Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

01 Oktober 2021|08:36 WIB

Kemenkop: Pengembangan Ekowisata Sasar Pariwisata Berkelanjutan

Selain mendukung kelestarian lingkungan, program ekowisata juga wajib memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImageTerumbu karang di Taman Olele Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. ANTARA/Debby Mano

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar temu konsolidasi wirausaha dan calon wirausaha dalam upaya menumbuhkembangkan pelaku bisnis lokal yang berbasis ekowisata di Provinsi Gorontalo.

Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kemenkop UKM Destry Anna Sari menjelaskan hal itu tak lepas dari maraknya potensi keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar di beberapa wilayah kawasan hutan di Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu, Destry mengatakan dalam rangka menyinergikan kegiatan ekowisata, maka program-program yang ada harus tetap mendukung kelestarian lingkungan hidup. Ekowisata juga harus beriringan dengan masyarakat, dengan memberikan manfaat ekonomi bagi sekitar.

Pengembangan ekowisata suatu desa atau kawasan, lanjutnya, perlu juga diarahkan untuk mengembangkan bisnis yang inklusif agar sektor wisata sebagai pemantik pertumbuhan desa bisa berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan mengangkat produk-produk unggulannya.

"Kami bermaksud mengembangkan penciptaan wirausaha berbasis ecotourism guna mendukung rasio kewirausahaan yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,95% atau membutuhkan 1,5 juta wirausaha inovatif," jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (30/9).

Destry turut menekankan pentingnya kolaborasi aktif antarpemangku kepentingan guna mewujudkan target itu. Sinergi ia harapkan terjalin dengan baik antara swasta, organisasi kemasyarakatan, pemda, dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam mengembangkan ekowisata di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Bone Bolango.

"Untuk itu, temu konsolidasi wirausaha dan calon wirausaha ini kami gelar guna mewujudkan pengembangan wirausaha lokal dengan pendekatan sosial yang akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat," tambahnya.

Senada, Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengakui wilayahnya memiliki kekayaan alam yang sangat potensial. Ia menyebut di Kabupaten Bone Bolango terdapat anoa dan burung maleo khas Pulau Sulawesi yang berada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Hamim juga menegaskan Pemkab Bone Bolango punya tujuan yang searah dengan visi dan misi Kemenkop UKM, yakni melahirkan banyak wirausaha muda baru mengingat banyaknya potensi di wilayah tersebut yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui ekowisata.

"Potensi sangat luar biasa. Misalnya saja hiu dan paus, tidak semua laut memiliki kedua fauna tersebut, tetapi hiu dan paus ada di Kabupaten Bone Bolango," kata Hamim.

Karenanya, Hamim menyebut langkah Kemenkop UKM untuk menggelar temu konsolidasi wirausaha dan calon wirausaha itu menjadi jawaban dalam melaksanakan sustainable tourism di Kabupaten Bone Bolango.

Sementara itu, Founder AMATI Indonesia Viringga Prasetyaji Kusuma menuturkan pengembangan ekowisata di Provinsi Gorontalo sudah sangat tepat mengingat kawasan itu merupakan provinsi konservasi. Selain itu, Viringga meyakini Gorontalo punya DNA ekowisata yang sangat besar di Indonesia.

"Hal itu tercermin dari kondisi yang ada, mereka punya taman nasional dengan optensi besar. Secara khusus, Gorontalo sangat kental akan sustainable tourism dan social enterpreneurship yang bisa dikembangkan di sini," pungkasnya.

Pembangunan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Destry menyampaikan pembangunan sektor pariwisata punya nilai dan keuntungan yang sangat signifikan bagi kemajuan sektor-sektor lain sebagai pendukung, seperti perhotelan, homestay, restoran, transportasi, hingga industri kerajinan.

Multiplier effect di sektor pariwisata menurutnya kemudian bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, salah satunya dari penciptaan lapangan pekerjaan. Namun demikian, ia tak memungkiri pembangunan pariwisata harus merelakan banyak aktivitas yang membawa dampak negatif bagi lingkungan.

"Untuk meminimalkan risiko pembangunan pariwisata, maka perlu dikembangkan dengan konsep sustainable tourism sesuai keunikan dan kondisi wilayah yang ada," ujarnya.

Destry menambahkan, prinsip pembangunan berkelanjutan sudah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 pada seluruh sektor pembangunan di Tanah Air.

"Dalam konteks pariwisata, paradigma pembangunan kepariwisataan telah mengalami evolusi dari bentuk mass tourism menjadi sustainable tourism," tandasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER