Kemendag: UMKM Bisa Manfaatkan Data Untuk Tahu Minat Konsumen

JAKARTA - Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Rifan Ardianto mengatakan, dibalik risiko dan juga ancaman lewat pemanfaatan data, digitalisasi di sektor dapat membuahkan manfaat tersendiri untuk negara termasuk di dalamnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Terkait masalah data kita memang melihat potensi potensi pemanfaatan data yang bisa bersifat negatif terkait dengan penggunaan data pribadi, kemudian keamanan data dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pemanfaatan data dan informasi di ekonomi digital itu sendiri bisa memberikan manfaat yang besar bagi UMKM," katanya dalam acara CIPS DigiWeek di Jakarta, Senin (10/7).

Ia menuturkan, potensi penggunaan data bisa memberikan akses pasar untuk pelaku UMKM terkait market intelligence. Pemanfaatan data bisa digunakan untuk mengetahui minat konsumen Indonesia seperti apa sehingga pelaku usaha serta UMKM dalam negeri dapat memanfaatkan potensi pasar tersebut.

"Jadi apa sih yang dibutuhkan pasar Indonesia? Dari situ kita tahu produk produk apa saja yang dibutuhkan dan bisa diciptakan oleh pelaku usaha. Bagaimana data itu tahu permintaan pasar, pemetaan pasokan barang itu menjadikan salah satu manfaat dari pemanfaatan data yang dibutuhkan," jelasnya.

Baca Juga: UMKM Masih Jadi Sasaran Penjahat Siber Pada 2023

Menurut Rifan, penggunaan data yang bertanggung jawab dapat mendorong terwujudnya consumer trust dan consumer confident pada perdagangan online sehingga pada akhirnya faktor keamanan menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dijamin keberadaannya dalam aktivitas perdagangan secara online itu sendiri.

Laporan Kaspersky menyatakan penjahat siber terus menargetkan UMKM dengan berbagai taktik canggih.

Data menunjukkan, jumlah karyawan UMKM yang menghadapi malware yang disamarkan sebagai aplikasi bisnis sah, relatif stabil dari tahun ke tahun (2.478 pada 2023 dibandingkan dengan 2.572 pada 2022). Penjahat siber terus berupaya menyusup ke sektor bisnis ini.

Sekadar informasi, UMKM telah menyumbang 90% dari semua bisnis secara global. UMKM juga berkontribusi terhadap 50 % produk domestik bruto dunia, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Karena itu, ada urgensi untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat demi melindungi kekuatan ekonomi ini.

Para penjahat siber sendiri menggunakan banyak metode, termasuk mengeksploitasi kerentanan, menggunakan email phishing dan pesan teks yang menipu, bahkan menggunakan tautan YouTube yang tampaknya tidak berbahaya. Semuanya dengan tujuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif. 

Tren yang memprihatinkan ini, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peningkatan perlindungan keamanan siber untuk melindungi UMKM dari serangan ancaman siber bertubi-tubi. 

Laporan tersebut juga mengungkapkan, jumlah pendeteksian file berbahaya yang menargetkan UMKM selama lima bulan pertama di tahun 2023 mencapai 764.015.

”Eksploitasi adalah ancaman paling umum bagi UMKM, menyumbang 63% (483.980) dari semua deteksi selama lima bulan pertama tahun 2023,” tulis laporan tersebut dikutip Rabu (28/6). 

Dasar Pengambilan Kebijakan
Selain itu, dari sisi regulator ketersediaan dan pemanfaatan data menjadi keharusan untuk membantu pemerintah memahami karakteristik dan kebutuhan industri ini agar bisa memperkirakan potensi dan tantangan yang ada sekaligus merancang intervensi pemerintah yang akan dituangkan ke berbagai hukum maupun kebijakan.

"Pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan berbasis data akan membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik  tentang masa depan dari sektor ekonomi digital itu sendiri," kata Rifan.

Ia juga menekankan ekosistem produksi dalam negeri perlu didukung oleh iklim inovasi yang komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, ataupun komunitas. 

Pihaknya yakin dengan kolaborasi ini dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik.

Pengambilan keputusan berbasis data, juga disebutnya akan memberikan pemerintah gambaran dan basis yang lebih baik dalam pengambilan sebuah kebijakan. Selain itu, berbagai aktivitas usaha juga perlu didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui transformasi digital, perekonomian Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Hasil kajian Google, Temasek, Bain & Company (2022) menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar US$77 miliar, dan diperkirakan mampu mencapai US$130 miliar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia.