Kemendag-BSI Tingkatkan Pemanfaatan SRG Di Aceh

ACEH - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Penandatanganan dilakukan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti Widiastuti bersama Retail Banking Director PT BSI Ngatari di Aceh.

Kabiro Widiastuti berharap, penandatanganan ini dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pembiayaan SSRG di wilayah Aceh, yang semua kegiatan pembiayaan dan perbankannya dilakukan dengan menggunakan akad syariah. 

“Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan turut mendorong berkembangnya pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia secara menyeluruh,” ujar Widiastuti dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Rabu (5/10).

Widiastuti menerangkan, SRG merupakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan petani yang kurang memiliki posisi tawar dan terbatasnya pilihan, selain menjual hasil budi dayanya dengan harga rendah. SRG diharapkan mampu mengubah pola pikir dan budaya petani daerah yang selama ini hanya terfokus pada budi daya menjadi petani pebisnis.

Dia mencontohkan, saat harga komoditas jatuh, petani tidak perlu segera menjualnya. Petani dapat menunda penjualan dengan menyimpan barangnya di gudang SRG.

Sementara itu, untuk kebutuhan produksi, petani juga dapat menggunakan sistem resi gudang sebagai agunan pinjaman uang di lembaga keuangan.

“SRG menjadi suatu bisnis yang menguntungkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional,” terangnya.

Terkait pembiayaan, lanjutnya, peran pihak perbankan dalam pelaksanaan SRG sangat penting. Bank dapat memberikan pembiayaan tanpa menggunakan agunan dalam bentuk aset lainnya, seperti rumah, tanah dan sebagainya. Namun, cukup dengan komoditas yang disimpan di gudang SRG.

Hal ini Widiastuti tekankan, ketentuan ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/2021 disebutkan perbankan bisa memberikan pembiayaan dengan adanya peraturan yang mendasari. Selain itu, perbankan juga dapat melakukan eksekusi jika pemilik komoditas melakukan cedera janji.

“Berdasarkan PMK di atas pula, menambahkan perluasan penerima subsidi resi gudang dan menggunakan akad syariah. Hal ini yang akan dilakukan oleh BSI sebagai bank penyalur,” imbuhnya.

Upaya Bantu UMKM
Retail Banking Director PT BSI Ngatari menyampaikan, pembiayaan SSRG merupakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam upaya membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya sektor pertanian. 

Pemberian pembiayaan ini untuk menjaga kesinambungan produksi komoditas, yang berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani.

“Alhamdulillah pada tahun 2022, BSI telah mendapatkan persetujuan kuota pembiayaan resi gudang sebesar Rp10 miliar,” kata Ngatari.

Sebelumnya pemerintah menyiapkan solusi untuk mempermudah akses pembiayaan petani melalui mekanisme SRG. Undang-undang 6/2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah oleh UU 9/2011 menetapkan, Resi Gudang yang diterima petani ketika menyimpan hasil panennya di suatu gudang, baik milik pemerintah atau swasta, dapat dijadikan agunan. 

Dalam peraturan itu ditentukan 10 komoditas yang dapat disimpan yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan dan garam dengan persyaratan mutunya masing-masing. 

Dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan, petani pada umumnya dapat memperoleh pinjaman hingga 70% dari nilai resi gudang. Pemerintah juga menawarkan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) yang memberikan bunga rendah kepada petani yaitu 6%/tahun.

Pembiayaan SSRG dapat diakses oleh petani melalui kantor cabang BSI yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh. Dengan plafon pembiayaan maksimal Rp500 juta dengan pricing setara efektif 6%/tahun atau sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semoga kehadiran BSI memberikan manfaat bagi petani dan pelaku UMKM di Aceh. BSI akan terus membawa nilai-nilai inklusif serta menerapkan penuh prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, selalu terbuka, dan terus meningkatkan sinergi ke depannya,” pungkas Ngatari. 

Sebagai informasi, BSI di Provinsi Aceh telah menyalurkan pembiayaan mikro sebesar Rp4,21 triliun dengan total lebih dari 115.000 nasabah. Pembiayaan segmen Mikro di provinsi Aceh telah mencatatkan pertumbuhan sebesar Rp375 miliar atau 10% (yoy), dan berhasil menyalurkan KUR Syariah sampai dengan September 2022 sebesar Rp2,13 triliun. 

BSI juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan segmen UMKM. Di antaranya melalui peningkatan pembiayaan di sektor UMKM yang mencapai Rp39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang tetap terjaga. Angka tersebut merupakan 23,05% dari total penyaluran pembiayaan BSI.