KPPU: Harga Minyak Goreng Curah Lampaui HET

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET). Temuan ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

“Dalam survei yang dilakukan KPPU, ditemukan bahwa harga minyak goreng curah dan Minyakita di hampir seluruh wilayah Indonesia berada di atas HET dan sulit didapatkan,” sebut Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (30/1).

Bahkan, lanjutnya, di berbagai wilayah seperti Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta, ditemukan adanya berbagai dugaan perilaku penjualan bersyarat atau tying-in dalam penjualan Minyakita.

Secara umum, temuan fenomena ini juga disampaikan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU di berbagai provinsi. Untuk itu, KPPU berinisiatif melakukan penelitian atau survei terhadap penjualan dan distribusi minyak goreng curah dan Minyakita.

Mulyawan menjelaskan, survei ini juga untuk menyikapi berbagai informasi yang beredar di publik tentang kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga: Persiapan Puasa, Produsen Siap Pasok Minyak Goreng 1,35 Juta Ton

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah melalui Peraturan Menteri Perdagangan 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Beleid menetapkan, bahwa HET minyak goreng curah adalah Rp14.000/liter atau Rp15.500/kg. 

Peraturan yang dikeluarkan ini juga bertujuan menjaga stabilitas dan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen. 

Namun pada beberapa pekan ini, diketahui terjadi kelangkaan minyak goreng jenis tersebut, sehingga KPPU segera mendalaminya. 

Berdasarkan pantauan KPPU, tak jarang harga minyak goreng yang terjadi di pasaran dapat berkisar 5-14% di atas HET. Mulyawan melanjutkan, KPPU menduga, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh penjual atau distributor di berbagai wilayah.

Pelaku melakukan penjualan bersyarat atau tying-in antara Minyakita dengan produk lain yang dipasarkan penjual atau distributor. Dugaan tying-in tersebut ditemukan KPPU di wilayah kerja Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta. 

“Untuk itu, KPPU akan segera menyampaikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan maupun pemerintah provinsi terkait (atas) temuan tersebut,” tegasnya.

KPPU berharap, pemerintah dapat mengambil tindakan segera untuk memenuhi pasokan minyak goreng curah dan Minyakita di masyarakat. 

Tujuannya, agar kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam melakukan pelanggaran persaingan usaha dalam penjualan atau distribusi minyak goreng tersebut.

Baca Juga: IKAPPI: Minyak Goreng Subsidi Minyakita Mulai Langka

Terpisah, Mendag Zulkifli Hasan telah menegaskan, pemerintah dan produsen siap meningkatkan tambahan suplai minyak goreng (migor) kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton/bulan. Pelaksanaan tambahan suplai ini akan dilakukan selama tiga bulan, yaitu selama Februari-April 2023. 

Dengan begitu, hitungan Validnews, Kemendag bersama produsen migor berjanji mampu memenuhi total kebutuhan migor sebanyak 1,35 juta ton selama Februari-April 2023. 

Mendag mengungkapkan, hal tersebut merupakan upaya agar kebutuhan masyarakat terhadap produk terkait dapat tercukupi selama memasuki momen puasa hingga Lebaran 2023. 

“Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, pemerintah dan produsen migor akan meningkatkan pasokan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) sebanyak 450 ribu ton/bulan selama tiga bulan yaitu pada Februari-April 2023,” terang Zulhas, Senin (30/1).

Mendag menerangkan, pemenuhan pasokan migor pada Februari-April ini pun terjadi peningkatan sebesar 50% dari ketentuan DMO minyak goreng bulanan saat ini. Adapun alokasi DMO tersebut sebesar 300 ribu ton/bulan. 

Antisipasi Penuh
Mengutip Antara, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah mendorong langkah penguatan stok minyak goreng dalam rangka antisipasi lonjakan permintaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Puasa dan Lebaran.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan kolaborasi antara pemerintah dan produsen melalui komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng dapat menjaga agar kondisi kelangkaan yang terjadi di awal 2021 tidak terulang kembali.

"Hari ini di Kementerian Perdagangan, saya bersama pak Mendag (Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan) membahas langkah-langkah untuk menjaga stabilisasi stok dan harga minyak goreng menjelang HBKN Puasa dan Lebaran," ujar Arief, Senin (30/1).

Dia melanjutkan, pemerintah bersama para produsen minyak goreng duduk bersama menyepakati komitmen penambahan pendistribusian minyak goreng untuk tiga bulan ke depan. Hal ini akan ditinjau serta evaluasi secara berkala.

Selama periode Februari-April 2023, para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450 ribu ton/bulan. Atau meningkat 50% dari jumlah sebelumnya, di kisaran 300 ribu ton/bulan.

Selain itu, pelaku usaha juga diminta melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi yang dimiliki agar menjual minyak goreng sesuai dengan HET di tingkat konsumen. Yaitu, sebesar Rp14.000/liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) dan Rp15.500/kg untuk minyak goreng curah.

"Penambahan jumlah pendistribusian dari 300 ribu ke 450 ribu saya rasa cukup. Respon para produsen terhadap komitmen bersama ini juga baik dan positif, ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh seluruh produsen yang hadir," kata Arief.

Baca Juga: Gapki Tak Khawatir Soal Larangan CPO Hasil Deforestasi Eropa

Arief meyakini komitmen ini merupakan langkah yang baik untuk mengamankan suplai minyak goreng jelang HBKN, yang dipastikan akan mengalami lonjakan permintaan.

Berdasarkan data Prognosa Neraca Pangan periode Januari-Maret 2023, akhir Maret nanti stok minyak goreng nasional diperkirakan sekitar 808 ribu ton. Sementara itu, kebutuhan minyak goreng nasional rata-rata sebanyak 401 ribu ton/bulan.

"Pendistribusiannya di lapangan harus kita kawal bersama-sama oleh NFA, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan. Untuk memastikan pelaksanaannya, para produsen diminta melaporkan realisasi pendistribusiannya setiap minggu," kata Arief.

NFA optimistis, komoditas minyak goreng jelang HBKN Puasa dan Lebaran 2023 tidak mengalami gejolak seperti tahun lalu. Lewat kerja sama yang baik, antara pemerintah dan pelaku usaha.

Arief menekankan pentingnya kontribusi para produsen minyak goreng dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Minyak Goreng. Mengingat, ketersediaan CPP merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga agar pasokan dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.

Dia menggarisbawahi, sesuai amanat Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan CPP, minyak goreng menjadi salah satu komoditas strategis yang harus ada dan dialokasikan sebagai CPP. 

“Jadi kita minta kepada para produsen agar minyak goreng rakyat (Minyakita) itu bisa dialokasikan ke Bulog dan ID Food untuk kita kawal harga dan pendistribusiannya," ujarnya.

Arief pun menilai, saat ini keberadaan Minyakita masih terbilang efektif dalam menjaga stok dan harga minyak goreng di tingkat konsumen. 

Dalam kunjungannya bersama Kemendag ke pasar tradisional dan modern market minyak tersebut ada dan tersedia, dengan harga yang tak jauh berbeda sekitar Rp14.500/kg. 

“Maka kita dukung supaya para produsen mempercepat dan meningkatkan distribusi dan ada cadangan pemerintah yang bisa kita alokasikan bersama-sama," ujar Arief.