Jokowi: Jangan Sampai Urusan Politik 2024 Ganggu Stabilitas Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan urusan politik terkait Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi domestik yang telah terjaga dengan baik.

“Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi kita karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapimnas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Jokowi, jika stabilitas ekonomi domestik terganggu di tengah situasi global yang sulit seperti saat ini, upaya pemulihan yang ditempuh akan banyak terkendala. 

Karena itu, dia berpesan agar semua pihak untuk mengutamakan kinerja dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri dan tidak perlu tergesa-gesa soal urusan Pemilu 2024.

Jokowi menjelaskan saat ini semua negara berada dalam posisi yang tak mudah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa juga berada pada posisi yang sulit, baik dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan harga barang untuk menjangkar inflasi.

“Harga-harga semuanya membubung tinggi,” ujar Jokowi.

Bahkan, lanjutnya, ada satu negara di Eropa yang mengalami kenaikan harga komoditas energi seperti gas, listrik, dan bensin hingga 700%. Dia membandingkan dengan kenaikan harga energi secara tipis di Indonesia, namun bisa memancing aksi demonstrasi besar.

“Bayangkan naik 700%, di sini naik 10-15% demonya tiga bulan. Itu 700%, coba mau demo berapa tahun. Betapa sangat sulitnya, harga pangan naik dua kali, naik 50%,” katanya.

Namun, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia masih dapat menjaga inflasi di kisaran angka 3,1%, dan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2023 sebesar 5,17%. Pencapaian itu membawa Indonesia termasuk tiga terbaik dunia.

"Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kemarin masih tumbuh 5,17%, termasuk tiga terbaik dunia. Ekonomi yang baik sekarang ini yang di G20, Indonesia, India, dan RRT. Yang lain-lain sangat berat. Sekali lagi, dunia penuh tantangan, baik itu krisis pangan, krisis energi, baik geopolitiknya," kata Jokowi.

Kepala Negara menyampaikan dirinya baru saja melakukan kunjungan kerja ke Benua Afrika. Jokowi meminta masyarakat Indonesia bersyukur terutama karena tersedianya sumber daya air di dalam negeri.

“Begitu saya melihat di Afrika sekarang, kita ini patut bersyukur betul. Urusan air saja mereka sangat sulit sekali, air yang menjadi sebuah kebutuhan utama, pangan apalagi. Kita patut bersyukur betul,” kata Presiden Jokowi.

Beberapa waktu lalu, kepada Validnews Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemilu akan mendorong sektor konsumsi rumah tangga, begitu pula belanja pemerintah. Dampak tidak langsung ini muncul dari aktivitas partai maupun caleg dan capres-cawapres untuk merebut simpati dan mendulang suara rakyat. 

Bukan rahasia umum, masa pemilu akan dipergunakan kandidat untuk tampil bak sinterklas. Mereka akan gemar berbagi, mulai dari kaos, sembako hingga rokok. Tak heran, konsumsi bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng bisa ikut naik karena event pemilu. 

“Kemudian belanja pemerintah biasanya cenderung populis, bansos diperbesar, infrastruktur dipercepat realisasinya, untuk menarik suara,” katanya kepada Validnews, Jumat (26/5). 

Dampak pemilu paling terasa positif kepada lapangan usaha di sektor perhotelan, jasa transportasi, infokom, industri makanan-minuman, pakaian jadi hingga jasa periklanan. 

Namun, sumbangan langsung Pemilu-yang berasal dari maraknya pengeluaran jasa dalam tahapan pemilu-kepada pertumbuhan ekonomi atau PDB di sepanjang tahun minimal saja. Salah satunya, sumbangan LNPRT pada pertumbuhan ekonomi tak signifikan. 

Per kuartal I/2023, pertumbuhan LNPRT mencapai 6,17% (yoy). Adapun, kontribusi kumulatif LNPRT selama 2020-2022 terhadap distribusi PDB ADHK secara berurutan hanya berkisar 1,30%, 1,22%, dan 1,17%. 

Dampak Pemilu ini bisa dilihat secara historis di tahun pelaksanaannya. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, dengan sektor konsumsi rumah tangga naik 5,14% dan LNPRT tumbuh 12,4% (yoy). 

Sementara pada 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%, dengan konsumsi tumbuh 5,04% dan LNPRT naik 10,6% (yoy).

Sementara itu, Bhima menyebutkan investor akan mempertimbangkan masak-masak untuk mengekspansi bisnis terhadap kondisi ekonomi di tahun politik.

“Jadi lebih wait and see, dan cenderung tumbuh lebih rendah,” paparnya.

Dia memproyeksi pertumbuhan investasi dan konsumsi pada 2024, masing-masing akan mencapai 5%. 

Mengacu riset LPEM-FEUI pada 2014, besarnya biaya politik tiap tahun, menuntut calon legislator dan presiden menambah dana kampanye. 

Adapun dana kampanye yang dikeluarkan calon anggota dewan sebesar Rp750 juta-4 miliar untuk tingkat DPR RI, sementara sebesar Rp250-500 juta untuk tingkat DPRD Provinsi. 

Uang yang keluar itu belum ditambah dana kampanye presiden, bantuan pemilu dari alokasi APBN dan APBD sehingga akan berpengaruh pada perekonomian. 

Suntikan dana kampanye yang diperkirakan mencapai Rp115 triliun itu langsung berdampak kepada sektor usaha. 

Alokasi dana kampanye tersebut langsung diarahkan ke industri kertas dan percetakan sebesar 17,99%; industri tekstil dan pakaian (12,45%); industri transportasi dan telekomunikasi (17,5%); industri manufaktur (12,1%); hotel dan restoran (13,18%); dan jasa, swasta, dan iklan (6%).

Dampak ikutannya, dana kampanye selama Pemilu 2014 akan membangkitkan dampak tidak langsung dalam perekonomian sebesar Rp89 triliun. Oleh karena itu, secara agregat, dampak langsung dan tidak langsung dari Pemilu 2014 mencapai Rp205 triliun.