Kementerian PU - BGN Berkongsi Bangun Dapur MBG

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan, dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN), tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG. Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Wins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3).

Ia menyadari, dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG. Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG, beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

Dody berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan begitu, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis.

Tidak hanya anak-anak, lanjutnya, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat, seiring dengan arahan Presiden yang menyebut kemajuan ekonomi nasional kita harus didukung oleh perkembangan dari desa.

“Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

1.542 SPPG
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. "Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter persegi yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter persegi dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.