07 Desember 2022
10:56 WIB
Penulis: Fitriana Monica Sari
Editor: Fin Harini
JAKARTA - KADIN Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran pasar modal Indonesia sebagai alat investasi kepada para pelaku usaha.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid dan Direktur Utama BEI Iman Rachman.
KADIN Indonesia dan BEI menilai agar perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar dan memajukan bisnis, tentunya membutuhkan dana. Untuk itu, penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dapat menjadi solusi yang tepat.
Dengan melakukan IPO, perusahaan dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan nantinya akan mendapatkan modal tambahan.
Jika perusahaan memiliki kredibilitas dan citra bisnis yang lebih baik, hal tersebut akan lebih mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik.
"Sebagai rumah bagi dunia usaha, KADIN Indonesia memiliki banyak anggota yang berpotensi untuk tumbuh berkembang melalui IPO dan menjadi perusahaan terbuka. Namun, saat ini masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menjadi perusahaan publik dikarenakan kurangnya pengetahuan pasar modal dan informasi mengenai IPO,” kata Arsjad dalam keterangan resmi yang diterima Validnews, Rabu (7/12).
Arsjad meyakini penandatanganan nota kesepahaman ini dapat membantu mendorong UMKM menjadi perusahaan yang siap untuk IPO.
Maka dari itu, KADIN Indonesia melakukan sosialisasi dan coaching clinic untuk mengedukasi pelaku usaha terkait pentingnya IPO dan persyaratan yang dibutuhkan untuk IPO.
Selain upaya peningkatan pemahaman pasar modal, lanjutnya, KADIN juga akan ikut mendorong investor yang ada di Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama BEI, Iman Rachman berharap bahwa kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik melalui berbagai kegiatan dan program bersama bagi para anggota KADIN.
"Semoga kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk bersama membangun Indonesia melalui peningkatan jumlah investor, terutama investor lokal atau individu yang akan menjadi pondasi kokoh bagi keberlangsungan pasar modal dan perekonomian yang lebih maju," ujarnya.
Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki N. Hanafi, Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Tigor M. Siahaan, serta Anggota Wakil Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal Samsul Hidayat.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi menuturkan, minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten.
"Di pipeline, masih terdapat 91 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp96,29 triliun dengan rencana Penawaran Umum oleh emiten baru sebanyak 57 perusahaan," pungkas Inarno, Selasa (6/12).
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 25 November 2022, telah terdapat 11 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 314 Penerbit, 129.958 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp661,32 miliar.