Kemenhub Siapkan Pendanaan Alternatif Remajakan Dan Tambah Kapal Pelni

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan semua opsi pembiayaan alternatif untuk meremajakan dan menambah jumlah kapal laut sebagai upaya dalam pengembangan sektor transportasi laut.

"Kami akan menggunakan tidak hanya sekadar pembiayaan dari pemerintah, tapi juga opsi-opsi lain yang memungkinkan sektor angkutan laut ini akan semakin menjadi lebih baik," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12) sore, dikutip dari Antara.

Dia menyatakan kebutuhan akan angkutan laut akan meningkat dalam tiga bulan mendatang bertepatan dengan periode mudik Idulfitri 1446 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

Namun, dia menyadari tidak mudah untuk menyediakan kapal baru dalam waktu tiga bulan, mempertimbangkan proses penganggaran dan pengadaan yang memerlukan waktu.

Meskipun begitu, Dudy menyampaikan pihaknya sebagai regulator tetap akan memastikan kelaikan kapal dan kenyamanan para penumpang pada periode mudik mendatang.

"Memang tidak mungkin kita menyediakan kapal dalam waktu tiga bulan, tapi kami (Kemenhub) sebagai regulator akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Pelni (PT Pelayaran Nasional Indonesia) dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan," katanya.

Dia pun menuturkan angkutan laut untuk periode mudik Idulfitri mendatang akan lebih difokuskan untuk melayani penumpang di wilayah barat dan tengah Indonesia.

"Jadi, mungkin frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan ke wilayah timur," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, menyampaikan bahwa telah ada pengajuan dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) bagi Pelni selama tiga tahun yang rencananya digunakan untuk peremajaan enam kapal mulai tahun depan.

Pihaknya juga akan mencari opsi pembiayaan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peremajaan dan penambahan angkutan laut tersebut bersama Kemenhub, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.

"Ada skema-skema (pendanaan) lain juga yang kami pelajari, mungkin dengan skema G2G (government-to-government) atau skema pengadaan oleh pemerintah dan sebagainya," ujarnya.

Tiko menyatakan Kementerian BUMN bersama Pelni juga berupaya untuk mengoptimalkan pola operasi dengan mengubah pola konsep rute point-to-point atau koneksi langsung antara daerah keberangkatan dengan tujuan menjadi hub-to-spoke atau memadukan penggunaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

Pihaknya juga akan terus membangun kerja sama antara PELNI sebagai BUMN dengan para pelaku swasta sehingga kapasitas ekosistem transportasi laut di Indonesia dapat lebih berkembang.

"Dan tentunya juga skema penugasan maupun PSO (public service obligation)-nya kami pertajam dengan Pak Menhub, sehingga semakin efisien dan Pelni punya kapasitas untuk berinvestasi lagi," imbuhnya.

Peleburan Pelni-ASDP dan Pelindo Masih Dikaji
Pada kesempatan itu, Tiko menyatakan peleburan PT Pelni, PT ASDP, dan PT Pelindo untuk menjadi holding sektor maritim masih dalam tahap pengkajian.

Tiko yang ditemui di sela menghadiri pemberangkatan 730 penumpang menggunakan Kapal Pelni KM Labobar, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa hasil kajian tersebut diperkirakan baru akan keluar pada triwulan I-2025.

"Masih dikaji, mungkin triwulan I (2025)," kata Tiko.

Tiko tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses rencana peleburan perusahaan pelayaran tersebut.

Dia hanya menjelaskan kajian yang sedang dilakukan mencakup aspek komersial dan hukum yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

"Kajiannya dulu, kajian komersial sama kajian hukum," ujar Tiko singkat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry ( Persero) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Pasti, karena itu mendorong kembali bagaimana biaya logistik bisa lebih turun, keselamatan bagi penumpang, kemudian kalau pelabuhannya bagus, manajemen dari Pelni kapalnya lebih mudah, ASDP-nya juga lebih bagus. Semuanya jadi sinkronisasi baik untuk penumpang dan barang yang selama ini kadang-kadang terpisah-pisah," ujar Erick, di Jakarta, Selasa (17/12).

Dirinya mengungkapkan bahwa nantinya Pelindo akan menjadi induk holdingnya. "Yang jadi induk Pelindo," katanya.

Erick optimistis jumlah BUMN akan berkurang hingga 30 perusahaan saja untuk fokus pada tugas masing-masing.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitas BUMN dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Saat ini jumlah perusahaan yang berada di bawah BUMN mencapai 41 korporasi.

Erick menegaskan BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilar kedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Pilar ketiga BUMN adalah harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92% dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.