, belum spesifik praktik apa yang ingin dijadikan fokus utama," tutur dia.

Janji-janji kampanye, sambung Agus, terkadang memang disuarakan hanya untuk menarik simpati konstituen. Janji itu kerap bersifat normatif yang implementasinya kerap meleset dari apa yang diungkapkan.

"Untuk menilai mana yang realistis, maka dapat dicermati pada konsep operasionalisasi programnya," pungkas Agus.

Sementara itu, Yusuf menilai masing-masing paslon sudah mencoba menyasar salah satu isu fundamental UMKM, yaitu permodalan dan akses pasar. Namun, berbagai program tersebut perlu dielaborasi. Misalnya, bagaimana mengakses lembaga teknologi finansial untuk menyediakan permodalan bagi UMKM. 

Lebih lanjut, dia menilai terdapat tantangan untuk menjalankan janji masing-masing paslon. Program bunga 0% yang diusung pasangan AMIN, sebutnya, sebenarnya bisa dijalankan dengan skema pemerintah sebagai penanggung beban bunga yang umumnya diberikan oleh pihak atau lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Nantinya bank bisa menyalurkan kredit dengan bunga 0% bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dari program tersebut.

“Namun, demikian di masing-masing visi misi tersebut juga terdapat tantangan tersendiri, misalnya kalau kita bicara bunga yang ditanggung oleh pemerintah titik tentu hal tersebut akan masuk ke komponen dari belanja APBN sehingga ini akan menambah komposisi belanja APBN,” katanya.

Lantas, berbicara dengan penguatan kredit sebagai visi dan misi paslon nomor 2, ia menilai upaya penguatan untuk kredit produktif di sektor-sektor yang disebutkan juga telah dilakukan terutama di 10 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi. Salah satu bentuknya misalnya penyaluran dari kredit usaha rakyat untuk sektor-sektor tersebut.

Serupa, visi misi paslon nomor urut 3 meningkatkan proporsi untuk kredit UMKM sebenarnya juga tengah dilakukan. Dengan demikian, janji tersebut masih bisa dilakukan.

Hanya saja, terdapat tantangan dalam pelaksanaan, berupa bentuk usaha sektor pertanian dan perikanan yang umumnya bersifat informal dan susah untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal.

“Tantangan penyaluran kredit terutama dari lembaga formal seperti perbankan itu akan cukup besar karena sekali lagi bank tentu punya profil risiko yang harus mereka jalankan ketika menyalurkan kredit,” lanjutnya.

Dia juga mendorong paslon untuk menjabarkan program naik kelas secara detail untuk masing-masing skala usaha, baik mikro, kecil dan menengah. Pasalnya, masing-masing skala usaha tersebut memiliki tantangan yang berbeda. 

Pasalnya, selain dua tantangan utama yakni permodalan dan akses pasar, UMKM masih menghadapi beragam masalah lain mulai dari peningkatan SDM hingga manajemen. 

”Jadi berbicara UMKM itu luas dan tidak hanya terpaku pada satu program tertentu saja,” sebutnya.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan tuntutan akan keberlanjutan, UMKM pun masih tertinggal. Tingginya permodalan yang diperlukan dinilai Yusuf menjadi tantangan UMKM dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan. 

”Ini merupakan salah satu pekerjaan rumah utama, mengingat di satu sisi UMKM itu punya concern untuk mengakses layanan keuangan, di sisi lain mereka dituntut untuk bisa  melakukan ekspansi dan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan,” tutupnya.