Kesulitan Bahan Baku dan Kebijakan Masih Jadi Hambatan Bagi Industri

JAKARTA - Untuk mendongkrak pertumbuhan industri pengolahan, pemerintah sedikitnya harus menjamin 2 aspek ini, ketersediaan bahan baku untuk proses produksi dan sinergitas kebijakan.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal. Ia menilai, dua hal tersebut kerap menjadi kendala yang dihadapi dunia industri. Perbaikan di kedua aspek dapat mendorong industri pengolahan tumbuh lebih tinggi tahun ini maupun ke depannya.

Faisal menerangkan, kebijakan lintas kementerian/lembaga yang berlaku sekarang kurang mendukung pengembangan industri manufaktur RI. Menurutnya, sinergitas antar para pemangku kebijakan kurang memadai.

"Jadi sampai sekarang banyak kebijakan yang masih belum mendukung pengembangan industri manufaktur. Kebijakannya justru banyak sifatnya lintas sektoral dan lintas kementerian," ujarnya kepada Validnews, Jumat (7/2).

Ia menjelaskan, kinerja industri manufaktur dalam negeri bergantung pada kebijakan yang ditetapkan masing-masing K/L. Contohnya, kebijakan perdagangan, termasuk ekspor dan impor akan memengaruhi kinerja industri.

Baca Juga: S&P Global: PMI Manufaktur RI Ekspansi di Level 51,9 pada Januari 2025

Kemudian, kebijakan di sektor energi seperti harga gas akan berdampak ke kinerja industri manufaktur. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan dan insentif fiskal juga turut berpengaruh.

Bukannya mendongkrak pengembangan industri manufaktur, Faisal menilai, beberapa kebijakan yang kurang sinergitas justru menghambat kinerja industri.

"Jadi sering kali sinergis yang dibutuhkan supaya industri tumbuh lebih tinggi ini tidak terjadi. Nah ini banyak menghambat beberapa industri vital seperti makanan dan minuman, industri TPT," ucap Faisal.

Faisal memaparkan, industri pengolahan dalam negeri saat ini menghadapi banyak kendala. Di antaranya, PHK, banjir impor barang jadi, masuknya barang ilegal ke pasar domestik.

Menurutnya, pemerintah seharusnya sigap menakar sekaligus menerapkan kebijakan yang sesuai guna mengatasi masalah tersebut. Nyatanya, ia melihat, sekarang ini kurang memadai bagi industri.

Perkuat Pasokan Bahan Baku Dalam Negeri
Di sisi lain, Faisal menyampaikan, pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan baku. Itu fundamental bagi operasional industri. Jangan sampai, industri bergantung pada bahan baku impor.

"Suplai bahan baku harus jadi bagian penting dalam industrialisasi, karena industri yang kuat butuh suplai bahan baku yang kuat. Kita tidak ingin ada ketergantungan impor yang besar," tegasnya.

Baca Juga: Menperin: Iklim Usaha Kondusif, Investor Giat Tanam Modal Di Industri Manufaktur

Faisal menekankan, itu dibutuhkan untuk memastikan industri mampu tumbuh. Misalnya, memastikan pasokan bahan baku dari sektor primer, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan.

Ia membeberkan, beberapa industri pengolahan masih kesulitan mendapatkan bahan baku. Contohnya, bahan baku kertas daur ulang untuk industri kertas.

Kemudian, bahan baku biji kakao untuk industri pengolahan cokelat, termasuk berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin).

"Jadi hal-hal seperti ini banyak menjadi PR (pekerjaan rumah), walaupun kita sering bicara industrialisasi ini kita langsung ke hilirisasi, apalagi hilirisasinya di tambang saja," tutup Faisal.

Sebagai tambahan informasi, pertumbuhan industri pengolahan pada 2024 sedikit melambat. Pada 2023, pertumbuhannya di angka 4,64%, sedangkan pada 2024 turun ke level 4,43%.