Manajemen Bencana Sektor Pertanian Mendesak Diterapkan

JAKARTA – Kebutuhan untuk memulai manajemen bencana dalam sektor pertanian semakin mendesak dilakukan oleh Indonesia. Desakan ini muncul akibat semakin besarnya dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian.

“Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam.  Lanskap geografis berupa kepulauan dan posisi Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik menyebabkan negara tropis kita rentan terhadap perubahan fenomena meteorologis, seperti El Niño dan La Niña,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/2).

Ia mengungkapkan, fenomena El Niño terparah sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1997-1998 yang kala itu menyebabkan kekeringan panjang di Indonesia, hingga gagal panen padi seluas 714.512 hektare. Sementara ancaman La Niña triple dip alias tiga tahun berturut-turut juga tengah mengintai Indonesia sejak 2020.

La Niña triple dip dapat menyebabkan sebagian wilayah mengalami musim hujan lebih awal dan peningkatan curah hujan. Baru-baru ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan ada peningkatan kekeringan tiga kali lipat pada musim kemarau pada 2023.

Peningkatan kekeringan tersebut, apabila terjadi dalam waktu berkepanjangan dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Kekeringan juga dapat menunda panen dan menurunkan produksi.

“Padahal sebelum dampak krisis iklim dirasakan seperti saat ini, petani sudah dihadapkan pada risiko ketidakpastian produksi akibat gagal panen,” ungkapnya.

Untuk meminimalkan risiko bencana, petani perlu memperhatikan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Renas PB menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana, salah satunya berdasarkan lokasi.

Provinsi Rawan Bencana
Terdapat 24 provinsi yang dinilai rawan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Renas PB 2020-2024. Lokasi prioritas ini juga tergantung pada beberapa hal seperti seberapa banyak jumlah jiwa dan infrastruktur yang terpapar, probabilitas kejadian lima tahun ke depan, juga apakah kejadian berdampak pada lebih dari dua provinsi.

Ia mengingatkan, dampak bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi karena menyerang daerah-daerah penggerak ekonomi, seperti sawah dan hutan.

Faisol menambahkan, petani Indonesia yang didominasi oleh petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 0,2 ha umumnya memiliki dua masalah utama. Yakni, petani tidak mempunyai modal untuk memulai proses menanam dan tidak mempunyai perlindungan kalau mengalami kerugian akibat gagal panen.

“Lalu untuk meminimalkan risiko kerugian akibat gagal panen, pemerintah masih mempunya pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) kepada mereka,” sebutnya.

Untuk diketahui, SRG adalah suatu sistem yang memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panennya di gudang penerbit resi. Petani bisa menerima resi sebagai bukti kepemilikan komoditas yang disimpan, dan memungkinkan petani melepaskan hasil panen ke pasar dengan harga yang lebih tinggi di luar musim panen.

Selain itu, sistem SRG juga dimaksudkan sebagai alat untuk membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, kelompok tani, dan koperasi. Tanda terima hasil panen yang disimpan dapat digunakan  sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 187/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, pengguna berhak menerima pinjaman tidak lebih dari 70% dari nilai resi dengan maksimal Rp500 juta/pengguna/tahun.

Sayangnya adopsi SRG masih rendah. Data penelitian CIPS menunjukkan, baru 800 dari 324.558 petani di Cianjur, Jawa Barat yang menggunakan sistem ini. Karenanya, petani perlu diarahkan untuk turut memitigasi bencana dan meminimalkan risiko kerugian akibat bencana yang sangat mungkin terjadi.

“Dengan demikian, mereka akan terbiasa dalam menggunakan cara-cara pertanian yang berkelanjutan dan aman untuk lingkungan,” cetusnya.

Faisol melanjutkan, krisis iklim memunculkan urgensi untuk manajemen bencana dalam sektor pertanian. Selain itu, semakin menunjukkan pentingnya sistem pertanian yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Mekanisasi Pertanian
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) bersiap melakukan intervensi teknologi mekanisasi pertanian dalam menyikapi potensi krisis pangan global di dunia saat ini. Sejumlah program Kementan eksisting akan terus dilaksanakan dalam menyukseskan mekanisasi pertanian Indonesia.

“Intervensi teknologi mekanisasi sangat penting dalam meningkatkan produksi pangan nasional,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada saat menghadiri Raker Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan 2023, Jakarta, Kamis (26/1).

Untuk itu, Syahrul pun mendorong jajaran Ditjen PSP untuk memperluas penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di seluruh Indonesia, salah satunya melalui program Taksi Alsintan. Dia menargetkan, perluasan Taksi alsintan sudah selesai pada Maret 2023.

“Taksi Alsintan harus kita implementasikan untuk membantu petani meningkatkan produksi," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, Syahrul juga menyebutkan pentingnya tata kelola air sekaligus mitigasi iklim dan cuaca di sektor pertanian. Pemantauan cuaca dapat dilakukan dengan mengoptimalkan data dan informasi iklim dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, dia juga menyebut, alih fungsi lahan juga menjadi tantangan yang tengah dihadapi sektor pertanian Indonesia.  Untuk itu, lanjutnya, Kementan telah melakukan upaya pencegahan sebagai tindak lanjut UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dirinya juga meminta pemerintah daerah turut aktif mengurangi laju alih fungsi lahan. Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan demi menjaga produktivitas lahan pertanian nasional.

“Pemerintah daerah harus memiliki ketegasan serta perencanaan yang baik, dalam menjaga lahan pertanian dan alokasi lahan untuk kegiatan pembangunan lainnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Mentan Syahrul juga menyampaikan, pihaknya telah mengupayakan langkah mitigasi terhadap musim kemarau di atas normal (El-Nino) pada 2023.  Beberapa program aksi adaptasi tersebut mencakup penggunaan varietas adaptif kekeringan, bantuan benih bagi yang terkena puso, normalisasi saluran dan pembuatan embung.

“(Kemudian) melakukan budidaya tanaman adaptif iklim, optimalisasi pompa air dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), program Asuransi Pertanian dan penanganan kebakaran lahan,” jabar Mentan, Senin (16/1) lalu.

BMKG memprediksi, pada 2023 peluang terjadinya hujan dengan intensitas di atas normal akan lebih kecil, sehingga berpotensi terjadi kemarau di atas normal alias El-Nino. Sebagai informasi, setiap kejadian El-Nino ekstrem berpotensi menyebabkan kekeringan sekitar 560-870 ribu hektare, sedangkan pada tahun normal hanya berkisar 200 ribu hektare.

El Nino juga berpotensi meningkatkan terjadinya kebakaran lahan pertanian. Pada 2021 dan 2022, fenomena La-Nina sangat dominan terjadi, sehingga musim kemarau 2021-2022 cenderung basah, situasi ini akan berbeda dengan tahun 2023.

La Nina (Basah) masih berpotensi terjadi hingga tahun akhir 2022, dengan intensitas yang terus berangsur melemah selama 2023. Pada 2023, La Nina diprediksikan akan berangsur beralih ke fase Netral.Tak seperti 2021 dan 2022, peluang terjadinya hujan dengan intensitas di atas normal akan lebih kecil terutama di musim kemarau.