KKP Usulkan Pemberian Ikan Kaleng Dalam Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku, untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Asupan ini, menurutnya, diperlukan untuk meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan, pihaknya sedang mendata pelaku usaha ikan kaleng yang kemudian untuk diusulkan ke Badan Gizi Nasional.

"Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami akan ada rapat koordinasi, kami sampaikan, semua sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami akan usulkan ke Badan Gizi," kata Budi di Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut Budi, data ikan kaleng yang didapatkan KKP nantinya akan diserahkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional, sebagai bagian dari upaya mendukung program gizi nasional.

Penggunaan ikan kaleng diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di wilayah daratan, di mana akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin. 

Menurutnya, hal itu untuk menyediakan sumber protein dan gizi dari ikan kaleng bagi masyarakat yang sulit mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan yang jauh dari pesisir.

"Ini menjadi solusi bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah. Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi," jelas Budi.

Budi juga menyampaikan, KKP berkomitmen untuk meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng. Termasuk menjelaskan, produk olahan ikan kaleng yang memenuhi standar SNI aman dikonsumsi.

Pihaknya juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma ikan kaleng tidak sebaik ikan segar. Terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

"Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat)," ucapnya.

Partisipasi UMKM
Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30% bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat. KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering, sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini.

KKP sendiri mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan para pelaku usaha ikan kaleng dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Termasuk menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional, ikan kaleng layak untuk mendukung program MBG.

"Kami selalu komunikasikan dengan mereka (Badan Gizi Nasional), produk olahan ini (ikan kaleng) sudah memenuhi syarat. Nanti mereka (Badan Gizi Nasional) akan memilih kira-kira yang akan dibeli yang mana," tutur Budi.

Sejauh ini, KKP sudah menyiapkan 2.884 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Budi mengatakan, data UMKM tersebut disiapkan, lalu disampaikan kepada Badan Gizi Nasional, untuk membantu menyukseskan program MBG.

"Kami juga sudah mendata terkait dengan koperasi perikanan yang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Jadi, kami mendapatkan 2.802 unit skala mikro, 69 unit skala kecil, dan 13 unit skala menengah," imbuhnya.

Jaga Mutu
Sebelumnya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sudah menyatakan, siap menjaga mutu ikan untuk program MBG.

 "Tentu dari sisi kami harus bisa jaga mutunya, sehingga saya sampaikan, kami menjaga mutu ini dari hulu, sehingga dari mulai penangkapannya nanti akan kita bereskan, sertifikasi untuk kapal-kapalnya, termasuk di budi daya," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini beberapa waktu lalu.

Dia juga menambahkan, nantinya produk ikan dari hasil budi daya perikanan akan menyokong lebih besar untuk ikan-ikan bagi program Makan Bergizi Gratis. "Karena nanti budi daya ini, produk budi daya ini akan menyokong lebih besar untuk program (MBG) ini, karena produksinya akan lebih besar di budi daya," katanya.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pun akan membuka kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk bersama-sama menjaga mutu di tingkat domestik bagi program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, banyak sekali wilayah di Indonesia yang memiliki produksi perikanan yang siap memasok ikan-ikan seperti tuna, cakalang, ikan kembung, kerapu untuk program Makan Bergizi Gratis.

 "Mengenai jenis ikannya tentu, produksi perikanan di nasional ini kan banyak seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan kembung, kerapu, banyak sekali jenis ikan di kita dan itu semua bisa untuk memasok program makanan yang bergizi," kata Ishartini.

Libatkan Produsen
Sementara itu, Pengamat Kesehatan Dicky Budiman meminta pemerintah melibatkan produsen untuk program makan sehat gratis agar terjamin dari segi gizi, higienis, dan penyaluran.

"Sistem distribusi yang efektif perlu direncanakan, termasuk kerja sama dengan produsen makanan lokal dan penggunaan fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai untuk menjaga kualitas makanan," kata Dicky.

Dicky mengatakan, solusi itu untuk mengatasi hambatan saat pemerintah menjangkau daerah terpencil atau wilayah yang infrastrukturnya minim. Dikhawatirkan hambatan akses itu bisa menyebabkan penurunan kualitas makanan seperti menjadi basi atau rusak.

Terlebih, ketidakteraturan dalam menjaga standar kebersihan bisa menyebabkan risiko kontaminasi dan wabah penyakit. Maka dari itu, pemerintah perlu menggandeng sejumlah produsen makanan yang paham terkait distribusi, standar kesehatan, kebersihan, hingga kualitas dan variasi makanan.

"Penting juga memastikan adanya porsi dan variasi menu yang kaya akan sumber protein, serat, vitamin, dan mineral yang disusun oleh ahli gizi," jelasnya.