Jokowi Ingin Pangkas Perizinan Proyek Panas Bumi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa heran terkait lamanya eksekusi beberapa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Padahal, menurutnya banyak investor yang tertarik menanamkan modal mereka untuk proyek-proyek geothermal di Indonesia.

Setelah mengunjungi tiga lokasi PLTP beberapa waktu lalu, Jokowi sadar peluang pengembangan sumber EBT itu sangat besar, diiringi tingginya minat investor terhadap sektor energi hijau.

"Potensinya ada 24.000 MW, sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat? Akhirnya ketahuan tadi seperti dikatakan Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun," ucap Jokowi dalam Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, Rabu (18/9).

Dia menegaskan hal tersebut harus sesegera mungkin dibenahi. Permasalahan lamanya eksekusi proyek PLTP, sambung Presiden, menjadi penyebab saat ini hanya 11% potensi panas bumi yang sudah tergarap.

Jokowi menyampaikan jangan sampai keunggulan energi geothermal dibanding energi hijau lainnya dari sisi kestabilan maupun dari sisi ketidaktergantungan pada musim dan cuaca harus terhambat dengan lamanya perizinan yang diperlukan.

Baca Juga: Optimalisasi Geothermal Dorong Perekonomian Di 3T

Apalagi, saat ini Indonesia diketahui menjadi negara dengan potensi panas bumi terbesar. Total potensi geothermal di Nusantara disebutkannya mencapai 40% dari keseluruhan potensi di dunia.

"Ini semestinya paling cepat dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 MW yang baru dikerjakan 11% itu bisa segera dikerjakan para investor," tegasnya.

Dengan memangkas perizinan atau mempercepat proses konstruksi PLTP, Indonesia diyakini bakal memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak. 

Karena itu, Ayahanda dari Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut mengingatkan ke depan jangan membuat investor terkatung-katung menunggu 6 tahun untuk mengeksekusi proyek PLTP.

"Bayangkan saja untuk nunggu memulai konstruksi saja itu 5-6 tahun. Kalau orang tidak sabar, kalau investor tidak sabar, tidak mungkin mau mengerjakan, nunggu sampai 6 tahun. Meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk menunggu 6 tahun itu gak kuat," jelas RI 1.

Komitmen Dan Dilema Transisi Energi
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan pengembangan panas bumi di Indonesia jadi bagian dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi hijau dan transisi ke energi yang lebih bersih.

Di lain sisi, komitmen Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya pada proses transisi energi harus menghadapi dilema mengenai keterjangkauan harga energi dari sumber EBT.

Kemudian, terdapat juga dilema terkait keadilan akses energi bagi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang belum terbuka sehingga penggunaan sumber energi baru dan terbarukan masih beum optimal.

Baca Juga: Bonus Produksi Panas Bumi Sejak 2014 Hampir Tembus Rp1 Triliun

"Saya pun paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, kalkulasi sendiri, pertimbangan baik urusan turnover, masalah terkait keuntungan, dan lain-lain, inilah yang harus dipikirkan bersama," kata dia.

Karena itu, Kepala Negara berharap forum IIGCE 2024 bisa menjadi forum yang menghasilkan terobosan besar dan titik tengah untuk berbagi risiko, beban, serta keuntungan dengan proporsi yang seimbang bagi negara maju maupun negara berkembang.

Dirinya juga berharap IIGCE 2024 dapat menghasilkan keputusan yang memungkinkan proyek PLTP bisa segera dieksekusi tanpa harus menunggu 5-6 tahun lamanya.

"Dalam satu dekade ini mungkin pemilik PLTP setahu saya ada Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kemenkeu juga ada, plus ada 1-2 swasta setahu saya. Lalu, tadi tambah 5 saya kira sudah sangat baik. Sehingga, kita harapkan langkah besar transisi hijau dapat kita lakukan bersama," pungkas Joko Widodo.