Kementerian PU Pastikan Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Karena Efisiensi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Beda, lah, beda," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. "Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu," serunya.

Meski demikian, ia mengakui, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara tersebut, karena adanya perubahan alokasi dana. "Apapun, bukan cuma IKN, jadi misalkan contohnya beli ATK (alat tulis kantor), dulu ada Rp100 misalkan, eh dengan pendekatan baru, jangan Rp100, cukup Rp10 aja," kata dia.

Lebih lanjut, disampaikan dia, pihaknya saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). "Sebenarnya membangun yang baru bukan di kita, di OIKN, kita hanya melanjutkan," ujarnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut, anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sejumlah dana itu kata Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

"Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta," kata Hasan.

Sebelumnya, pada Kamis (6/2), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Keputusan Bijaksana
Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat menilai, pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur oleh Kementerian Keuangan, merupakan keputusan bijaksana.

"Untuk sehat fiskal, maka harus ada penghematan. IKN stop dulu karena tidak produktif dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak," kata pengamat ekonomi Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat Ihsan Ro'is Ihsan di Mataram, Jumat.

Ihsan yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai, keputusan Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.

"IKN hanya simbol saja, itu tidak mengena kepada keadaan ekonomi kita dan masyarakat kita," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan IKN yang menyita banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang perlu dievaluasi karena proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat. Lebih lanjut dia menyarankan, pemerintah agar serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yakni jumlahnya kini mencapai 24 juta orang atau sekitar 8,5% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Apalagi Indonesia juga baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 juta orang. Oleh karena itu, katanya kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.

"Apa kita mau ekonomi jadi carut marut? Itu berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya masalah simbol, itu terlalu kecil untuk kita korbankan," tegas Ihsan.