19 November 2021
16:25 WIB
Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Dian Kusumo Hapsari
JAKARTA – Pemerintah mengakui tantangan perdagangan dunia di waktu-waktu mendatang akan begitu kompleks. Pemerintah menyorot beberapa tantangan yang akan menerpa perdagangan nasional.
Kepala BPPP Kemendag Kasan mengungkapkan, peluang dan tantangan perdagangan dalam dan luar negeri ke depan akan semakin kompleks. Pada 2021–2022, beberapa tantangan akan memengaruhi pemulihan perdagangan.
"Seperti isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG); ekonomi digital; gangguan rantai pasok; perubahan iklim; kenaikan harga pangan; dan tren supersiklus komoditas," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Jumat (19/11).
Menurutnya, Kemendag akan mengantisipasi sekaligus merespons peluang dan tantangan pemulihan ekonomi dengan analisis-rekomendasi kebijakan yang disusun jajarannya.
Tiga hasil analisis terpilih pada 2021, yakni analisis pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah pasca implementasi UU Pemerintahan Daerah.
Kemudian, analisis proyeksi target ekspor produk rempah-rempah sebagai dukungan program 'Indonesia Spice Up the World', serta analisis kebijakan jaringan produksi global sektor strategis Indonesia di kawasan G20.
“Tiga judul analisis BPPP yang didiseminasikan, disusun untuk mendukung kebijakan Kemendag dalam melakukan terobosan untuk menjaga momentum pemulihan perdagangan Indonesia pada 2021-2022” jelas Kasan.
Sebelumnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengungkapkan, perdagangan barang global melambat setelah rebound tajam. Hal itu disebabkan gangguan pasokan dan penurunan permintaan impor, akibat pandemi covid-19 yang menghambat pertumbuhan.
WTO mencatat, per November 2021, barometer perdagangan barang turun menjadi 99,5 poin, mendekati garis dasar di level 100 poin. Pada bulan sebelumnya, barometer perdagangan barang sempat menyentuh rekor di angka 110,4 poin.
Secara luas, badan perdagangan yang berbasis di Jenewa itu memperkirakan, kenaikan 10,8% volume perdagangan barang di 2021, akan melambat menjadi 4,7% pada 2022.
Pasalnya, prospek perdagangan dunia terus dibayangi oleh risiko penurunan, disparitas regional dan berlanjutnya pelemahan perdagangan jasa.
Rekomendasi Kebijakan
Dalam kesempatan sama, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran Meddy Rachmadi menambahkan, beberapa rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,
Lewat peningkatan kinerja logistik Indonesia melalui peningkatan pembentukan modal tetap bruto sektor logistik, investasi struktur pelabuhan, perbaikan layanan logistik, serta perbaikan efisiensi proses kepabeanan.
Untuk mendorong peningkatan daya saing produk pangan, lanjutnya, pemerintah juga dapat melakukan penciptaan nilai tambah agriproduct dan pengurangan ekspor produk primer atau bahan baku pertanian.
“Pemerintah juga dapat mendorong masuknya investasi asing dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar, indeks harga ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Sebab, investasi dapat meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi, perluasan akses pasar, dan peningkatan kinerja ekspor,” imbuh Meddy.
Lainnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Mohamad Arifin Soedjayana menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal II/2021 tumbuh hingga 6,13% (yoy).
Hal ini menandakan ekonomi Provinsi Jawa Barat lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Mendukung hal tersebut, saat ini Jawa Barat sedang melaksanakan dua pembangunan, yaitu pembangunan distribusi provinsi dan pasar kreatif.
Pembangunan tersebut bertujuan menjaga dan mengendalikan ketersediaan serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok), memotong mata rantai dan menjamin kelancaran distribusinya.
"Kemudian, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan, serta meningkatkan perlindungan konsumen," jelas Arifin.