Kalbar Kembangkan Tiga Kabupaten Jadi Pusat Ekonomi Hijau

PONTIANAK- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi produk unggulan lokal.  Ada tiga kabupaten di Kalbar, yakni Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu yang cocok dikembangkan menjadi wilayah strategis dan berperan penting dalam penguatan ekonomi hijau. 

Ketiganya merupakan jantung ekologi kawasan Heart of Borneo serta menjadi penyangga utama lingkungan dan potensi ekonomi Kalbar.

Ini dinilai menjadi langkah konkret menuju visi pembangunan Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

"Secara ekologis, ketiga kabupaten ini berpengaruh besar terhadap kondisi ekosistem provinsi. Secara ekonomi, mereka memiliki potensi produk unggulan seperti kopi, tengkawang, madu hutan, dan rotan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan," tutur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Barat, Mahmuda, saat membuka Lokakarya Strategi Transformasi Ekonomi Daerah Berbasis Produk Unggulan Lokal, di Pontianak, Senin (21/7).

Pemerintah Provinsi Kalbar juga tengah mematangkan konsep Produk Unggulan Daerah (PUD) yang tidak hanya unggul dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesinambungan. Mahmuda menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

"Jika ekonomi tumbuh tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kita akan menghadapi konsekuensi jangka panjang yang merugikan," katanya.

Mahmuda menyampaikan bahwa penguatan ekonomi lokal ini sejalan dengan misi ke-6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar, yakni mengembangkan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah dan kearifan lokal. 

"Transformasi ekonomi tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan bisnis eksklusif. Kita harus mencari model pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan," katanya lagi dikutip dari Antara. 

Mahmuda menekankan bahwa arah pembangunan Kalbar lima tahun ke depan berfokus pada penguatan ekonomi daerah berbasis alam dan pelibatan aktif semua pemangku kepentingan. Dirinya juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan level pemerintahan.

"Kami berharap kegiatan ini mampu memperkuat kapasitas teknis seluruh pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan strategi transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Semoga lokakarya ini menjadi titik tolak aksi nyata untuk masa depan Kalbar yang lebih baik," katanya.

Baca juga: Teken MoU, Danantara dan JBIC Siap Biayai Proyek Strategis Ekonomi Hijau RI

Perbanyak Pertunjukan Wisata
Terkait potensi daerah, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat mendorong desa-desa setempat memperbanyak pertunjukan wisata sebagai salah satu strategi menekan angka kemiskinan ekstrem. Diantaranya kegiatan "Bejango Desa",  atau saling mengunjungi yang digelar di Desa Anjani, Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mulki mengatakan, pihaknya tidak serta merta menggelontorkan anggaran, melainkan fokus pada mendorong kemandirian desa.

"Kegiatan seperti ini kami dorong agar desa mandiri. Mereka harus bisa menggerakkan potensi sendiri mulai dari pemuda, UMKM, sampai semangat gotong-royong. Itu lebih penting dari sekadar dana," ujar Mulki pada kegiatan "Bejango Desa" di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Jumat.

Baca juga: ⁠Luhut: 67 RIbu Pekerjaan Akan Tersedia Sebelum Akhir 2025

Menurut dia, tren pelaksanaan kegiatan di desa terus meningkat. Dari 58 kegiatan yang masuk dalam "Calendar of Event NTB 2025", kini mulai bermunculan festival baru yang digagas secara mandiri oleh desa.

"Yang awalnya tidak masuk kalender pariwisata, sekarang mulai muncul. Bulan Agustus nanti, Desa Kembang Kuning akan gelar 'Festival Kopi Siong Kete' meskipun tidak tercatat dalam kalender pariwisata," katanya.

Ia menambahkan, geliat kegiatan desa bukan semata untuk promosi wisata. Yang lebih utama adalah menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kegiatan "Bejango Desa" yang dilaksanakan di Desa Anjani, Lombok Timur, ini bukan hanya merawat masa lalu, tetapi juga membangun fondasi untuk desa wisata di masa depan. Dia menegaskan,  pemerintah provinsi akan memberikan perhatian lebih melalui Program "Desa Berdaya". 

Program ini terdiri atas dua kategori, yakni "Desa Berdaya" dan "Desa Berdaya Transformatif". Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda.

"Desa Berdaya" membantu yang sudah maju maupun yang belum maju. Sedangkan "Desa Berdaya Transformatif" khusus untuk desa-desa yang masih masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Iqbal menambahkan, program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghapuskan 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di NTB pada tahun 2029, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan menjadi di bawah 10%.