Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

03 Mei 2021|19:10 WIB

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Berlanjut

Penguatan kinerja perekonomian juga berlanjut. Tecermin dari berbagai indikator

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Nadya Kurnia Kartika Sari

ImageFoto ATM/Mandiri/Uang Tunai/Perbankan/Antarafoto

JAKARTA - Stabilitas sistem keuangan atau SSK kuartal I/2021 disebut berada dalam kondisi normal di tengah pandemi covid-19 yang masih berlanjut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan membaiknya prospek pemulihan ekonomi global masih dibayangi oleh meningkatnya kembali kasus covid-19.

Tren penguatan kinerja perekonomian global berlanjut di awal 2021, tercermin dengan menguatnya Purchasing Managers’ Index alias PMI serta meningkatnya pertumbuhan volume perdagangan global dan harga komoditas.

Ditambah lagi, progres pelaksanaan vaksinasi global, khususnya di sejumlah negara maju juga mendorong optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

World Economic Outlook atay WEO IMF April 2021 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan global 2021 dari 5,5% menjadi 6,0%. Namun demikian, optimisme tersebut juga dibayangi dengan melonjaknya kembali kasus covid-19 global.

"Arah pemulihan ekonomi domestik terlihat sejalan dengan menurunnya kasus covid-19 yang didukung oleh perkembangan program vaksinasi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Jakarta, Senin (3/5).

Hingga Maret 2021, sejumlah indikator dini ekonomi disebut menunjukkan arah perbaikan.

Data PMI yang telah berada pada zona ekspansi terus melanjutkan tren penguatan, sementara kinerja ekspor terus membaik, inflasi terkendali pada level yang relatif rendah, sedangkan cadangan devisa mencapai US$137,1 miliar atau setara dengan 10,1 bulan impor.

Progres vaksinasi juga dinilai berjalan cukup baik, dengan jumlah dosis vaksin yang diberikan mencapai 20 juta per 30 April 2021.

Momentum penguatan kinerja ekonomi domestik terutama ditopang oleh berlanjutnya kebijakan fiskal countercyclical dalam APBN 2021. Defisit APBN 2021 direncanakan pada level 5,70% PDB.

Peran sentral APBN dalam mendorong pemulihan ekonomi tercermin dari kinerja APBN 2021. Realisasi belanja negara pada kuartal I/2021 tercatat tumbuh 15,61% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan belanja barang untuk pelaksanaan vaksinasi dan bantuan pelaku usaha, belanja modal untuk infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, serta bantuan sosial dalam rangka program PEN.

Kinerja pendapatan negara tetap terjaga, tumbuh positif 0,64% (yoy). Defisit APBN tercatat sebesar Rp144,2 triliun atau 0,82% terhadap PDB.

Didukung Otoritas Lain

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan, pihaknya melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) di level 3,50%. BI juga terus melakukan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas-Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. 

"Disamping itu, untuk mendorong intermediasi perbankan, BI memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), melonggarkan ketentuan LTV untuk KPR  menjadi 100% dan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor  menjadi 0%;  serta mendorong penurunan suku bunga kredit melalui transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)," jelas Perry.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan alias OJK Wimboh Santoso menambahkan, di tengah pandemi yang masih berlanjut, rasio prudensial sektor keuangan yang berperan penting terhadap stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dengan baik.

Hingga Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 24,18%, gearing ratio industri pembiayaan di level 2,03 kali, serta Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing jauh di atas threshold. 

"Kecukupan likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari AL/NCD dan AL/DPK per 21 April 2021 sebesar masing-masing 162,69% dan 35,17% yang berada di atas threshold," ujar Wimboh.

Ia menambahkan, dana pihak ketiga atau DPK masih menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,50% (yoy). Kredit perbankan masih dalam zona kontraksi sebesar 3,77% (yoy) karena base effect yang tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya, namun mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara mtm sebesar 1,43% atau tumbuh sebesar 0,27% (ytd).

Risiko kredit Non-performing Loan (NPL) gross membaik menjadi 3,17% dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, Non-perfoming Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga membaik ke level 3,74%.

Sedangkan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, LPS menurunkan tingkat bunga penjaminan atau TBP.

Per Maret 2021, penjaminan LPS mencakup 99,92% dari total rekening atau 50,15% dari total nominal simpanan. Pada tanggal 22 Februari 2021, LPS telah menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,25% dan 6,75%.

TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,75%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) perbankan agar suku bunga kredit menjadi turun untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Melanjutkan kebijakan relaksasi sebelumnya, seperti relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi oleh bank peserta penjaminan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas bagi bank serta relaksasi penyampaian laporan berkala bank untuk mengurangi beban pelaporan bank, LPS juga menerbitkan kebijakan relaksasi penyampaian laporan data Single Customer View.

"Sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, LPS akan terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional," kata Purbaya.
 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA