Kerjasama Antar Daerah Jadi Kunci Atasi Inflasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan setiap daerah bekerja sama untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, dia juga mau daerah-daerah bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur, betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan tim pengganti inflasi di pusat,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Jakarta, Kamis (18/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,64% secara bulanan (month to month/mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 4,94% (year on year/yoy). Ini merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 lalu yang berada di angka 6,25% yoy.

Inflasi pangan Juli 2022 tercatat sebesar 11,47% yoy dan memberikan andil inflasi 0,25%. Inflasi pangan tertinggi terakhir tercatat pada Januari 2014 sebesar 11,91% yoy. Bank Indonesia (BI) menyatakan inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5-6%.

Jokowi melanjutkan, pemerintah daerah mestinya aktif untuk melihat komoditas apa yang harganya naik sehingga menyebabkan inflasi. Kemudian, TPID maupun TPIP bisa mengecek dan mencari daerah mana yang mengalami kelebihan pasokan komoditas tersebut.

Dia bilang, kerja sama antardaerah harus dilakukan karena Indonesia negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi. 

“Tanyakan di daerah kita apa yang naik, yang menyebabkan inflasi bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek tim pengendali inflasi pusat, cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan, ini harus disambungkan. Karena negara ini besar sekali 514 kabupaten kota 37 provinsi,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, dirinya pernah ke Merauke yang memiliki pasokan beras melimpah yang harganya hanya Rp6.000. Untuk itu, dia menyayangkan daerah lain tidak mengambil beras di Merauke.

Jika masalahnya transportasi, kata Jokowi, dia sudah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi logistik.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan untuk menutup biaya transport, biaya distribusi. Ini kerja lapangan, harus TPIP, TPID semuanya mengerti barang mana yang menjadi masalah,” ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan, ada lima provinsi dengan provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia dan berada di atas inflasi nasional. Pertama, Jambi dengan inflasi sudah 8,55%. Kedua, Sumatera Barat 8,01%. Ketiga, Bangka Belitung 7,77%. Keempat, Riau 7,04%. Kelima, Aceh 6,97%. “Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini (inflasi .red) apa,” imbuhnya.

Penting Kerja sama
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, apa yang dikatakan Presiden mengenai kerja sama antardaerah sangat penting untuk mengatasi inflasi.

“Kerja sama antardaerah ini penting karena sentra produksi dan distribusi yang berbeda dan tentunya juga Bapak Presiden menugaskan kepada pemerintah daerah agar KAD (kerja sama antardaerah .red),” ucapnya.

Airlangga yang juga sebagai Ketua TPIP itu mengungkapkan, pada 2022 ada 111 yang bekerja sama. Capaian ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 93 kerja sama antardaerah.

Dia menambahkan, daerah-daerah yang mengalami inflasi tinggi harus segera ditangani. Selain itu, TPID di daerah yang sudah mengalami inflasi tinggi mesti membuat program pengenalan inflasi yang adaptif dan inovatif.

“Dan tentunya salah satu yang terkait dengan logistik, Presiden juga meminta Menteri Perhubungan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan agar rate logistik dan penumpang bisa turun,” imbuhnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, sinergi pusat dan daerah untuk menurunkan inflasi baik secara makro maupun mikro. Hal ini dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terjaga.

“Kita perkuat sinergi dan koordinasi baik pusat maupun daerah mengatasi masalah inflasi dampak global ini sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat terjaga, pemulihan ekonomi lanjut, dan tentu saja kita bisa meningkatkan memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Dia melanjutkan, terdapat tiga sinergi yang mesti dilakukan. Pertama, mengatasi inflasi pangan. Kedua, sinergi kebijakan fiskal berbentuk subsidi. Ketiga, sinergi BI untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita bersinergi bersama mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi. Untuk pemulihan ekonomi agar ekonomi pulih lebih cepat, tumbuh lebih kuat,” ujarnya.