Kurang Keberpihakan, Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Menyehatkan Pasar Modal RI

JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, saat ini pemerintah masih kurang memberikan keberpihakan terhadap sektor pasar modal khususnya saham di tanah air. Pasar Modal RI masih tertinggal dari pasar modal di dunia lantaran kondisi pasar yang belum terlalu dalam, terutama dari segi buyer dan seller yang terbatas.

Dia mengingat, pasar modal Indonesia sempat mengecap periode puncak kejayaan, kemakmuran, atau aktivitas tertinggi dalam sejarah pasar modal (heyday) pada tahun 1995 hingga 2005.

"(Saat itu) pasar modal mendapatkan perhatian penuh dan berfungsi secara komplit sebagai modal pertumbuhan. Tapi rasanya saat ini situasinya agak berbeda," ujar Samirin dalam 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jakarta, Jumat, (11/4).

Baca Juga: BEI: Investor Ritel Domestik Berhasil Tambal IHSG Yang Dilepas Asing Pasca Tarif AS

Karena itu, Samirin menyayangkan kondisi sektor pasar modal saat ini yang oleh sebagian besar masyarakat masih dipandang sebagai 'mainan' kaum elite.

"Padahal di negara maju, ini justru menjadi mekanisme yang tepercaya, yang teruji untuk memeratakan kesejahteraan (ekonomi)," imbuhnya.

Lebih jauh, kondisi pasar modal saat ini juga dinilai masih terbatas dan kurang perhatian, dibandingkan keberpihakan pemerintah kepada sektor perbankan. Samirin menyorot bagaimana sektor keuangan perbankan relatif solid karena sudah berkali-kali dilakukan restrukturisasi, sehingga cukup meyakinkan.

"Setiap saat ada masalah, perbankan direstrukturisasi, ditransformasi. Tapi pasar modal tidak pernah sekalipun, dibiarkan. Ini yang harus kita tuntut kepada pemerintah agar pasar modal juga perlu ditransformasi untuk memperbaiki, mengejar ketertinggalan dari dunia," tegasnya.

Menyehatkan Pasar Modal RI
Selain kondisi pasar yang belum dalam, Samirin menyorot beberapa kondisi terkait pasar modal tanah air yang butuh pembenahan. Di antaranya tingkat floating rate rendah minimal 7,5%, yang mana standar ini jauh di bawah bursa lain di dunia yang minimal 10-25%.

Masih dibandingkan dengan bursa lain, turn-over saham di pasar modal RI juga dinilai masih rendah. 

Terkait kurangnya keberpihakan, pemerintah termasuk BI perlu mengakhiri kecanduan terhadap SBN dan SRBI, dengan mengandalkan sumber pendanaan yang lebih sustainable.

Selain itu, penerbitan SBN berbunga tinggi juga kerap kali menyedot modal keluar dari pasar modal. Hal ini, menurut Samirin didasari oleh kapasitas berutang RI yang sudah mentok, sehingga kebiasaan menerbitkan SBN dilakukan secara masif persis yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.

"Bayangkan sekarang SBN, zero risk, bunganya 7,2%, otomatis investor meninggalkan pasar modal, investor meninggalkan bank, meninggalkan kredit kepada real sector," ungkit Samirin.

Baca Juga: BEI Beberkan 'Amunisi' Hadapi Dampak Perang Dagang Pendek-Panjang

Dia menegaskan, pasar modal berperan penting bagi perekonomian nasional. Samirin menganalogikan pasar modal yang berfungsi sebagai etalase, dalam menarik minat pembeli saat hendak masuk ke sebuah toko.

"Kalau produknya menarik, ya mereka akan masuk ke dalam dan berbelanja. Ekonomi Indonesia kurang lebih juga seperti itu, ketika pasar modalnya menarik, maka ekonomi kita akan dipersepsikan sebagai ekonomi yang berdaya saing dan menarik," imbuhnya.

Samirin juga menyapaikan, saat ini di setiap harinya terdapat puluhan juta masyarakat global yang memantau pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"(Jika) persepsi tentang pasar modal Indonesia positif, persepsi tentang ekonomi pun akan kemudian positif. Jadi ini teramat penting untuk dilakukan karena pasar modal adalah etalase bagi ekonomi Indonesia," pungkasnya.