KKP Dukung Blue Economy Di Surga Bawah Laut Indonesia

JAKARTA – Aneka warna dan bentuk terumbu karang, berpadu dengan ikan yang berenang di antaranya membuat Wakatobi dijuluki sebagai surga bawah laut. Tak hanya memiliki pemandangan bawah laut yang elok, Kabupaten seluas 473,6 km² di Timur Indonesia ini juga punya wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan wisata bahari berbasis lingkungan di Wakatobi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy. Yakni, sebuah konsep memetik manfaat dari laut sembari menjaga agar tetap lestari dan bisa dimanfaatkan generasi berikutnya.

Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro menuturkan, sinergi tersebut melalui skema investasi bersama dan pengembangan SDM. Sebagai pilot project adalah pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.

"Sebagaimana diketahui Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep Blue Bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Program yang dikembangkan adalah Blue Bond Sovereign sebagai produk investasi berbasis Blue Economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional," ujar Kusdiantoro, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/2). 

Karena itu Kusdiantoro menjelaskan, keberhasilan Seychelles dalam menerapkan wisata bahari berbasis blue economy dirasa perlu menjadi best pratices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia. 

Menurutnya, kebijakan blue economy yang ditetapkan KKP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya. 

“Hal ini tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terampil, memiliki pemahaman filosofis pengelolaan laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi bagian penting dari sinergi bersama Seychelles," paparnya.

Penerapan Blue Economy di Seychelles
Dalam Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru oleh Nico Barito, Utusan Khusus Republik Seychelles untuk ASEAN, di AKKP Wakatobi, menyampaikan kunci keberhasilan Seychelles dalam menghargai laut yakni dengan melindungi laut melalui blue economy.

"Pengelolaan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan lingkungan penting untuk dilaksanakan. Dalam menggerakkan blue economy atau manajemen kelautan, kami melihat lebih jauh ke depan, baik dalam konsep perikanan, perdagangan, dan eksploitasi mineral dalam laut," terang Nico.

Terdapat empat indikator pelaksanaan blue economy di Seychelles. Pertama, industri perikanan tuna Seychelles telah berkembang pesat. Seychelles menjadi pusat regional dan tuan rumah bagi lndian Ocean Tuna Commission (IOTC). 

Kedua, terdapat obligasi biru berdaulat di dunia (sovereign blue bond) yang merupakan instrumen keuangan perintis yang dirancang untuk mendukung proyek kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Ketiga, memperluas dukungan finansial dan kelembagaan untuk perluasan kawasan perlindungan laut, peningkatan tata kelola perikanan prioritas, dan pengembangan ekonomi biru Seychelles. 

Keempat, pengelolaan perikanan merupakan fokus langsung dari obligasi biru dan inisiatif ini mengumpulkan investasi dalam pengelolaan perikanan, kawasan lindung laut, dan perluasan nilai makanan laut, sambil mempromosikan ketahanan laut untuk membangun kembali stok ikan.

Melalui paparan yang disampaikan Nico Barito pada kuliah umum tersebut, Kusdiantoro pun berharap dapat meningkatkan potensi lulusan satuan pendidikan KP. 

Selain itu, dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan untuk terserap di bidang wisata bahari kelautan dan perikanan, baik di sektor industri maupun usaha di dalam maupun luar negeri. 

Hal ini tentunya sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam menciptakan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi nan Sentausa.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa blue economy yang dikembangkan oleh KKP diimplementasikan dengan prinsip keseimbangan ekologi. 

Prinsip tersebut yakni bagaimana upaya menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan jangka panjang, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta perekonomian nasional. 

Untuk itu, Trenggono menilai pentingnya membangun jaringan kerja sama investasi blue economy dengan berbagai pihak meliputi unsur pemerintah, swasta, kedutaan besar, praktisi atau profesional, perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Terdapat tiga program terobosan yang digaungkan Trenggono, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi, pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. 

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan ketiganya, komitmen KKP adalah menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di dalamnya.