Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|20:46 WIB

Kerugian Pusat Belanja Akibat PPKM Darurat Capai Rp5 Triliun Perbulan

Kerugian penutupan operasional pusat belanja Jawa-Bali mendominasi sampai Rp3,5 triliun. Sisanya di luar wilayah Jawa-Bali sebesar Rp1,5 triliun

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Faisal Rachman

ImageSuasana salah satu pusat perbelanjaan yang sepi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021). Antara Foto/Raisan Al Farisi

JAKARTA – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memproyeksi, penerapan PPKM Darurat berpotensi menggerus pendapatan mal sebanyak Rp5 triliun/bulan. Kerugian berasal dari kehilangan sewa dan service charge para penyewa pusat belanja yang terpaksa menutup kegiatan usahanya.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menjelaskan, saat ini APPBI memiliki sekitar 350 anggota di seluruh Indonesia. Adapun sebanyak 250 anggota terdampak paling berat akibat penerapan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali.

"Jadi kalau para peritel ini meminta kebijakan ataupun tidak membayar sama kali, kita kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp5 triliun," terangnya dalam 'Update Ritel Modern dan Pusat Perbelanjaan Terkini', Jakarta, Kamis (21/7).

Dirinya merinci, kerugian penutupan operasional pusat belanja Jawa-Bali mendominasi sampai Rp3,5 triliun. Sementara, di luar wilayah ini kerugian pembatasan operasional menyentuh Rp1,5 triliun.

Karena itu, dirinya beranggapan kerugian bakal membesar, menyesuaikan pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah ke depan.

"Kalau PPKM-nya dua bulan ya dikalikan dua saja, jadi (kerugian) Jawa-Bali menjadi Rp7 triliun. Sementara untuk seluruh Indonesia ada potensi kehilangan kurang lebih Rp10 triliun,” tuturnya.

Senada, Ketua Aprindo Roy Mandey mengatakan, penutupan pasar swalayan seperti mal, supermarket dan hypermarket akan menimbulkan multiplier effect yang sangat besar. 

Paling kentara akan membuat sektor UMKM yang menyuplai ritel pasti mati. Belum lagi pekerja di sektor informal yang dekat dengan kegiatan ritel yang bakal terganggu ekonominya.  

Bahkan, dirinya tidak ragu menyebut sektor industri makanan-minuman yang akan kebingungan menjual produknya.

"Kalau ritel mati apakah bisa hidup? Mau jual ke mana (produknya)? Kemudian ada outsourcing cleaning service, maintenance dan lainnya itu orang-orang yang harian gajinya itu akan bermasalah daya beli,” tutur Roy.


Sejumlah pengunjung berjalan di salah satu Mal di Jakarta, Senin (5/7/2021). Selama penerapan Pember lakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli, pemerintah mengijinkan beberapa gerai untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan pembatasan kategori seperti supermarket, swalayan, gerai makanan dan minuman, hingga restoran namun hanya melayani pesan antar dan dibungkus. ANTARAFOTO/M Risyal Hidayat
 

 

Insentif Telat
Alphonzus pun mengeluhkan, keadaan kehilangan pendapatan itu tidak direspons dengan pengeluaran yang harusnya ditunda. Memang, diakuinya insentif beberapa kali sudah bergulir, namun pelaksanaannya selalu terlambat sehingga tak efektif.

Ia mencontohkan, perihal penghapusan sementara ketentuan pemakaian minimum listrik oleh PLN. Insentif itu sangat dibutuhkan manakala terjadi penutupan pusat belanja April–Juni 2020. Sayangnya, hal tersebut tidak dikabulkan pemerintah.

"Seingat saya baru dikabulkan oleh PLN itu sekitar Oktober atau November. Tetapi sudah tidak bermanfaat karena itu diperlukan oleh pusat perbelanjaan hanya pada saat malnya tutup," tegas Alphonzus.

Ia lanjutkan, pada akhirnya kebijakan itu tidak berguna lagi karena saat bersamaan operasional mal dibuka dan pemakaian listriknya sudah berada di atas minimum. Begitu pun soal kebijakan pengurangan tarif listrik yang hanya diberikan sampai dengan tarif B2, padahal mayoritas pusat belanja menggunakan tarif B3.

"Itulah contoh di mana pemerintah merespons permintaan begitu lama. Padahal situasi pandemi luar biasa. Harusnya meresposnnya pun dengan luar biasa. Tapi ini meresponsnya dengan biasa-biasa saja," katanya.

Sementara itu, Roy menegaskan, secara umum bantuan pemerintah untuk peritel juga masih belum ada dan minimal. Sejauh ini, baru ada pembebasan PPN Sewa yang sudah dijanjikan sejak Maret-April 2021.

"Namun, kondisi sekarang yang dipertanyakan, bagimana yang di luar pusat belanja atau mal, yang (ritel) stand alone, kita tahu begitu mendominasi," jelas Roy.

Begitu pun soal subsidi listrik yang masih belum dirasakan peritel. Saat ini, pengusaha mesti terus bayar dengan tarif komersial Rp1.400 per kw/h. Padahal penggunaan listrik di sektor ritel bisa mencapai 10–15 kVA, dengan kondisi tidak produktif.

"Kemudian, biaya tenaga kerja yang mendominasi, kalau dibayar full mendominasi sekitar 30-35%-nya. Nah itu bagaimana pada saat tidak produktif?" tandasnya.

Sejauh ini, dirinya menilai, upaya kementerian untuk mengakomodasi kebutuhan peritel masih biasa-biasa saja. Bahkan kerap kali terlihat ragu, antara mengajak dan tidak mengajak berkomunikasi serta berkoordinasi.

Insentif Konkret
Alphonzus pun menjelaskan, konsekuensi perpanjangan PPKM Darurat maka tentunya akan semakin menyulitkan kondisi usaha pusat perbelanjaan, sebagaimana juga telah diakui oleh pemerintah. Oleh karenanya, relaksasi dan subsidi yang selama ini telah diminta oleh pusat perbelanjaan semakin mendesak direalisasikan.

"Pusat belanja meminta pemerintah agar dapat segera membebaskan atas biaya-biaya yang masih dibebankan pemerintah, meskipun pemerintah meminta pusat belanja tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas," jelas Alphonzus

Adapun relaksasi dan subsidi yang diminta kepada pemerintah berupa, peniadaan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Penghapusan sementara beban Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap. Serta memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50%.

Sementara itu, APPBI juga berharap, selama pemberlakuan perpanjangan PPKM Darurat, pemerintah dapat memastikan penegakan atas pemberlakuan pembatasan dengan tegas. Sembari memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin serta konsisten.

"Karena sangat dikhawatirkan PPKM Darurat dapat berlangsung berkepanjangan akibat penyebaran wabah covid-19 saat ini. Yang sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat," pungkasnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA