Kementerian PU Siapkan Pembangunan Tanggul Pesisir Teluk Jakarta Tahap 7

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan kembali melakukan pembangunan tanggul pantai Jakarta. Pembangunan ini bertujuan mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (9/6).

Baca Juga: Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Tanggul Pantai Pesisir Jakarta

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7, dengan rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7 paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap.

Detailnya, pembangunan tanggul Kali Ancol Paket 1 direncanakan terbangun sepanjang 100 meter dengan dana yang bersumber dari APBN, dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025. Adapun saat ini, progres pembangunan masih berstatus dalam persiapan lelang.

"Pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing. Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027," tambah Menteri Dody.

Pada tahap 7 itu juga, akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), yang bersumber dari SBSN dan dilakukan secara MYC di 2026-2027.

Upaya Pengendalian Banjir
Sebagai catatan, hingga 2024, Kementerian PU telah melakukan pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta mencapai total panjang 14,75 km. Pembangunan ini yang terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.

Baca Juga: PUPR: Proyek Tanggul Pantai Jakarta Ditarget Selesai 2025

Menteri Dody menekankan, pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.

Upaya tersebut, terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

"Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence (penurunan tanah) akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan," jelas Dody.

Secara keseluruhan, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.