Jokowi Minta APBN-APBD Sinkron Agar Memacu Ekonomi Daerah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dapat mendorong transfer ke daerah, termasuk di dalamnya Dana Desa. Presiden menargetkan, dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. 

Dirinya mengimbau, agar jangan sampai dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat tidak memberikan efek dan memacu ekonomi di daerah. Karena itu, dia meminta, agar APBD dapat sinkron dengan APBN.

“Artinya, sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah, saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan ekspor, dan berkaitan dengan investasi,” jelasnya dalam sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (16/1).

Baca Juga: Sepanjang 2022, APBN Tekor Rp464,3 Triliun

Oleh karena itu, dia meminta jajarannya untuk dapat menggunakan APBN 2023, lewat fokus pada beragam kegiatan dan program yang betul-betul produktif. 

Utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan nasional. 

“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, presiden juga meminta jajarannya untuk tetap optimistis dalam menjalankan perekonomian 2023. 

Namun, rasa optimisme tersebut harus disertai dengan kewaspadaan karena situasi ekonomi global pada tahun ini akan menjadi tantangan dengan banyaknya negara yang diprediksi mengalami resesi.

“Tadi instruksi dari Bapak Presiden kita harus waspada, optimistis tapi waspada. Optimistis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43% negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,” ujar Menkeu.

Jaga Momentum Pemulihan
Lebih lanjut, kata Sri, Jokowi  juga meminta jajarannya untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan sejumlah strategi. Pertama, menjaga ketahanan dan stabilitas pangan.

“Pertama, untuk belanja-belanja tahun 2023, terutama, satu, belanja untuk ketahanan pangan Rp104,2 triliun harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan,” ujarnya.

Sementara itu, belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun dalam APBN 2023. 

Nominal tersebut, hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor sama tahun 2022 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.

“Ketahanan energi Rp341 triliun itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi, dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,” ujarnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Defisit APBN Jadi Salah Satu Strategi Mendorong Pertumbuhan

Sementara belanja untuk kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp178 triliun diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Itu adalah untuk non covid-19, sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-covid-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” sebutnya.

Pada APBN 2023, tutur Menkeu, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). 

Selain itu, sebesar Rp23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.

“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” ucapnya.