Selamat

Kamis, 20 Januari 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

26 November 2021

11:46 WIB

Legislator Anggap Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Rugikan UMKM

Kebijakan dianggap bakal menyuburkan praktik oligopoli pasar minyak goreng nasional

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

Legislator Anggap Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Rugikan UMKM
Pekerja mendorong berisi minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021). ANTARAFOTO/Adeng Bustomi

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022 bakal merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kebijakan tersebut akan membuat UMKM kian terjepit karena berbagai hal.

Umumnya, lanjut Amin, pelaku usaha minyak goreng curah berskala industri rumah tangga dan tidak memiliki persediaan bahan baku. Jadi, harga minyak goreng curah sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO).

Amin juga menyebut, pengusaha minyak goreng UMKM juga tidak memiliki MoU atau kesepakatan jangka panjang seperti pengusaha minyak goreng kemasan yang kebanyakan pengusaha besar. 

"Sehingga ketika harga sawit naik, harga minyak goreng curah langsung melejit, sedangkan harga minyak goreng kemasan relatif stabil. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, larangan minyak goreng curah mematikan UMKM, sedangkan pelaku usaha besar semakin memperluas pasar, bahkan membentuk pasar oligopoli," kata Amin dalam pernyataan resmi, Jakarta, Jumat (26/11).

Sementara itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya bukan mengeluarkan kebijakan berbentuk pelarangan, terkait isu kurang higienis dan kemungkinan terkontaminasinya minyak goreng curah. 

Ia merekomendasikan, agar pemerintah membuat regulasi untuk bisa mengontrol perdagangan minyak goreng curah. Antara lain, mengatur agar distribusi terhindar dari kontaminasi, sanksi tegas bagi pelaku oplosan minyak jelantah, dan kemasan sesuai standar.

Legislator F-PKS ini mengingatkan, pemerintah berkewajiban memberi pembinaan kepada UMKM dan melindungi usaha rakyat dari ancaman usaha besar dengan praktik monopoli atau oligopoli.

"Dalam situasi ekonomi yang masih terdampak pandemi covid-19, kalangan masyarakat bawah membutuhkan produk minyak goreng murah. Mengingat minyak merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” sebutnya. 

Pelarangan tersebut, imbuh Amin, disinyalir akan memiliki dampak sosial sangat besar. Begitu juga para pelaku UKM tersebut kehilangan sumber penghasilan untuk kehidupan mereka.

“Pemerintah juga harus memperhatikan regulasi di sektor hulu minyak sawit (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Kemendag, harga minyak goreng curah nasional selama 1–25 November 2021 mengalami kenaikan hingga 8,23%, dari sekitar Rp15.800 menjadi Rp17.100 per liter. Sementara waktu bersamaan, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 8,7%, dari sekitar Rp16.100 menjadi Rp17.500 per liter.

Buletin Konsumsi Pangan 2021 yang diterbitkan Kementerian Pertanian menyebutkan pada 2020, pengeluaran untuk minyak dan kelapa masyarakat Indonesia mencapai 2,35% dari total pengeluaran untuk bahan makanan. Porsi ini naik dari 2,31% pada 2019.

Pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi yang mencapai 34,27%, disusul rokok sebesar 12,17%, padi-padian 11,07%, ikan 7,72%, sayur-sayuran sebesar 7,52%, telur dan susu sebesar 5,78%, sementara kelompok makanan lainnya kurang dari 5%.

Kebijakan Tengah Disiapkan 
Sebelumnya (15/11), Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan dalam Rakornas Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Nataru 2021-2022 mengatakan, Kemendag akan terus meningkatkan informasi kepada masyarakat pentingnya pengemasan dan pelabelan pada komoditas minyak goreng. 

Hal itu, tekannya, merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat lewat info lengkap pada kemasan minyak goreng. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh minyak goreng curah. 

"Sehingga itu bisa berpotensi pada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Mohon maaf, indikasi minyak jelantah dibersihin lalu dijual lagi sebagai minyak curah kan enggak bagus," sebut Oke.

Untuk itu, pemerintah juga akan terus melakukan berbagai treatment khusus terhadap komoditas minyak goreng. Apalagi, di 2022, ada potensi harga yang terus meningkat. 

Kemendag sendiri akan menggodok langkah lanjutan berupa kebijakan, di samping meminta pelaku usaha untuk menyukseskan mandatori kemasan minyak goreng per 1 Januari 2022. 

"Saat ini, himbauannya disiapkan dulu dan mereka (pengusaha) menyiapkan tahap sekarang dengan 11 juta liter minyak goreng seharga Rp14.000/liter. Tapi, kan kita harus mengedukasi publik juga bahwa ada perubahan supercycle," terangnya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER