Kadin Indonesia Akan Bahas Penggunaan Aspal Buton Sultra

JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) seluruh Indonesia dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Tenggara (Sultra) membahas pemanfaatan aspal Buton secara nasional.

“Dalam waktu dekat kami akan mengundang ketua Kadin seluruh Indonesia, sekaligus saya menjelaskan tentang potensi kekayaan dan kualitas Aspal Buton untuk bisa dikelola secara nasional," ujar Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang, dalam keterangan di Kendari, Rabu (26/4) seperti dilansir Antara.

Menurut Anton, guna mewujudkan rencana tersebut, sejauh ini sudah melakukan koordinasikan dengan Gubernur Sultra Ali Mazi, sehingga target Presiden Joko Widodo menjadikan aspal Buton dapat digunakan secara Nasional 2024 mendatang segera terwujud.

"Namun kami juga berharap peran aktif Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota se-Sultra menjadi contoh agar penggunaan aspal Buton dimulai dari pelaksanaan pembangunan jalan-jalan provinsi maupun ruas-ruas jalan di kabupaten dan kota," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Buton Koordinasi Dengan Kementerian PUPR Manfaatkan Aspal

Sementara itu, ketua komisi-3 DPRD Sultra Suwandi Andi, mendukung 100 persen langkah strategis dan terobosan ketua umum Kadin Sultra Anton Timbang untuk menggelar pertemuan nasional seluruh ketua Kadin membahas pemanfaatan potensi tambang aspal Buton yang akan digunakan secara nasional.

“Kami berharap kepada seluruh pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota untuk mendukung penuh rencana pertemuan seluruh ketua Kadin di Sultra, sehingga pemanfaatan sumber daya alam Aspal Buton secara nasional segera terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita,” ucap Suwandi.

Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam aspal terbanyak hingga 662 juta ton aspal atau dapat dikelola selama ratusan tahun ke depan.

Selama ini kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Aspal Buton secara Nasional karena tidak adanya regulasi penekanan penggunaannya.

Namun demikian, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Pasarwajo kabupaten Buton akhir September 2022 lalu, sudah memberi lampu hijau untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) penggunaan aspal Buton dalam pembangunan infrastruktur jalan di tanah air tahun 2024 mendatang. 

Peta Jalan Hilirisasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun peta jalan hilirisasi aspal buton (asbuton) dengan tujuan mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi. Mulai 2024, pemerintah akan melarang impor aspal sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. 

“Salah satunya yaitu melalui investasi pabrik ekstraksi asbuton menjadi aspal murni dan pengembangan kapasitas pabrik asbuton murni yang diharapkan kapasitas produksi sebesar 500.000 ton pada tahun 2027, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp4 triliun,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (15/2).

Sebagai informasi, Indonesia memiliki deposit aspal di Pulau Buton yang mencapai 662 juta ton. Sebelumnya, terdapat industri yang mengolah aspal tersebut. 

Hanya saja, pengolahan aspal tersebut disetop lantaran pengusaha cenderung lebih memilih impor aspal dengan alasan lebih murah. Hingga kini, 95% kebutuhan aspal Indonesia dipenuhi dari impor.

Menperin mengemukakan, pihaknya juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan silika sebagai bahan baku industri photovoltaic (PV) solar panel dan semikonduktor. 

Pemerintah menyadari, bahwa rantai nilai industri ini masih terdapat kekosongan atau belum tersedianya industri pada hulu dan antara. 

“Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan investasi pada rantai tersebut,” tuturnya.

Baca Juga: Kemenperin Susun Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton

Dalam upaya menumbuhkan industri pengolahan silika, lanjutnya, Indonesia memerlukan peningkatan investasi di industri metalurgical-silicon sebesar US$300 juta dengan kapasitas produksi 32.000 metrik ton/tahun. 

Selanjutnya, dibutuhkan juga investasi di sektor industri polysilicon sebesar US$373 juta dengan kapasitas produksi mencapai 6.500 metrik ton/tahun.

Selain itu, Agus juga memaparkan, kebutuhan investasi di industri ingot monocrytalline dan wafer sebesar US$85 juta dengan kapasitas 1 GWP/tahun.

“Terkait dengan rencana investasi tersebut, diusulkan pembatasan ekspor bahan baku mentah silika melalui neraca komoditas serta percepatan investasi industri intermediate,” paparnya.

Menperin menambahkan, Kemenperin juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan ilmenit untuk bahan baku cat atau coating. Ilmenit merupakan mineral krisis hasil produk samping pengolahan timah, zirkon dan pasir besi yang mengandung logam sangat berharga, yaitu titanium. 

Menurut Agus, perlu adanya investasi pengolahan ilmenit yang diestimasi mencapai US$85,8 juta untuk memproduksi titanium slag dengan kapasitas 33 ribu ton/tahun. Untuk mendukung pelaksanaan larangan ekspor bahan mentah termasuk ilmenit pada Juni 2023

“Yang nantinya diolah menjadi TiO₂ white pigment dengan kapasitas 33 ribu ton/tahun sebagai produk hilir yang kebutuhan di dalam negeri sedang tinggi,” terangnya.