Kementerian ATR/BPN-Kemenhan Berkongsi Amankan Aset Negara

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan akan menjalin kerja sama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengamankan aset-aset negara yang dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Kami akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal,” kata Nusron, Senin (11/1).

Pertama, jelasnya, mengamankan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. 

“Kenapa? Karena banyak aset-aset TNI diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mal, berubah menjadi hotel. Itu kita kerja sama penataan ulang, sertifikasinya bagus dan diamankan supaya aset-aset negara tidak hilang," ujarnya.

Di samping itu, Nusron menambahkan, dalam pertemuan tersebut Menhan juga mengecek, sejauh mana proses pelepasan lahan untuk cetak sawah di Papua dan daerah-daerah lainnya.

"Kedua, karena tugasnya Kementerian Pertahanan termasuk adalah ketahanan pangan dan energi, beliau concern untuk mengecek sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah lain sudah sampai mana," serunya.

Nusron juga meminta kerja sama dengan Menhan terkait penanganan konflik pertanahan yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional.

"Ketiga, termasuk kita minta kerja sama dengan beliau penanganan konflik pertanahan yang itu dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional, terutama yang menyangkut antara konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini kadang-kadang sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik," ucap Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, melakukan Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (11/11).

"Intinya karena masalah lahan ini masalah penting, terutama banyak lahan-lahan TNI yang diambil alih pihak lain. Beliau (Menhan) datang ke sini menjadi prioritas utama diselamatkan," kata Nusron.

Dukungan Polri
Tak hanya Kemenhan, sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, lembaga yang dipimpinnya siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN terkait permasalahan pertanahan. Hal itu disampaikan Kapolri setelah menerima audiensi dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11).

“Kepolisian mendukung apa yang menjadi program-program, apa yang menjadi kebijakan. Tentunya, beliau (Menteri ATR) mendapatkan KPI (Indikator Kinerja Utama) khusus dari Bapak Presiden dan tentunya kami akan mendukung,” kata Sigit.

Dengan dukungan yang diberikan pihaknya, ia berharap akan ada kepastian hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sengketa tanah. Selain itu, lanjutnya, Polri juga akan ikut bersinergi, dalam upaya memberantas orang-orang yang melanggar undang-undang pertanahan atau yang biasa disebut sebagai mafia tanah.

“Kami akan dukung penuh. Dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR/BPN,” ucapnya.

Nusron sendiri menuturkan, tujuan kedatangannya ke Mabes Polri adalah berkoordinasi dalam menangani permasalahan pertanahan dari sisi keamanan. 

“Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya,” serunya.

Dengan adanya bantuan keamanan dari Polri, Nusron berharap masyarakat bisa mendapatkan kepastian tentang hak-hak perdata pertanahan. Selain itu, lanjutnya, adanya kepastian keamanan juga akan membuat investor yang datang ke Indonesia, dapat beraktivitas dengan nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah, kami zero toleransi, akan kami gas terus. Yang sudah terbukti bersalah, akan kami kenakan pasal berlapis. Tidak hanya dari tindak pidana umum, tapi kami akan kejar sampai tindak pidana pencucian uangnya,” pungkasnya.

Aset Tidur
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal dalam acara tahunan penganugerahan The Asset Manager 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Selasa (8/10) di Kompleks Kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam pidatonya, Menkeu menekankan, aset negara yang telah diperoleh baik melalui perjuangan saat meraih kemerdekaan bangsa dulu, melalui APBN, maupun melalui hibah, adalah modal penting yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

“Pengelolaan aset negara adalah tantangan dan sekaligus fondasi penting dalam keuangan negara,” tegas Sri Mulyani. 

Hingga 31 Desember 2023,aset negara yang telat terverifikasi nilainya mencapai Rp13.072,8 triliun. Angka ini naik sekitar 6,06% dari catatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun.

Menurutnya, saat ini masih banyak aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia menyampaikan pentingnya prinsip The Best and the Highest Use dalam memanfaatkan aset-aset negara agar tidak underutilized. 

“Aset negara tidak boleh ‘tidur’, mereka harus bekerja keras untuk bangsa. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan nilai tambah yang akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Menkeu mengajak agar Kementerian Keuangan tidak hanya dikenal sebagai pengelolaan keuangan negara saja, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam mengelola kekayaan negara. 

“DJKN mengelola lebih dari Rp12.000 triliun, dan inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat  bahwa kekayaan negara yang dikelola dengan baik dapat membawa manfaat luas,” tuturnya.