Selamat

Kamis, 20 Januari 2022

EKONOMI | Validnews.id

EKONOMI

26 November 2021

17:50 WIB

Kemenkeu Masih Hadapi Tantangan Sertifikasi Aset BMN

Tahun depan, pemerintah menargetkan seluruh tanah milik negara sudah bersertifikat.

Editor: Fin Harini

Kemenkeu Masih Hadapi Tantangan Sertifikasi Aset BMN
Ilustrasi sengketa tanah. ANTARA FOTO/Ist

JAKARTA - Kemenkeu mengakui menemui kendala menyertifikasi barang milik negara atau BMN selama ini karena banyaknya sengketa. Hingga kini, capaian sertifikasi BMN oleh Kemenkeu di 2021 sebanyak 23.652 bidang atau 88,29% dari target tahunan sekitar 26.790 pasca refocusing. 

Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menjelaskan, persoalan sertifikasi barang milik negara lebih banyak didominasi oleh pengakuan sepihak oleh masyarakat. 

Permasalahan hukum berkaitan itu masih akan terus ditindaklanjuti, agar bisa rampung dengan prinsip kehati-hatian. 

"(Karena) ada (BMN) yang diakui oleh masyarakat atau pun ada yang menempati tapi tidak jelas. Namun sekarang kami sudah melakuan verifikasi data," jelasnya dalam media briefing 'Nilai BMN Meningkat, Buat Apa?', Jakarta, Jumat (26/11).

Berdasarkan catatan Kemenkeu, dibanding realisasi sertifikasi BMN 2020, torehan persertifikasian BMN 2021 mengalami kenaikan hampir menyentuh empat kali lipat. Tahun lalu, realisasi pensertifikatan hanya mencapai 7.870 bidang. 

Adapun total capaian pensertifikatan BMN selama 2013 hingga 2021 menyentuh 59.719 bidang tanah. "(Tapi) makin ke sini (sertifikasi data BMN) udah beres, yang sekarang sisa-sisa yang berat karena bersengketa tadi," katanya.

Encep menjelaskan, untuk tahun depan, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat. 

"Tahun 2022, semua (BMN tanah) rencananya sudah sertifikat semua. Berdasarkan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN ada sekitar 26.414 bidang," sebutnya. 

Encep mengatakan, pihaknya juga mengidentifikasi beberapa tantangan lain dalam pengelolaan BMN. Secara umum, BMN belum sepenuhnya optimal digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

BMN juga diproyeksi dan didorong untuk digunakan sebagai bentuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Sementara itu hingga akhir 2020, Kemenkeu mencatat, total nilai keseluruhan BMN dalam LKPP yang dimiliki oleh Indonesia mencapai Rp6.595 triliun yang tersebar di berbagai tempat.  

Pihaknya juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan BMN sejak Januari sampai Oktober 2021 telah mencapai Rp801,6 miliar.

Angka tersebut meningkat 20,93% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp662,6 triliun."PNBP dari BMN ini terus kami kejar hingga sekarang," terang Encep. 

Asuransi Aset Negara di K/L
Encep juga menginformasikan, DJKN Kemenkeu telah berhasil mengasuransikan aset negara yang berada di 64 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp34,38 triliun sejak 2019 sampai kuartal III/2021. Hanya tersisa aset negara yang berada di 24 K/L yang belum diasuransikan. 

"Diharapkan akan masuk (asuransi) pada akhir 2021, karena semua K/L harus mengasuransikan. Jadi kalau terjadi kebakaran sudah terlindungi ya," jelasnya. 

Per Oktober 2021, dari total nilai aset BMN K/L yang diasuransikan, tercatat nilai premi sebesar Rp49,7 miliar dan klaim Rp53,2 juta. 

Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai premi Rp22,37 miliar dan klaim Rp1,4 miliar. Pada saat itu nilai aset yang diasuransikan mencapai Rp17,05 triliun dari 13 K/L. 

Lebih jauh, Encep mengungkapkan, saat ini aset negara yang diasuransikan masih berupa bangunan, kantor, sekolah dan pelayanan kesehatan. Untuk 2022, Kemenkeu akan menyasar pengasuransian aset negara berupa infrastruktur agar semakin banyak BMN yang makin terjamin dan terlindungi.

"Ini masih besar peluangnya, sehingga perlu waktu dan biaya khusus," ungkapnya.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER