LPS Proyeksi Masih Akan Ada BPR yang Tumbang di Awal Tahun Ini

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi bahwa masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut pada tahun 2024 ini. 

Asal tahu saja, pada awal tahun 2024, sudah ada dua BPR dan BPRS yang bangkrut. Yakni, BPR Wijaya Kusuma pada 4 Januari 2024 dan BPRS Mojo Artho Kota pada 26 Januari 2024. 

Kendati demikian, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tumbangnya beberapa BPR tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional. 

"Akan ada BPR tambahan yang jatuh di tahun 2024 selain dua tadi. Tapi dampaknya akan unsignificant dan gejolak perekonomiannya juga tidak besar karena kita tutup dengan cepat dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Purbaya saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (30/1). 

Baca Juga: LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan 4,25% Sampai Mei 2024

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan, jika berkaca pada tren dalam 18 tahun terakhir, rata-rata ada tujuh hingga delapan BPR yang tumbang per tahun. 

Kendati demikian, pada saat krisis, justru tidak ada BPR yang tumbang karena semua terbilang siap. 

“Pada dasarnya, setiap tahun itu on average selama 18 tahun yang kita lihat itu ada enam sampai tujuh rata-rata BPR jatuh, bukan bank ya, tapi BPR. Di awal tahun, memang ada dua yang diserahkan ke LPS dan kami tangani dengan cepat dan smooth, sehingga tidak ada keresahan di masyarakat," ujar Purbaya. 

Menurutnya, yang terpenting adalah dana masyarakat diganti dengan cepat. Dengan begitu, LPS dapat mengubah citranya. 

"Sekarang kalau LPS datang nasabah senang, jadi LPS adalah sahabat nasabah,” imbuhnya. 

Ia menjelaskan, sampai saat ini tidak ada gejolak yang berlebihan dari BPR-BPR yang LPS tangani. Hal itu bisa dilihat dari sistemnya yang semua stabil. 

Di sisi lain, dia menyebut tren kebangkrutan beberapa BPR setiap tahun itu bukan dikarenakan memburuknya kondisi ekonomi, tapi utamanya karena maraknya praktik fraud di BPR tersebut. Sedangkan kondisi bank umum hingga saat ini masih tercatat solid. 

"Kalau BPR-nya sakit seperti itu terus kita lihat tidak bisa diperbaiki lagi, ya ditutup dengan cepat. Tapi tentunya itu adalah tergantung kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," terangnya. 

Baca Juga: "Gercep", LPS Kucurkan Rp280 M Kepada Nasabah BPR KRI

Antisipasi 

Masih pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan LPS untuk mengantisipasi lebih banyak lagi BPR yang bangkrut. 

Adapun, salah satu upaya yang dilakukan OJK dalam pengawasan operasional BPR, yaitu melalui Single Presence Policy (SPP). Kebijakan diarahkan untuk menggabungkan beberapa BPR yang dimiliki oleh pemilik yang sama untuk memperkuat kondisi BPR. 

“Terkait dengan BPR yang diserahkan ke LPS untuk penyelesaian, apa yang ingin dilakukan OJK sesuai dengan pengembangan sektor keuangan (UUP2SK), melakukan konsolidasi untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dari BPR di seluruh Indonesia,” pungkas Mahendra.