Kemenkeu: Belanja Bansos Rp43,6 T Hingga April 2025

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, belanja bantuan sosial atau bansos sepanjang Januari-April 2025 telah mencapai senilai Rp43,6 triliun. Angka ini telah mencapai 32,3% dari pagu di dalam APBN 2025.

Sepanjang April 2025, belanja bantuan sosial mencapai Rp4,7 triliun. Sebelumnya, hingga akhir Maret 2025, belanja bansos telah mencapai sebesar Rp38,9 triliun.

Meski terbilang besar, namun belanja bansos hingga April 2025 menunjukkan penurunan sebesar 21,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp55,5 triliun.

Suahasil menjelaskan, penurunan belanja bansos disebabkan oleh proses pemadanan, validasi, dan penyesuaian data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kalau dilihat, belanja bansos sudah mencapai Rp43,6 triliun. Memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tapi penurunan ini karena beberapa program sedang dalam tahap validasi dan penyesuaian dengan data tunggal sosial ekonomi nasional,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi April 2025 di Jakarta, Jumat (23/5).

Baca Juga: Kemenkeu: Belanja Bansos Rp38,9 T Hingga Maret 2025

Rinciannya, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) hingga April 2025 baru mencapai Rp7,3 triliun untuk 10 juta KPM, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy) mencapai Rp10,5 triliun untuk 10 juta KPM.

Meski jumlah penerima tetap, Suahasil memastikan bahwa sebagian besar pembayaran untuk Kuartal II/2025 akan dilakukan pada Mei dan Juni.

Kemudian, lanjut dia, realisasi untuk Program Indonesia Pintar (PIP) hingga April 2025, baru sebesar Rp1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa. Jumlah ini turun signifikan dibandingkan April 2024 yang mencapai Rp5,9 triliun untuk 9,4 juta siswa.

Lalu, Kartu Sembako juga mengalami penyesuaian data. Meskipun jumlah penerima tidak banyak berubah, realisasi hingga April 2025 hanya sebesar Rp10,9 triliun untuk 18,3 juta KPM. Turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp16,5 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Kendati demikian, Suahasil menegaskan jumlah penerima manfaat tidak mengalami perubahan.

“Validasi dengan data tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam belanja perlindungan sosial kita,” jelas dia.

Sementara itu, untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh pembayaran berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami kendala. Tercatat, bantuan Iuran PBI JKN Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta.

"Jadi seluruh penerima bantuan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan apabila menghadapi risiko kesehatan," ungkapnya.

Baca Juga: Mensos: Penerima Bansos Dibatasi Maksimal 5 Tahun

Selanjutnya, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Pada tahun 2025, pemerintah menyalurkan bantuan kepada 798.200 mahasiswa dengan total anggaran lebih dari Rp7,4 triliun.

Jika ditilik lebih jauh, jumlah bantuan bansos pada April 2025 ini masih belum sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2022 dan 2023.

Pada tahun 2021, misalnya, belanja bansos mencapai Rp50,6 triliun. Kemudian pada tahun 2022 naik mencapai Rp56,4 triliun.

Pun demikian pada tahun 2023, belanja bansos melonjak menjadi Rp57,1 triliun. Tapi pada tahun 2024, turun menjadi Rp55,5 triliun.