Mahfud MD Janjikan Berantas Korupsi, Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7%

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan visi dan misi dirinya bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo adalah membasmi korupsi jika terpilih. 

Korupsi menjadi fokus utama, karena dia menganggap tindakan tersebut adalah poin utama yang menyebabkan Indonesia sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%.

Pada pemaparannya di debat cawapres, Jumat (22/12), Mahfud menyatakan, selama ini banyak pihak yang mempertanyakan visi misi Ganjar dan Mahfud untuk menjadikan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 7% dalam setahun. 

Alasannya, dalam sejarah Indonesia, tidak pernah ada pertumbuhan ekonomi hingga 7% selain pada era Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1989-1991.

“Pertanyaan itu saya sampaikan pada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan, hanya karena kebodohan kita, sehingga kita tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%. Karena, kita ini kaya raya SDA dan SDM,” ujar Mahfud dalam penjelasannya di debat cawapres 2023, Jumat (22/12).

Mahfud pun menilai, korupsi menjadi inti masalah sulitnya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 7%.

“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi,” kata dia.

Korupsi dia sebut telah terjadi di banyak lapisan pemerintahan di Indonesia, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan korupsi juga menurutnya telah terjadi di tiga elemen alam, mulai dari pertambangan di darat, hingga di sektor kelautan dan penerbangan.

Banyaknya tindakan korupsi tersebut, Mahfud menambahkan, menjadi biang kemiskinan di Indonesia. Dia bercerita, berdasarkan hasil kunjungannya di beberapa wilayah di Indonesia, masih ditemui masyarakat yang mengaku tidak pernah memperoleh subsidi BBM. 

Padahal, dia menilai, kelompok tersebut layak mendapatkan subsidi.

“Mereka tidak pernah mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara, karena tidak pernah sampai dan dikorupsi,” ujarnya.

Mahfud juga menuturkan, masih menemukan anak-anak kecil di Indonesia yang tidak bisa meraih cita-citanya. Bahkan cawapres nomor urut tiga ini juga menyebutkan, Madura sebagai kampung halamannya yang kaya akan gas alam, hingga saat ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Maka kuncinya adalah, kita berantas korupsi,” tutur Mahfud.

Indeks Persepsi Korupsi
Mahfud yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) ini juga menyampaikan, ada pihak yang mengaku takut tertangkap saat akan berinvestasi di Indonesia. Ini karena, banyak investor selama ini yang mengaku diperas oleh pejabat pemerintahan di Indonesia, lalu saat melakukan transaksi, mereka tertangkap dan dituduh menyuap.

Pada Februari 2023 lalu, Mahfud juga pernah menyampaikan hampir seluruh negara mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) termasuk Indonesia.

“Sekarang ini hampir semua negara mengalami penurunan Indeks Persepsi Korupsinya. Termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya turun juga,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Trans Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 yang mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dari laporan TII, Indonesia diketahui hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96. Hasilnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia pada 2022 melorot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

Mahfud mengatakan, pemerintah menghormati hasil rilis TII, namun dia menekankan bahwa hasil itu baru merupakan persepsi, belum merupakan fakta.

“Itu bukan fakta, sehingga kami perbaiki juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), laporan profil kemiskinan nasional menunjukkan tren yang naik turun. Pada September 2019 tercatat penduduk miskin sebanyak 9,22% dari total populasi (24,79 juta orang). September 2020 meningkat menjadi 10,19% dari total populasi (27,55 juta orang), lalu September 2021 menurun di 9,71% dari total populasi (26,50 juta orang). 

Kemudian di September 2022 tercatat sebanyak 9,57% dari total populasi (26,36 juta orang), dan Maret 2023 sebanyak 9,36% dari total populasi (25,90 juta orang).