Kementerian Baru Janjikan Kemudahan Perizinan

JAKARTA – Pasca pembentukan Kementerian Investasi, pemerintah menjanjikan kegiatan investasi di dalam negeri akan semakin fokus dan kolaboratif. Kemudahan perizinan akan ditingkatkan, untuk memacu investasi riil di Tanah Air demi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

"Mengurus investasi tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemda. Tidak hanya urus investasi besar, tapi juga investasi kecil. (Intinya), bagaimana kemudian kita menggandeng dan kolaborasi supaya betul-betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik," jelas Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam konpers daring, Jakarta, Rabu (28/4).

Secara teknis, perubahan menjadi Kementerian Investasi akan semakin memantapkan langkah-langkah realisasi investasi antar kementerian teknis di dalam negeri.

Bahlil menyebutkan, terdapat perbedaan cukup kontras dari sebelumnya, saat BKPM hanya sekadar mengeksekusi semua regulasi yang berlaku, dan tidak bisa membuat regulasi teknis yang berkaitan investasi. Begitupun jika ditilik secara institusi kendati memiliki status kepemerintahan yang sama, namun memiliki kewenangan yang berbeda.

Kementerian Investasi juga mengklaim pelayanan antar K/L semakin mudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi PP 5/2021 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) membuat seluruh perizinan investasi sudah berada di dalam BKPM yang berbasis OSS, sementara teknisnya berada di kementerian teknis.

"Jadi investor tinggal datang bawa teknologi dan modal, biar izin negara yang bantu. Posisi negara berada di tengah, jika ada pengusaha yang serius dalam realisasi kita akan dorong, namun kalau pengusahanya enggak jelas kita akan pikir-pikir (beri kemudahan izin.red)," katanya.

Menyoal target realisasi investasi, lanjut Bahlil, dirinya akan mencoba memenuhi angka yang khusus diberikan Presiden di kisaran Rp900 triliun pada tahun ini. Kendati pada tahun-tahun mendatang, target investasi akan disesuaikan dengan dinamika yang sedang berlangsung di seluruh sektor.

 "Nanti untuk 2022, kita akan evaluasi (target investasi) melihat perkembangan covid-19 dan implementasi regulasi yang ada," ujarnya.

Karenanya, Menteri Investasi bersama tim optimistis realisasi investasi akan jauh dan terus membaik berdasarkan pengalamannya memegang kemudi di BKPM 1,5 tahun terakhir.

Selain itu, target hilirisasi lewat keberadaan aliran modal di sektor manufaktur juga akan terus dikebut kementerian terkait. BKPM merinci, dari nilai investasi kuartal I/2021, investasi di sektor primer hanya sebesar Rp26,6 triliun.

Jumlah ini terbilang masih lebih kecil dibanding investasi di sektor sekunder dan tersier yang masing-masing mencapai Rp88,3 triliun dan Rp104,8 triliun. Ini berarti, kontribusi total investasi di sektor sekunder dan tersier mencapai 87,9% pada waktu bersamaan. 

Sementara itu, realisasi investasi di sektor manufaktur juga akan tetap diseimbangkan, antara yang basis teknologi dengan penciptaan lapangan kerja. Bahlil terang-terangan menyebut dominasi teknologi dalam menopang proses manufaktur, tidak akan menciptakan lapangan kerja yang baik.

"Ke depan, saya akui pengembangan (investasi) di sektor manufaktur akan ditujukan dalam rangka untuk nilai tambah," ucapnya.

Baca Juga:

• Pengusaha Harap Kementerian Baru Jadi Pemecah Kebuntuan Investasi
• Basa-Basi Kementerian Investasi
• Presiden Jokowi Lantik 2 Menteri

Target Jangka Pendek

Dalam kesempatan itu, Bahlil mengaku bersama jajarannya akan berupaya mengonsolidasi internal organisasi secara sistem dan SDM mengacu dengan perubahan status yang ada. Konsolidasi ini diharapkan rampung dalam waktu 100 hari masa kerja. Penyelesaian sistem OSS yang lebih mumpuni juga diupayakan rampung dalam waktu bersamaan.

"Karena Juni-Juli 2021, OSS sudah harus on going," katanya.

Di sisi eksternal, pihaknya akan membanun strategi untuk terus mendaratkan aliran investasi ke Nusantara. Fokus pendekatan investasi kepada perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla yang akan tetap menjadi target pemerintah.

Begitupun dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum bisa dipublikasi kepada khalayak menyangkut etik penjajakan investasi. Karena itu, Bahlil meminta sesuai pihak untuk tetap sabar menunggu informasi tersebut.

"Beberapa perusahan lain yang enggak bisa disebut sekarang karena BKPM baru menindak masih 30–40%, mohon maaf ini etika. Tapi yakin tahun-tahun ini ada 2–3 barang baru (investasi.red) yang akan saya sampaikan pada waktunya," papar Bahlil.