Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

16 Juni 2021|18:52 WIB

Lagi, Indonesia Tarik Utang US$800 Juta Dari Bank Dunia

Pinjaman digunakan untuk reformasi investasi dan perdagangan. Pengamat menilai output dari pinjaman harus jelas.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi hutang luar negeri. Shutterstock/dok

WASHINGTON – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui pinjaman sebesar US$800 juta untuk mendukung reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia, serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi.

Padahal, belum lama pemerintah juga menarik pinjaman US$400 juta dari Bank Dunia untuk keperluan ketahanan sektor keuangan.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, pemerintah Indonesia sedang menjalankan program reformasi besar untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

“Reformasi ini memiliki potensi mendukung transformasi ekonomi untuk beralih dari sektor komoditas kepada sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (16/4).

Bank Dunia menyatakan, hambatan besar bagi investasi dan perdagangan telah membatasi kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung yang berorientasi ekspor. Juga, mengurangi integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global, dan meningkatkan harga pangan di dalam negeri.

Tantangan-tantangan tersebut juga dinilai telah memperlambat pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas.

Akibatnya, sebagian besar lapangan kerja dalam beberapa dekade terakhir diciptakan di sektor komoditas dan layanan berproduktivitas rendah, yang umumnya memberi penghasilan di bawah upah kelas menengah.

Dampak pandemi, Indonesia mengalami resesi pertamanya dalam dua dekade. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi perekonomian untuk melakukan perluasan ke sektor-sektor yang lebih canggih agar dapat menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik dan produktivitas lebih tinggi.

Lebih lanjut, pembiayaan untuk dukungan kebijakan pembangunan (Development Policy Operation/ DPO) ini pun disusun berdasarkan dua pilar.

Pilar yang pertama bertujuan untuk meningkatkan investasi dengan membuka lebih banyak sektor bagi investasi swasta, khususnya investasi asing langsung, menambah tenaga profesional berketerampilan tinggi di pasar tenaga kerja, serta mendorong investasi swasta pada energi terbarukan.

Pilar yang kedua mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk mendorong daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan keterjangkauan harga komoditas pangan pokok maupun bahan baku serta memfasilitasi akses kepada input manufaktur.

Peningkatan investasi yang diharapkan akan dipicu oleh reformasi ini juga akan membutuhkan pengelolaan lingkungan secara saksama. Bank Dunia akan bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pemerintah memperkuat upaya pengelolaan lingkungan hidup pada semua sektor.

Adapun DPO ini bertujuan untuk mendukung reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi Indonesia, sejalan dengan hubungan kerja sama yang sudah berjalan lama antara Grup Bank Dunia (WBG) dengan Pemerintah Indonesia.

Kegiatan ini diselaraskan secara penuh dengan Kerangka Kerja Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) yang belum lama ini diadopsi oleh WBG, di mana penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi diidentifikasi sebagai cara penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Output Harus Jelas
 Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia menilai, pinjaman yang dilakukan pemerintah linear dengan usaha pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk perbaikan sistem investasi.

Meski demikian, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, perlu perhatian terkait bagaimana detail dari pinjaman ini dilakukan.

“Misalnya disebutkan bahwa pinjaman ini ditunjukkan untuk investasi, namun investasi di bidang apakah?” katanya kepada Validnews di Jakarta, Rabu (16/4).

Ia mengatakan, jika harapannya untuk proses pemulihan ekonomi, maka investasi di sektor industri manufaktur menjadi penting dimasukkan ke dalam agenda realisasi pinjaman tersebut. “Maka output dan outcome dalam merealisasikan pinjaman ini haruslah jelas,” sambungnya.

Ia memberikan contoh, misalnya output berupa pertumbuhan industri manufaktur di atas 5% dalam periode tertentu. Kemudian, aturan kebijakan turunan apa saja yang akan dibuat untuk mencapai target tersebut.

Yusuf mengatakan, target dari investasi pun juga harus jelas. Misalnya dengan meningkatnya rantai pasok produk manufaktur Indonesia secara global.

Kemudian, juga seperti target dalam jangka panjang yang ingin disasar. Misalnya saja yaitu meningkatkan rasio industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sektor industri pengolahan non-migas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional pada kuartal I/2021. Terlihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 17,91%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar 17,86%.

Selain itu, tercatat nilai ekspor sektor industri pada Januari-Maret 2021 sebesar US$38,95 miliar dan menghasilkan neraca surplus sebesar US$3,69 miliar.

Berikutnya, nilai investasi sektor industri pada periode Januari-Maret 2021 sebesar Rp88,3 triliun, naik 37,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, di sisi lain, Yusuf mengatakan dengan kembali bertambahnya utang pemerintah perlu menyusun rencana atau kebijakan jangka panjang untuk menurunkan rasio utang,

“Hal ini bisa dilakukan dengan misalnya mendorong efisiensi belanja dan tentu yang tidak kalah melanjutkan reformasi perpajakan yang berkeadilan,” ujarnya.

Adapun Kementerian Keuangan mencatat sepanjang kuartal I 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,64%. Angka tersebut semakin dekat dengan outlook otoritas yang menargetkan rasio utang hingga 43% terhadap PDB.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA