21 Agustus 2024
20:45 WIB
Kementerian PUPR: Anggaran Program Padat Karya Tunai Naik Rp1,1 Triliun
Kementerian PUPR merencanakan alokasi Rp8,22 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024. Rencana ini naik Rp1,1 triliun dibanding status 31 Mei 2024 yang sebelumnya Rp7,11 triliun.
Penulis: Nuzulia Nur Rahma
Peserta program padat karya menyelesaikan pekerjaan normalisasi saluran drainase di Warunggunung, Lebak, Banten, Jumat (19/3/2021). Antara Foto/Muhammad Bagus Khoirunas
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan alokasi Rp8,22 triliun untuk program Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024. Rencana ini naik Rp1,1 triliun dibanding status 31 Mei 2024 yang sebelumnya Rp7,11 triliun.
“Yang sebelumnya dalam rapat kerja lalu Rp7,1 triliun pada saat ini baru kita dapatkan Rp8,22 triliun jadi ada tambahan Rp1,1 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan DPR Komisi V, Rabu (21/8).
Dia menjelaskan, rencana anggaran PKT bisa naik lantaran pihaknya melihat adanya potensi dari anggaran sisa lelang dan anggaran yang mungkin tidak terserap sebanyak Rp3 triliun.
“Jadi kita nanti akan tambahkan ke padat karya ini yang pada hasil rapat kerja Senin kemarin. Sehingga insya Allah akan menjadi sekitar Rp10 triliun untuk padat karyanya,” ucap Basuki.
Sedangkan untuk progres penyerapan anggaran PKT per 20 Agustus pihaknya melaporkan telah terealisasi sebesar 36,39% atau Rp2,99 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 153.052 orang atau sebesar 42,05%.
Sebagai rincian, sumber daya air menjadi sektor dengan realisasi terbesar yakni Rp0,95 triliun atau 47,91% dengan tenaga kerja sebanyak 52,621 orang.
Lalu jalan dan jembatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,99 triliun atau 47,02% dengan tenaga kerja sebanyak 54,206 orang.
Selanjutnya sektor permukiman dengan realisasi Rp0,36 triliun atau 16,22% dengan tenaga kerja sebanyak 7,327 orang dan terakhir sektor perumahan dengan realisasi Rp0,69 triliun dengan tenaga kerja sebanyak 38,898 orang.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar bisa menyamai jumlah minimal kesepakatan pada tahun 2023. Ini, katanya, karena Kementerian PUPR belum mencapai baik dari total anggaran ataupun jumlah total kegiatan.
“Teman teman Komisi V berharap bahwa target ini dapat betul-betul kita penuhi dengan harapan bahwa revisi anggaran yang kemarin kita lakukan sebesar Rp1,1 T itu sudah bisa mengakomodir,” pintanya.
Meskipun begitu Andi mengatakan pihaknya berterima kasih karena Kementerian PUPR telah menyampaikan adanya potensi tambahan anggaran agar bisa dialokasikan pada tahun ini.
“Alhamdulillah kami mendengar dari bapak bahwa memberikan potensi tambahan anggaran lagi, sehingga mudah-mudahan jumlah yang kemarin dialokasikan di tahun 2023 dapat dipenuhi di 2024 ini,” tandasnya.