LPDB-KUMKM Telah Salurkan Pembiayaan Rp1,29 Triliun Ke 163 Mitra

JAKARTA – Sampai 18 November 2021, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM)  telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,29 triliun kepada 163 mitra koperasi. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam konferensi pers yang digelar secara daring menjelaskan bahwa penyaluran itu terbagi menjadi pembiayaan konvensional Rp669 miliar serta pembiayaan syariah di kisaran Rp624 miliar.

"Untuk konvensional, kita salurkan kepada 104 mitra, sedangkan yang syariah sebanyak 59 mitra," ungkapnya di Jakarta, Jumat (19/11).

Ia berharap hingga akhir tahun ini, LPDB-KUMKM dapat memenuhi target pembiayaan yang ditetapkan, yakni Rp1,6 triliun atau tersisa lebih kurang Rp300 miliar lagi yang mayoritas tinggal dilakukan akad dan pencairan.

"Untuk komite sudah kita lakukan, akan kita proses sekitar Rp30 miliar untuk yang konvensional maupun yang syariah. Mudah-mudahan, pertengahan Desember 2021 sudah tercapai semua Rp1,6 triliun," harapnya.

Selain menyalurkan pembiayaan dana bergulir, Supomo menyebutkan sepanjang 2020 pihaknya juga telah menyalurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,29 triliun, terbagi atas penyaluran konvensional Rp724,2 miliar serta pembiayaan syariah Rp567,75 miliar.

Supomo mengatakan, Penyaluran PEN tahun lalu itu dilakukan kepada sekitar 58 ribu pelaku usaha untuk penyaluran konvensional melalui 41 mitra koperasi dan sekitar 60 ribu pelaku usaha dengan sistem syariah lewat 43 mitra koperasi LPDB-KUMKM.

"Jadi total penerima manfaat PEN tahun 2020 ialah sebanyak 118.783 pelaku UKM," kata Supomo.

Secara akumulatif, ia menegaskan LPDB-KUMKM sejak 2008 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp13,26 triliun kepada 3.126 mitra yang jika dirinci terbagi atas Rp10,6 triliun pembiayaan konvensional serta Rp3,2 triliun untuk pembiayaan syariah.

"Kenapa untuk yang syariah jomplang banget untuk akumulasi itu? Karena memang baru dua tahun ini kita konsentrasi untuk pembiayaan syariah," tegas dia.

Supomo menegaskan pihaknya tak hanya sebatas menyalurkan dana bergulir bagi KUMKM. Tahun ini, LPDB-KUMKM mulai mengembangkan inkubator wirausaha dengan menggandeng sejumlah lembaga inkubator yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan untuk Provinsi Jawa Barat, LPDB-KUMKM telah menggandeng Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjajaran, Provinsi Lampung dengan Siger Innovation Hub, serta di Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya dan Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubator Universitas Airlangga.

Berikutnya, LPDB-KUMKM juga turut menggandeng Inkubator Bisnis LPPM Universitas Udayana di Bali, serta di Provinsi Kalimantan Barat menggandeng Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjung Pura.

"Di Papua kita adakan inkubator bisnis juga bersama Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua," paparnya.

Digitalisasi
Lebih lanjut, Supomo menyebutkan LPDB-KUMKM terus berbenah untuk menghadapi perkembangan teknologi pada era saat ini. Ia menjelaskan bahwa hal itu diimplementasikan dengan memodernisasikan sistem, seperti meluncurkan kebijakan e-proposal yang diterbitkan dalam rangka mendukung green business process.

"Jadi, proposal yang disampaikan sudah bisa dalam bentuk e-proposal, tidak perlu lagi kirim hard copy ke Jakarta. Ini dalam rangka mendukung green business process, jadi mulai proses proposal online," jelas Supomo.

LPDB-KUMKM juga menerapkan konsep Online Disbursement System (ODS) dalam penyaluran pembiayaan dana bergulir kepada koperasi dan UMKM. Melalui konsep itu, pembiayaan akan dilakukan secara online melalui transaksi perbankan.

Penerapan teknologi digital juga diimplementasikan lewat Cash Management System. Supomo mengatakan itu merupakan istilah yang menggambarkan seluruh operasional di LPDB-KUMKM saat ini sudah menggunakan cashless.

Kemudian, ada juga aplikasi perjalanan dinas bertajuk GeoDinas. Selain terkait efektivitas, aplikasi itu juga mendukung seluruh berkas perjalanan dinas yang paperless. Aplikasi tersebut dapat menggantikan fungsi dari Surat Perjalanan Dinas yang berlembar-lembar.

Melalui GeoDinas, Supomo mengatakan pihaknya juga dapat memantau para pegawai lewat fitur GeoTagging sehingga seluruh pekerjaan, termasuk kunjungan dinas dapat terpantau oleh LPDB-KUMKM.

"Jadi ini efektif dan optimal dalam segi waktu, tenaga, dan pikiran. Teman-teman semua udah kelacak keberadaannya dimana," tandasnya.