Kejar Swasembada Pangan, Pemerintah Siapkan Penyuluh Pertanian Tiap Desa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, ke depan setiap desa disiapkan satu penyuluh pertanian. Hal ini dilakukan demi mencapai swasembada pangan sesuai yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Sekarang jumlahnya 37 ribu hampir 38 ribu (penyuluh pertanian), akan dilengkapi nanti satu desa, satu penyuluh pertanian," kata Zulkifli seusai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 di Jakarta, Kamis (28/11).

Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan 2024 diikuti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pihak terkait lainnya di bidang pangan.

Program ini akan diatur melalui peraturan presiden (perpres) yang menetapkan, pengelolaan penyuluh pertanian akan dilakukan secara terpusat di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan harmonisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Baru saja disepakati, nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres, itu akan diatur oleh pusat, CQ Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman)," ujarnya.

Keberadaan penyuluh pertanian dinilai penting untuk memberikan edukasi kepada petani, terutama dalam penggunaan pupuk yang efisien, pemilihan bibit unggul, serta penerapan teknologi modern. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian.

"Petani kita harus diajari, cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya," terang Zulhas sapaan akrab Menko Pangan.

Selain fokus pada komoditas utama seperti padi dan jagung, penyuluh pertanian juga akan diarahkan untuk mengembangkan potensi perkebunan, seperti kelapa, kopi, dan cokelat. Sektor hortikultura juga menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. 

"Karena pertanian itu nanti akan luas, pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan. ada kelapa, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain, juga hortikultura," ucap Zulhas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2-23, jumlah desa di Indonesia tercatat sebanyak 83.971 desa/kelurahan pada tahun 2023. Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki banyak desa sebesar 8.562 desa/kelurahan. Disusul Jawa Timur dengan 8.493 desa/kelurahan.

Brigade Pertanian
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, keterlibatan generasi muda mampu menyukseskan program swasembada pangan pada 2028 sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

“Kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada generasi muda. Dengan keterlibatan petani milenial, teknologi modern, dan sumber daya alam yang kita miliki, saya yakin kita bisa melampaui target,” ujar Amran

Kementerian Pertanian bersama TNI, Kementerian Pekerjaan Umum yang berkolaborasi dalam Brigade Swasembada Pangan ini bakal beroperasi di 12 provinsi dengan wilayah optimalisasi lahan rawa (oplah). Antara lain, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Pada tahun 2024, Kementan telah berhasil menggarap 350 ribu hektare lahan oplah, yang kini siap mendukung peningkatan produksi beras nasional. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang akan mengelola lahan seluas 200 hektare.

Untuk tahap pertama, brigade pangan akan didukung oleh 400 pendamping yang merupakan para pegawai Kementan terpilih, serta 50 mentor yang terdiri dari penyuluh, dosen, guru, dan widyaiswara.

Dia menekankan pentingnya pendampingan yang efektif untuk memastikan keberhasilan petani milenial. Dia juga mengatakan, tolok ukur keberhasilan para pendamping dan mentor adalah apabila brigade pangan binaannya bisa meningkatkan produktivitas padi minimal 5 juta ton per hektare dan pendapatannya bisa di atas Rp10 juta per bulan.

Dengan demikian, brigade swasembada pangan ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. “Kalau mereka tekun dan bekerja keras, bukan tidak mungkin pendapatannya bisa mencapai Rp20 juta,” serunya.

Dengan pendapatan yang di atas pendapatan kantoran biasa tersebut, kata Amran, mereka akan semangat menjadi petani. “Brigade pangan ini hanya awal karena selanjutnya kita akan arahkan mereka untuk menjadi pengusaha. Sehingga penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan korporasi,” sebut Amran.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan, saat ini sudah terbentuk lebih dari 1.500 brigade pangan yang tersebar di 12 provinsi. Setiap pendamping bertanggung jawab mengadvokasi lima brigade pangan.