Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|19:58 WIB

Jual SUN Valas, Pemerintah Raup Rp32,4 Triliun

Penjualan SUN Valas dual currency tersebut tercatat sebesar US$1,65 miliar dan €500 juta

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Faisal Rachman

ImageIlustrasi Dollar AS. dok. Antara Foto

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat transaksi penjualan surat utang negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) sukses mengumpulkan dana segar sekitar Rp32,4 Triliun.

Rinciannya, transaksi penjualan surat utang negara dalam denominasi US Dolar mencapai US$1,65 miliar atau sekitar Rp23,9 triliun (kurs Rp14.492 per USD) dan Euro sebesar €500 juta atau Rp8,5 triliun (kurs Rp17.066 per euro).

“Pemerintah Republik Indonesia kembali sukses melakukan transaksi penjualan SUN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down,” tulis keterangan resmi DJPPR, Jakarta, Kamis (22/7).

DJPPR menuturkan, memanfaatkan sentimen investor yang kuat dan kondusifnya pasar US, Pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency yang kedua di tahun ini.  

Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Lebih lanjut, DJPPR mengklaim kualitas kredit Pemerintah yang sangat baik di mata investor internasional. Hal ini tercermin dari capaian spread terhadap US Treasury (UST) yang terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor USD yang diterbitkan.

Meskipun level UST 30 tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 26 bps. Apabila dibandingkan dengan level UST pada bulan Januari 2021, level yield untuk penerbitan USD tenor 30 tahun tidak mengalami perubahan dibandingkan pada penerbitan bulan Januari 2021 (3,100%).

Selain itu, kepercayaan investor tercermin dari final price guidance yang dapat ditekan hingga 35bps ke 2,200% untuk tenor 10 tahun. Kemudian 3,100% untuk tenor 30 tahun dan 3,350% untuk tenor 50 tahun.

“Hal ini menorehkan capaian yield terendah untuk tenor 50 tahun yang pernah diterbitkan pemerintah,” tulis DJPPR.

Ilustrasi surat utang negara. dok.ist

 

Kemudian, dengan demand yang cukup kuat dari investor Eropa, Pemerintah berhasil menekan harga seri baru SUN dalam denominasi Euro hingga 28 bps dari initial price guidance di area MS+150 bps ke final price guidance di MS+122 bps dan mencapai negative new issue concession.

“Penerbitan seri baru tenor 8 tahun ini merupakan penerbitan Euro kelima dalam format SEC-registered yang mencerminkan konsistensi pemerintah untuk menyediakan instrumen surat utang yang likuid bagi investor Eropa,” tulis DJPPR.

Sekadar tambahan, keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s. Lalu BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Adapun Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sesuai Rencana
Direktur Jenderal DJPPR Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juli 2021 mengatakan, pembiayaan merupakan bagian dari pengelolaan APBN.

“Tadi disampaikan untuk APBN 2021 kita mempunyai defisit anggaran sebesar 5,7% atau Rp1.006,4 triliun, dan itu yang kita kelola kita carikan pembiayaannya sepanjang tahun,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, sampai akhir Februari pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp273,1 triliun. Menurutnya, hal ini masih sesuai dengan rencana untuk menutupi defisit anggaran hingga akhir tahun.

“Jadi dari segi jumlah utangnya kita sudah mencapai Rp6.361 triliun dan itu sesuai dengan tadi bagaimana yang kita dirumuskan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR bagaimana kita merancang dan mengelola APBN ini,” ucapnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA