c

Selamat

Senin, 17 November 2025

EKONOMI

29 November 2021

17:40 WIB

Jokowi Sebut APBN 2022 Punya Peran Sentral

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk TKDD

Editor: Dian Kusumo Hapsari

Jokowi Sebut APBN 2022 Punya Peran Sentral
Jokowi Sebut APBN 2022 Punya Peran Sentral
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARAFOTO/Pool/Hafis Mubarak.

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 disebut memiliki peran yang sentral. Untuk itu, sebagai Presidensi G20, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” katanya dalam 

Jokowi menuturkan, pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama. Yang pertama, melanjutkan pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

Lebih lanjut, Jokowi bilang, di tahun 2022 Indonesia harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi covid-19 yang masih membayangi dunia dan Indonesia.

“Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.

Ia juga menambahkan, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel. “Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” ujarnya.

Dalam laporannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.

Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat, sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021,” tuturnya.

Lanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Jokowi juga menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022.

“Dengan ini saya serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022,” ujarnya.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk TKDD.

Presiden berharap Pimpinan Kementerian/Lembaga terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas termasuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022.

Kepada para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) beserta seluruh aparat pendukung, Presiden mengharapkan agar senantiasa bersama-sama memperkuat pengendalian pandemi covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Jokowi juga menambahkan, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan diharapkan segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar