Legislator Minta BPDLH Rancang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH) membuat grand design untuk pengelolaan dana lingkungan hidup.

Hal itu perlu dilakukan karena kewenangan BPDLH sangat besar untuk mengelola dana terkait lingkungan hidup. Pada saat yang sama, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sangat banyak. 

"Diperlukan grand design secara makro dengan dana yang ada untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia" ujar Anis dalam keterangan resmi, Kamis (24/6).

Berikutnya, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini meminta penjelasan tentang proyeksi dan skema BPDLH atas potensi dana kelola. 

Sebelumnya, BPDLH menyebut potensi dana lingkungan yang bisa dikelola mencapai US$836 juta. Nantinya, dana itu diperuntukkan untuk enam program di sektor kehutanan.

Anis juga menyoroti data pemerintah yang telah menyalurkan dana kepada masyarakat sekitar hutan sebesar Rp1,43 triliun untuk 27.509 debitur. Di mana layanan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) tersebut telah menjangkau sebanyak 27 Provinsi dan 195 Kabupaten di Indonesia.

Anis yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan mempertanyakan proses monitoring serta kondisi para penerimanya sekarang.

"Mengingat bahwa sumber pendanaan BPDLH dari APBN yang terbatas, apa lagi di tengah pandemi covid-19 yang tentu menjadi ujian berat bagi BPDLH yang baru beroperasi. Terlebih BPDLH harus berupaya menjaga kepercayaan terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana," kata Anis.

Lebih lanjut, terkait beberapa pos penting yang dapat menjadi sasaran utama BPDLH terkait dengan dampak pandemi covid-19, Anis meminta untuk tidak lupa memperhatikan perihal UMKM berbasis lingkungan. 

Ia berharap agar ada target khusus untuk UMKM yang berbasis lingkungan.

"Karena pastinya di masa ini di masa pandemi ini, UMKM adalah salah satu pihak yang terdampak," ujar Anis.

Berikutnya, ia juga meminta kejelasan tentang skema yang diberikan BPDLH dalam menyalurkan pendanaan pada kelompok masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan. 

Serta upaya BPDLH untuk memberikan penghargaan bagi daerah yang tetap menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan, terutama untuk daerah yang kreatif memanfaatkan keberadaan hutan dengan baik.

Terakhir, Anis ingin tahu tentang mitigasi risiko yang dilakukan BPDLH menghadapi ancaman krisis iklim yang saat ini sedang melanda dunia. 

"Mengingat salah satu fungsi adanya BPDLH adalah sebagai bentuk kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim," kata Anis.