Kementan-BNPT Berdayakan 1.000 Eks Napiter Jadi Petani dan Peternak

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku Kementerian Pertanian (Kementan) akan membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya menekan berkembangnya pemahaman terorisme di Indonesia. 

Upaya ini salah satunya dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan para mantan narapidana terorisme (napiter) untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui sektor pertanian. 

"Ini kita memberikan solusi permanen untuk saudara-saudara kita mantan napiter. Jumlahnya (napiter) dibanding penduduk kita yang lebih dari 200 juta orang," tutur Amran saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (15/11). 

Amran menyebutkan, hal pertama yang akan dilakukan pada kerja sama ini adalah mencari lahan yang cocok untuk ditentukan apakah akan digunakan sebagai peternakan, penanaman hortikultura, atau tanaman pangan. 

Sedangkan hasil panen yang didapat, nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing napiter yang terlibat, sekaligus mendorong agar individu masyarakat Indonesia bisa terlibat dalam menghasilkan pangan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan skala nasional.

Baca Juga: Sinergi, Kunci Keberhasilan Deradikalisasi Napiter

Mentan berharap, melalui program ini, maka mantan napiter bisa mengembangkan kapasitas pribadinya dengan didukung dan didampingi Kementan. 

"Jangan biarkan saudara kita berjalan sendiri. Kita ciptakan lapangan kerja untuk mereka agar produktif, berpendapatan lebih, dan mampu membiayai keluarganya dengan baik. Nantinya mereka bisa membentuk kelompok. Kami ingin mereka berbaur dengan masyarakat, kita harus maju dan fokus membahas ide-ide serta gagasan," tutur dia. 

Amran sendiri bilang, untuk program pemberdayaan SDM mantan napiter ini tidak akan diberi target dalam memproduksi tanaman pangan, yang terprnting tujuannya agar mereka bisa beraktivitas kembali dan menghidupi kekuarganya drngan cara yang baik. 

Adapun jumlah napiter yang akan terlibat sekitar 1000 orang, ditambah anggota keluarga inti masing-masing napiter tersebut, dan untuk kerja sama awal ini maka penanaman akan di lakukan di pulau Jawa dahulu. 

Sedangkan untuk kebutuhan alsintan, bibit, benih, dan pendampingan produksi tanaman pangan, Amran mengklaim Kementan akan bertanggungjawab menyediakan seluruhnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Ryzko Amelza Daniel menyatakan, kerja sama antara BNPT dan Kementan ini sebagai salah satu pencegahan terorisme. 

"Kami ingin berikan kesempatan dan peluang bagi mereka mantan napiter untuk bekerja dan berketerampilan sesuai dengan keinginan dan talentanya masing-masing," ucap Ryzko. 

Baca Juga: Tantangan Mensos Bagi Mantan Napiter di Hari Pahlawan

Ryzko menilai penanganan napiter melalui pendekatan wawasan kewirausahaan berupa aktivitas produktif dan ekonomi seperti sektor pertanian khususnya perkebunan dan peternakan adalah cara yang paling bagus untuk menekan berkembangnya pemahaman radikal. 

"Salah satu yang kita sediakan adalah keterampilan dan peluang di bidang pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, karena kita tidak ahli disitu, jadi kita minta pendapat dan pandangan Mentan disitu. Hal ini juga sebagai upaya mengembalikan Indonesia menjadi negara swasembada beras," kata Ryzko. 

Dia juga melaporkan, hingga saat ini BNPT memiliki 5 lokasi bagi napiter untuk bertanam. Namun lokasi-lokasi ini akan dievaluasi lebih dulu oleh Kementan untuk menentukan program dan tanaman pangan jenis apa yang sesuai dilakukan.

Sebagai informasi, BNPT tercatat telah mendirikan KTN (Kawasan Terpadu Nusantara) di lima wilayah lokus sinergitas penanggulangan terorisme, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. KTN merupakan salah satu program deradikalisasi yang dilakukan BNPT, terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi narapidana terorisme (mitra deradikalisasi).